Cerita Tito Tak Bisa Jawab Pertanyaan Jokowi soal Sisa Anggaran karena Tak Ada Sistem Laporan Terintegrasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian bercerita kenangan dirinya yang tak mampu menjawab pertanyaan Presiden Joko Widodo soal sisa anggaran pemerintah daerah (pemda) tahun 2019.

Sebabnya, saat itu tak ada sistem laporan keuangan yang terintegrasi menyatukan pemda seluruh Indonesia.

“Awalnya memang saya ditanya oleh Bapak Presiden waktu awal saya menjadi Mendagri 2019, berapa sisa anggaran tahun 2019,” kata Tito dalam acara Penandatanganan Komitmen Pelaksanaan Aksi Pencegahan Korupsi 2023-2024 di kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Kamis (9/3/2023).

“Jujur saya tanya Dirjen Keuangan Daerah saat itu nggak tahu. Kenapa nggak tahu, karena nggak ada sistemnya,” ujarnya.

Baca juga: Baru 46,54 Persen Pejabat Kemendagri Lapor LHKPN, Tito Perintahkan Sekjen dan Irjen Turun Tangan

Menurut Tito, pemerintah daerah saat itu hanya mengandalkan sistem catatan keuangan di wilayah pemerintahan masing-masing. Untuk mengetahui jumlah totalnya, pemerintah pusat harus mengumpulkan data dari seluruh pemda.

Mekanisme yang demikian dinilai sangat lambat dan tidak efisien. Selain itu, laporan tersebut kurang transparan.

“Jadi ketika kami mau menanyakan berapa sisa anggaran di bulan tertentu, yang terjadi adalah kita membuat tim dan setelah itu setiap tim nanti dibagi berapa provinsi, kabupaten, 548 kabupaten/kota ditelepon satu-satu, berapa sisa anggarannya,” ungkap Tito.

Berangkat dari situlah, Kemendagri membuat sistem yang bisa menyatukan catatan keuangan pemerintahan daerah di seluruh Tanah Air secara real time.

Catatan itu dituangkan dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang memuat laporan keuangan pemda, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pembangunan yang sedang berjalan.

“Dari data itu kita bisa mengetahui real time berapa keuangan pemerintah daerah tertentu, keuangan kabupaten tertentu,” kata Tito.

“Kita sudah punya data real, berapa sisa yang dibelanjakan, berapa pemasukan PAD (pendapatan asli daerah), dan lain-lain, lengkap di sana,” lanjutnya.

Mantan Kapolri tersebut mengatakan, penting untuk mencatatan keuangan di seluruh pemda. Meski tidak mudah, dia meminta seluruh pihak terkait untuk bersama-sama mewujudkan pemerintahan yang transparan.

Baca juga: Tito Sebut Ada Kepala Daerah Sengaja Tempatkan Orang-orang Bermasalah di Inspektorat Pengawasan

Tito juga mengimbau para kepala daerah memahami catatan keuangan di wilayah pemerintahan masing-masing. Dia bilang, banyak kepala daerah yang tak paham soal catatan keuangan di pemerintahan yang dia pimpin.

Kebanyakan kepala daerah hanya fokus mewujudkan janji-janji politiknya, sedangkan masalah teknis keuangan hanya dipahami oleh orang-orang teknis.

Menurut Tito, perangai kepala daerah ini bukannya tak berimbas pada pemerintahan. Dia menyebut, ketidakpahaman itu berakibat pada kebijakan yang kurang tepat.

“Yang nomor satu adalah sekali lagi, political wish, apakah para leader para kepala daerah, para pemegang kekuasaan mau membuka mau membuat sistemnya transparan nggak gampang. Karena kalau sistemnya transparan nggak bisa main-main lagi,” tutur dia.