Dukung Ganjar Jadi Capres, PAN Dinilai Cari Keuntungan Pribadi buat Katrol Elektabilitas

JAKARTA, KOMPAS.com - Dukungan Partai Amanat Nasional (PAN) untuk Ganjar Pranowo maju sebagai calon presiden (capres) Pemilu 2024 dinilai sarat kepentingan politik.

Lewat manuver itu, PAN dianggap tengah berupaya meningkatkan elektabilitas internal partai.

"Dengan mengumumkan nama Ganjar Pranowo sebagai bakal capres akan diusung tentu mereka berharap bisa merengkuh suara dukungan dari para simpatisan Ganjar," kata Peneliti Indikator Politik Indonesia Bawono Kumoro kepada Kompas.com, Rabu (1/3/2023).

Tak bisa dimungkiri, sosok Ganjar memang banyak disorot publik beberapa waktu terakhir. Namanya menjuarai survei elektabilitas capres menurut berbagai lembaga.

Boleh jadi, dengan menyatakan dukungan buat Ganjar, PAN berharap menjadi perbincangan publik secara terus menerus selama beberapa bulan ke depan menuju pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Syukur-syukur, upaya tersebut mampu meningkatkan elektoral partai berlambang matahari putih tersebut yang belum optimal.

"Dengan demikian awareness dari publik terhadap PAN akan terus terjaga di tengah raihan elektoral mereka saat ini menurut survei dari berbagai lembaga survei masih belum menggembirakan," ujar Bawono.

Namun demikian, meski menyatakan dukungan, PAN tak bisa sendirian mengusung Ganjar sebagai calon RI-1. Sebab, partai matahari putih itu tidak memenuhi syarat ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold untuk dapat mengusung capres secara mandiri.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mensyaratkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi ambang batas pencalonan presiden minimal 20 persen kursi di DPR RI.

Di sisi lain, PAN diingatkan untuk mengedepankan etika politik. Sebabnya, Ganjar bukan kader PAN, melainkan PDI Perjuangan.

Apalagi, hingga kini PDI-P belum bicara ihwal koalisi maupun sosok capres dan cawapres Pemilu 2024. Berulang kali PDI-P menyatakan bahwa penetapan capres-cawapres sepenuhnya menjadi kewenangan Megawati Soekarnoputri sebagai pimpinan tertinggi partai.

Oleh karenanya, alangkah lebih baik jika dalam bermanuver seluruh partai menjunjung etika politik, tak terkecuali buat PAN.

"Itu harus dihormati oleh PAN karena etika dan juga fatsun politik harus jauh lebih dikedepankan ketimbang kepentingan politik elektoral jangka pendek," tutur Bawono.

Dukungan buat itu diungkap langsung Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dalam acara Workshop dan Rapat Koordinasi Nasional Pemenangan Pemilu PAN, Minggu (26/2/2023). Kegiatan yang digelar di Semarang, Jawa Tengah tersebut turut dihadiri Presiden Joko Widodo dan 2.400 kader PAN.

"Jalan jalan ke Simpang Lima, jangan lupa membeli lunpia. Kalau Pak Ganjar dan Pak Erick sudah bersama, Insya Allah Indonesia tambah Jaya," kata Zulhas diikuti riuh tepuk tangan hadirin.

Zulhas lantas memuji Ganjar. Dia menyebut, Gubernur Jawa Tengah itu merupakan sosok pekerja keras.

Buntut dari sikap tersebut, PDI-P menyinggung soal etika politik. Sebabnya, Ganjar merupakan kader partai banteng.

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PDI-P Sadarestuwati mengingatkan agar PAN tak mendahului keputusan PDI-P perihal capres. Apalagi, hingga kini PDI-P belum bicara perihal capres Pemilu 2024.

"Jangan sampai main serobot, apalagi Pak Ganjar sampai saat ini masih kader dan petugas partai PDI Perjuangan," katanya kepada wartawan, Senin (27/2/2023).