Salin Artikel

Jokowi Pastikan Pemenuhan Kekuatan Pertahanan Minimum Menyesuaikan Anggaran yang Ada

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menyampaikan komitmennya untuk terus menambah alat utama sistem persenjataan (alutsista) guna memenuhi minimum essential force (MEF) yang ditargetkan mencapai angka 70 persen pada akhir 2024.

Presiden Joko Widodo menyatakan, pemerintah akan terus berusaha memenuhi kebutuhan tersebut tetapi mesti menyesuaikan dengan jumlah anggaran yang tersedia.

"Ya semuanya, semuanya disesuaikan dengan anggaran yang kita miliki, tapi kita memang ingin berusaha agar terpenuhi," kata Jokowi seusai meresmikan pesawat C-130J Super Hercules A-1339 di Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (8/3/2023).

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto pun memastikan bahwa pemerintah akan terus mendatangkan alutsista, termasuk pesawat-pesawat tempur dan angkut.

"Kalau Pak Menteri sudah ngomong pasti, pasti," kata Jokowi.

Prabowo pun menyebut dukungan pemerintahan Jokowi untuk sektor pertahanan merupakan yang terbesar sepanjang sejarah.

Namun, ia mengingatkan, pemerintah mesti mengutamakan penanganan pandemi Covid-19 dalam beberapa tahun terakhir.

"Beliau punya prioritas, kita kemarin mengalami Covid yang sangat berbahaya, jadi prioritas beliau, kita utamakan keselamatan rakyat," kata Prabowo.

Pesawat Super Hercules yang diresmikan Jokowi merupakan salah satu alutsita terbaru yang dimiliki TNI.

Jokowi menyebutkan, pesawat ini dapat mengangkut 98 orang personel penerjun atau 128 personel non-penerjun.

Kapasitas angkut pesawat buatan Amerika Serikat ini juga mencapai 19,9 ton sehingga cocok digunakan untik mendistribuskan bantuan bila terjadi bencana.

"Artinya ini bagus untuk operasi militer maupun nonmiliter, bencana alam juga bisa. Bisa menjangkau seluruh wilayah Indonesia karena pesawat super hercules ini bisa terbang 11 jam," kata Jokowi.

Pesawat yang diresmikan ini adalah satu dari lima pesawat serupa yang akan didatangkan oleh pemerintah Indonesia.

"Tadi Pak Menhan menyampaikan hari ini datang 1, nanti Juni tambah 1 lagi, juli tambah 1 lagi, Oktober tambah 1, Januari tahun depan tambah 1. Lima pesawat yang akan datang ke negara kita," kata Jokowi.

Tambah Pesawat Tempur dan Modernisasi Kapal Perang

Dalam kesempatan berbeda, seusai menerima brevet dan wing penerbang kehormatan dari TNI Angkatan Udara, Prabowo menegaskan bahwa menambah pesawat tempur adalah sebuah keharusan.

Ia menyatakan, pemerintah sudah sepakat untuk mendatangkan pesawat tempur Rafale asal Perancis dan akan terus bernegosiasi unutk mendapatkan pesawat tempur lainnya.

"Ya (menambah pesawat tempur) itu suatu keharusan, ya kita akan menambah pesawat tempur Rafale dari Perancis, kemudian kita sementara lagi negosiasi untuk menambah pesawat-pesawat lain," kata Prabowo.

Prabowo menuturkan, kendati pemerintah sudah dipastikan membeli pesawat Rafale, pesawat tersebut baru akan datang dalam waktu 3-5 tahun mendatang.

Sementara, Indonesia membutuhkan pertahanan yang kuat sehingga pemerintah juga akan memodernisasi pesawat-pesawat yang sudah dimiliki maupun mendatangkan pesawat bekas dari luar negeri.

"Kita juga akan rencana juga mengakuisisi pesawat-pesawat yang tidak baru tapi masih muda usianya, rencana kita kita akan mengambil beberapa pesawat dari luar negeri yang masih muda," kata dia.

Selain itu, Prabowo juga menyampaikan bahwa ada 41 kapal perang yang sedang dimodernisasi, 27 di antaranya diharapkan sudah selesai dimodernisasi sebelum Desember 2023.

"Insya Allah akhir tahun, saya berharap paling lambat Hari Armada, Hari Armada adalah 5 Desember ya, kita akan sudah siap 27 kapal perang yang sudah dimodernisasi," kata Prabowo

Pemerintah, kata Prabowo, juga memprioritaskan rencana pengadaan berbagai kapal untuk memperkuat armada TNI Angkatan Laut, baik itu kapal selam, kapal fregat, kapal cepat, maupun kapal peluru kendali.

Prabowo menambahkan, kedatangan satu unit pesawat C-130J Super Hercules tentu menambah persentase MEF yang dimiliki Indonesia.

Namun, ia berpandangan agar persentase pemenuhan MEF semestinya tidak dijadikan patokan.

"Jangan terlalu berpaku pada persen-persen tetapi yang paling penting adalah kesiapan kemampuan operasi kita. Jadi itu yang kita kejar, kita ingin sedekat mungkin ke 100 persen," kata Prabowo.

https://nasional.kompas.com/read/2023/03/09/08465921/jokowi-pastikan-pemenuhan-kekuatan-pertahanan-minimum-menyesuaikan-anggaran

Terkini Lainnya

Saat 'Food Estate' Jegal Kementan Raih 'WTP', Uang Rp 5 Miliar Jadi Pelicin untuk Auditor BPK

Saat "Food Estate" Jegal Kementan Raih "WTP", Uang Rp 5 Miliar Jadi Pelicin untuk Auditor BPK

Nasional
Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Nasional
Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Nasional
Nasib Pilkada

Nasib Pilkada

Nasional
Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke