Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dukung Ganjar Jadi Capres, PAN Dinilai Cari Keuntungan Pribadi buat Katrol Elektabilitas

Kompas.com - 02/03/2023, 06:15 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Dukungan Partai Amanat Nasional (PAN) untuk Ganjar Pranowo maju sebagai calon presiden (capres) Pemilu 2024 dinilai sarat kepentingan politik.

Lewat manuver itu, PAN dianggap tengah berupaya meningkatkan elektabilitas internal partai.

"Dengan mengumumkan nama Ganjar Pranowo sebagai bakal capres akan diusung tentu mereka berharap bisa merengkuh suara dukungan dari para simpatisan Ganjar," kata Peneliti Indikator Politik Indonesia Bawono Kumoro kepada Kompas.com, Rabu (1/3/2023).

Tak bisa dimungkiri, sosok Ganjar memang banyak disorot publik beberapa waktu terakhir. Namanya menjuarai survei elektabilitas capres menurut berbagai lembaga.

Baca juga: Di Rakornas PAN, Jokowi Ingatkan Jangan Salah Pilih Koalisi

Boleh jadi, dengan menyatakan dukungan buat Ganjar, PAN berharap menjadi perbincangan publik secara terus menerus selama beberapa bulan ke depan menuju pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Syukur-syukur, upaya tersebut mampu meningkatkan elektoral partai berlambang matahari putih tersebut yang belum optimal.

"Dengan demikian awareness dari publik terhadap PAN akan terus terjaga di tengah raihan elektoral mereka saat ini menurut survei dari berbagai lembaga survei masih belum menggembirakan," ujar Bawono.

Namun demikian, meski menyatakan dukungan, PAN tak bisa sendirian mengusung Ganjar sebagai calon RI-1. Sebab, partai matahari putih itu tidak memenuhi syarat ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold untuk dapat mengusung capres secara mandiri.

Baca juga: Pembelaan PAN Usai Dituding Serobot Kader PDI-P karena Dukung Ganjar Capres

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mensyaratkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi ambang batas pencalonan presiden minimal 20 persen kursi di DPR RI.

Di sisi lain, PAN diingatkan untuk mengedepankan etika politik. Sebabnya, Ganjar bukan kader PAN, melainkan PDI Perjuangan.

Apalagi, hingga kini PDI-P belum bicara ihwal koalisi maupun sosok capres dan cawapres Pemilu 2024. Berulang kali PDI-P menyatakan bahwa penetapan capres-cawapres sepenuhnya menjadi kewenangan Megawati Soekarnoputri sebagai pimpinan tertinggi partai.

Oleh karenanya, alangkah lebih baik jika dalam bermanuver seluruh partai menjunjung etika politik, tak terkecuali buat PAN.

"Itu harus dihormati oleh PAN karena etika dan juga fatsun politik harus jauh lebih dikedepankan ketimbang kepentingan politik elektoral jangka pendek," tutur Bawono.

Sebelumnya diberitakan, PAN menyatakan dukungan buat Ganjar maju sebagai capres Pemilu 2024 berpasangan dengan Menteri BUMN Erick Thohir.

Dukungan buat itu diungkap langsung Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dalam acara Workshop dan Rapat Koordinasi Nasional Pemenangan Pemilu PAN, Minggu (26/2/2023). Kegiatan yang digelar di Semarang, Jawa Tengah tersebut turut dihadiri Presiden Joko Widodo dan 2.400 kader PAN.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Soal Pilkada Jakarta, PDI-P Sebut Tak Cuma Pertimbangkan Elektabilitas Calon

Soal Pilkada Jakarta, PDI-P Sebut Tak Cuma Pertimbangkan Elektabilitas Calon

Nasional
Ngabalin Bantah Isu Jokowi Sodorkan Nama Kaesang ke Parpol untuk Pilkada Jakarta

Ngabalin Bantah Isu Jokowi Sodorkan Nama Kaesang ke Parpol untuk Pilkada Jakarta

Nasional
Saat Jokowi Perintahkan PDN Diaudit Imbas Peretasan, tapi Projo Bela Menkominfo...

Saat Jokowi Perintahkan PDN Diaudit Imbas Peretasan, tapi Projo Bela Menkominfo...

Nasional
Gagasan Overseas Citizenship Indonesia: Visa Seumur Hidup bagi Diaspora

Gagasan Overseas Citizenship Indonesia: Visa Seumur Hidup bagi Diaspora

Nasional
Data PDNS Gagal Pulih karena Ransomware: Siapa Bertanggung Jawab? (Bagian II-Habis)

Data PDNS Gagal Pulih karena Ransomware: Siapa Bertanggung Jawab? (Bagian II-Habis)

Nasional
[POPULER NASIONAL] Titik Temu Mewujudkan Koalisi PKS dan PDI-P di Jakarta | KPK Benarkan Bansos Presiden yang Diduga Dikorupsi Dibagikan Jokowi

[POPULER NASIONAL] Titik Temu Mewujudkan Koalisi PKS dan PDI-P di Jakarta | KPK Benarkan Bansos Presiden yang Diduga Dikorupsi Dibagikan Jokowi

Nasional
Data PDNS Gagal Pulih karena Ransomware: Siapa Bertanggung Jawab? (Bagian I)

Data PDNS Gagal Pulih karena Ransomware: Siapa Bertanggung Jawab? (Bagian I)

Nasional
Tanggal 1 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 1 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Antisipasi Serangan Siber, Imigrasi Siapkan Sistem 'Back Up' Data Cepat

Antisipasi Serangan Siber, Imigrasi Siapkan Sistem "Back Up" Data Cepat

Nasional
Puncak Hari Bhayangkara Digelar 1 Juli 2024 di Monas, Jokowi dan Prabowo Diundang

Puncak Hari Bhayangkara Digelar 1 Juli 2024 di Monas, Jokowi dan Prabowo Diundang

Nasional
4 Bandar Judi 'Online' Terdeteksi, Kapolri: Saya Sudah Perintahkan Usut Tuntas

4 Bandar Judi "Online" Terdeteksi, Kapolri: Saya Sudah Perintahkan Usut Tuntas

Nasional
Usai Bertemu Jokowi, MenPAN-RB Sebut Jumlah Kementerian Disesuaikan Kebutuhan Prabowo

Usai Bertemu Jokowi, MenPAN-RB Sebut Jumlah Kementerian Disesuaikan Kebutuhan Prabowo

Nasional
Imigrasi Ancam Deportasi 103 WNA yang Ditangkap karena Kejahatan Siber di Bali

Imigrasi Ancam Deportasi 103 WNA yang Ditangkap karena Kejahatan Siber di Bali

Nasional
Imigrasi Akui Sudah Surati Kominfo untuk 'Back Up' Data Sejak April, tapi Tak Direspons

Imigrasi Akui Sudah Surati Kominfo untuk "Back Up" Data Sejak April, tapi Tak Direspons

Nasional
Disebut Tamak, SYL Klaim Selalu Minta Anak Buah Ikuti Aturan

Disebut Tamak, SYL Klaim Selalu Minta Anak Buah Ikuti Aturan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com