Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Pastikan Pemenuhan Kekuatan Pertahanan Minimum Menyesuaikan Anggaran yang Ada

Kompas.com - 09/03/2023, 08:46 WIB
Ardito Ramadhan,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

Ia menyatakan, pemerintah sudah sepakat untuk mendatangkan pesawat tempur Rafale asal Perancis dan akan terus bernegosiasi unutk mendapatkan pesawat tempur lainnya.

"Ya (menambah pesawat tempur) itu suatu keharusan, ya kita akan menambah pesawat tempur Rafale dari Perancis, kemudian kita sementara lagi negosiasi untuk menambah pesawat-pesawat lain," kata Prabowo.

Baca juga: Prabowo Sebut Perawatan-Perbaikan Pesawat Hercules Akan Dilakukan di Indonesia

Prabowo menuturkan, kendati pemerintah sudah dipastikan membeli pesawat Rafale, pesawat tersebut baru akan datang dalam waktu 3-5 tahun mendatang.

Sementara, Indonesia membutuhkan pertahanan yang kuat sehingga pemerintah juga akan memodernisasi pesawat-pesawat yang sudah dimiliki maupun mendatangkan pesawat bekas dari luar negeri.

"Kita juga akan rencana juga mengakuisisi pesawat-pesawat yang tidak baru tapi masih muda usianya, rencana kita kita akan mengambil beberapa pesawat dari luar negeri yang masih muda," kata dia.

Selain itu, Prabowo juga menyampaikan bahwa ada 41 kapal perang yang sedang dimodernisasi, 27 di antaranya diharapkan sudah selesai dimodernisasi sebelum Desember 2023.

"Insya Allah akhir tahun, saya berharap paling lambat Hari Armada, Hari Armada adalah 5 Desember ya, kita akan sudah siap 27 kapal perang yang sudah dimodernisasi," kata Prabowo

Pemerintah, kata Prabowo, juga memprioritaskan rencana pengadaan berbagai kapal untuk memperkuat armada TNI Angkatan Laut, baik itu kapal selam, kapal fregat, kapal cepat, maupun kapal peluru kendali.

Prabowo menambahkan, kedatangan satu unit pesawat C-130J Super Hercules tentu menambah persentase MEF yang dimiliki Indonesia.

Baca juga: Pecahkan Kendi dan Siram Air Kembang, Jokowi Resmikan Operasi Pesawat Super Hercules

Namun, ia berpandangan agar persentase pemenuhan MEF semestinya tidak dijadikan patokan.

"Jangan terlalu berpaku pada persen-persen tetapi yang paling penting adalah kesiapan kemampuan operasi kita. Jadi itu yang kita kejar, kita ingin sedekat mungkin ke 100 persen," kata Prabowo.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:


Terkini Lainnya

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com