Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hormati Sikap Koalisi Perubahan yang "Say Goodbye", PDI-P: Kami Tunggu Keputusan Ibu Ketum

Kompas.com - 26/02/2023, 17:32 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PDI-P Said Abdullah menghormati respons bakal koalisi perubahan yang sama-sama sepakat tidak akan membangun kerja sama politik dengan PDI-P untuk Pemilu 2024.

Said menyatakan, PDI-P hingga kini memilih menunggu keputusan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri terkait koalisi hingga pencapresan.

"Kami menghormati kedaulatan partai lain untuk menentukan koalisinya terlebih dahulu, monggo saja. Kami tegak lurus menunggu keputusan Ibu Ketum," kata Said saat dihubungi Kompas.com, Minggu (26/2/2023).

Said menegaskan, meski tak koalisi dengan Nasdem, Demokrat dan PKS atau bakal koalisi perubahan, bukan berarti PDI-P akan seorang diri.

Baca juga: PKS Tolak Kriminalisasi dengan Alasan Politik: Presiden atau Tukang Tambal Ban, Semua Tunduk Hukum

Partai berlambang banteng moncong putih itu ditegaskan tetap memilih jalan membangun kerja sama politik untuk Pemilu 2024.

"Karena itu kebutuhan koalisi dengan partai politik mana tentu menyesuaikan dengan keputusan yang nanti diambil oleh Ibu Ketua Umum," imbuhnya.

Said menegaskan, seluruh jajaran partai hingga kini belum menentukan sikap soal koalisi dengan partai politik lain.

Sebab, lanjut Said, tidak mungkin jajaran partai lebih awal menentukan koalisi, sedangkan belum ada keputusan dari Megawati.

"Koalisi PDI Perjuangan dengan partai partai akan terajut jika Ibu ketua Umum sudah mengambil keputusan, dan partai lain sepakat dengan keputusan yang diambil oleh Ibu Ketua Umum," jelasnya.

Baca juga: Soal Anies Antitesis Jokowi, PKS: Jangan Dengerin, Hasto PDI-P Senang Gangguin Kita

Lebih jauh, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR itu mengatakan bahwa partainya memilih hal itu bukan tanpa alasan.

Pasalnya, kepentingan koalisi tentu berkaitan dengan pencalonan presiden dan wakil presiden.

Untuk urusan presiden dan wakil presiden, jelas Said, di PDI-P merupakan kewenangan Megawati.

"Konstitusi partai ini yang kami junjung tinggi. Sehingga kebutuhan koalisi dari PDI Perjuangan tentu saja satu tarikan nafas dengan keputusan Ibu Ketua Umum terkait pencalonan presiden dan wakil presiden," tutur Said.

Sebelumnya diberitakan, tiga partai politik yang tengah menjajaki koalisi, yaitu Nasdem, Demokrat dan PKS sepakat untuk tidak menjalin kerja sama politik dengan PDI-P.

Baca juga: Anies Percaya Diri, Minta PKS Tak Perlu Bikin Hoaks hingga Mengarang Pencapaian

Hal itu menyusul pernyataan Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto bahwa PDI-P dipastikan tidak bekerja sama dengan bakal koalisi perubahan.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Khofifah Tolak Tawaran jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Khofifah Tolak Tawaran jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Nasional
Soal Duetnya di Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Soal Duetnya di Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Nasional
Jadi Tempat Prostitusi, RTH Tubagus Angke Diusulkan untuk Ditutup Sementara dan Ditata Ulang

Jadi Tempat Prostitusi, RTH Tubagus Angke Diusulkan untuk Ditutup Sementara dan Ditata Ulang

Nasional
Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Nasional
Respons Luhut Soal Orang 'Toxic', Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Respons Luhut Soal Orang "Toxic", Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Nasional
Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Nasional
Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Nasional
BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com