RUU PPRT Tak Kunjung Disahkan, Puan: Sudah Dibahas Pimpinan DPR

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR Puan Maharani mengklaim bahwa Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) ditunda atas keputusan dalam rapat pimpinan (rapim) DPR.

Keputusan itu, menurutnya, merupakan hasil kesepakatan bersama.

"Surat Badan Legislasi (Baleg) tentang RUU PPRT sudah dibahas dalam rapat pimpinan (Rapim) DPR tanggal 21 Agustus 2021,” kata Puan dalam keterangannya, Kamis (9/3/2023).

Puan mengungkapkan, rapim DPR memutuskan untuk menunda membawa RUU PPRT ke rapat Badan Musyawarah (Bamus).

Baca juga: Ratusan Demonstran Geruduk Kantor DPRD Jateng di Hari Perempuan Internasional, Desak Pengesahan RUU PPRT

Dia menyatakan, hal tersebut atas kesepakatan bersama pimpinan DPR.

“Keputusan Rapim saat itu menyetujui untuk melihat situasi dan kondisi terlebih dahulu. Saat itu dirasa belum tepat untuk diagendakan dalam rapat Bamus dan masih memerlukan pendalaman,” terangnya.

Atas keputusan tersebut, RUU PPRT belum dapat dibawa ke rapat paripurna DPR untuk disahkan sebagai RUU inisiatif DPR.

Sebab, jelas Puan, RUU PPRT belum dibahas dalam rapat Bamus.

Baca juga: Koalisi Sipil: Kita Menambah PRT Korban Kekerasan jika RUU PPRT Ditunda Lagi

“Oleh karenanya RUU PPRT belum diagendakan dalam Rapat Bamus untuk dijadwalkan dalam rapat paripurna untuk menyetujui RUU tersebut sebagai RUU Usul Inisiatif DPR,” beber Puan.

Ketua DPP PDI-P ini mengingatkan bahwa untuk bisa dibawa ke paripurna, RUU PPRT harus terlebih dulu dibahas dalam rapat Bamus.

Hal itu menegaskan bahwa pembahasan legislasi harus mengikuti mekanisme yang ada.

“Sesuai aturan, sebelum dibawa ke Rapat Paripurna harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dalam Rapat Bamus,” jelas mantan Menko PMK tersebut.

Akan tetapi, Puan memastikan bahwa DPR akan mempertimbangkan masukan masyarakat.

Baca juga: Koalisi Sipil Tuntut RUU PPRT Disahkan: Mbak Puan, Sudah 19 Tahun, Apa yang Sulit?

Menurutnya, DPR senantiasa mendengarkan aspirasi rakyat termasuk dalam pembentukan legislasi.

“DPR RI akan mempertimbangkan aspirasi dari masyarakat dengan memperhatikan situasi dan kondisi yang berkembang saat ini,” pungkas dia.