Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 06/03/2023, 12:55 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menyatakan, belum ada rencana merombak atau me-reshuffle kabinet dalam waktu dekat.

Hal ini ia sampaikan menjawab pertanyaan awak media mengenai kemungkinan adanya reshuffle pada Rabu (8/3/2023) yang bertepatan dengan Rabu Pon.

"Belum (ada reshuffle)," kata Jokowi dalam keterangan pers di Bandung, Senin (6/8/2023).

Baca juga: Wapres Sebut Reshuffle Bisa Terjadi Usai Menpora Nyatakan Mundur, tapi...

Jokowi tidak memberikan penjelasan lebih lanjut soal ada dan tidaknya perombakan kabinet.

Sebelumnya, Wakil Presiden Ma'ruf Amin juga mengungkapkan bahwa ia belum mengetahui apakah akan ada reshuffle kabinet dalam waktu dekat karena ia belum mendapatkan informasi tersebut dari Jokowi.

"Presiden juga belum bilang sama saya bahwa akan me-reshuffle, belum bilang. Jadi saya belum tahu, hanya Presiden (yang tahu)," kata Ma'ruf di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (3/3/2023).

Ma'ruf pun menegaskan bahwa merombak kabinet merupakan hak prerogatif seorang presiden.

Oleh karena itu, ia mengajak publik untuk sama-sama menunggu keputusan Jokowi, apakah akan ada reshuffle atau tidak.

"Jadi, Presiden apa mau me-reshuffle apa tidak, itu ya hak Beliau ya, dan tentu yang tahu Presiden," ujar Ma'ruf.

Baca juga: Reshuffle Diprediksi Akan Tetap Terjadi karena Komunikasi Nasdem-PDI-P Sudah Rusak

Isu reshuffle kabinet kembali berhembus setelah Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali menyatakan mundur dari jabatannya.

Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi menilai, pengunduran diri Amali merupakan sinyal bahwa formasi kabinet akan dirombak.

"Prinsipnya menyerahkan sepenuhnya kepada Pak Jokowi tapi setidaknya sinyal-sinyal itu sudah mulai terang kalau bakal ada pergantian. Salah satunya dari Menpora itu, kan orangnya sudah mengajukan pengunduran diri," ucap Baidowi saat ditemui di kawasan Cikini, Jakarta, Selasa (28/2/2023).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PPP Ingin Pemilu 2024 Tetap Digelar dengan Sistem Proporsional Terbuka

PPP Ingin Pemilu 2024 Tetap Digelar dengan Sistem Proporsional Terbuka

Nasional
Jokowi Sebut Sikap Cawe-cawe demi Bangsa dan Negara

Jokowi Sebut Sikap Cawe-cawe demi Bangsa dan Negara

Nasional
Survei LSI Denny JA: Prabowo Diyakini Lebih Mampu Tumbuhkan Ekonomi Ketimbang Ganjar

Survei LSI Denny JA: Prabowo Diyakini Lebih Mampu Tumbuhkan Ekonomi Ketimbang Ganjar

Nasional
PPP Akan Usulkan Dua Nama Cawapres untuk Dampingi Ganjar Pranowo

PPP Akan Usulkan Dua Nama Cawapres untuk Dampingi Ganjar Pranowo

Nasional
Dukung Mahfud MD Basmi Korupsi

Dukung Mahfud MD Basmi Korupsi

Nasional
Bantah Terlibat Kasus Dugaan Suap MA, Windy Idol: Jangan Dzalim Sama Saya

Bantah Terlibat Kasus Dugaan Suap MA, Windy Idol: Jangan Dzalim Sama Saya

Nasional
Survei LSI Denny JA: Elektabilitas Prabowo Kuasai 3 Provinsi, Ganjar 2 Provinsi

Survei LSI Denny JA: Elektabilitas Prabowo Kuasai 3 Provinsi, Ganjar 2 Provinsi

Nasional
Soal Keppres Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan KPK, KSP: Kita Tunggu

Soal Keppres Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan KPK, KSP: Kita Tunggu

Nasional
Enggan Tanggapi Denny Indrayana, KPU Tunggu Putusan Resmi MK soal Sistem Pemilu

Enggan Tanggapi Denny Indrayana, KPU Tunggu Putusan Resmi MK soal Sistem Pemilu

Nasional
Putusan MK soal Sistem Pemilu Diduga Bocor, Pemerintah Enggan Berandai-andai Putusan Resminya

Putusan MK soal Sistem Pemilu Diduga Bocor, Pemerintah Enggan Berandai-andai Putusan Resminya

Nasional
Kapolri Buka Kemungkinan Selidiki Isu Dugaan Kebocoran Putusan MK

Kapolri Buka Kemungkinan Selidiki Isu Dugaan Kebocoran Putusan MK

Nasional
Survei Populi Center: Elektabilitas PDI-P Moncer, Ungguli Gerindra dan Golkar

Survei Populi Center: Elektabilitas PDI-P Moncer, Ungguli Gerindra dan Golkar

Nasional
Sesalkan Pernyataan Denny Indrayana, Sekjen PDI-P: Ciptakan Spekulasi Politik Bahkan Menuduh

Sesalkan Pernyataan Denny Indrayana, Sekjen PDI-P: Ciptakan Spekulasi Politik Bahkan Menuduh

Nasional
PDI-P dan PPP Sepakat Kerja Sama Menangkan Ganjar dan Pileg 2024

PDI-P dan PPP Sepakat Kerja Sama Menangkan Ganjar dan Pileg 2024

Nasional
Mahfud Sebut Dugaan Kebocoran Putusan MK Penuhi Syarat untuk Direspons Polisi

Mahfud Sebut Dugaan Kebocoran Putusan MK Penuhi Syarat untuk Direspons Polisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com