DJP dan Ditjen Bea Cukai Tengah Jadi Sorotan, Said Abdullah Minta Menkeu Tempuh Langkah Ini

KOMPAS.com – Ketua Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Said Abdullah meminta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani untuk menempuh beberapa langkah guna mengatasi berbagai situasi yang berkembang di lingkup Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Pertama, kata dia, Sri Mulyani harus menyuguhkan informasi yang berimbang kepada publik.

“Menkeu selama ini (diketahui) telah menjatuhkan banyak sanksi terhadap para pegawai di Kemenkeu karena terbukti melakukan fraud atau perbuatan melawan hukum,” ujar Said dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Rabu (1/3/2023).

Seperti yang disampaikan Sri Mulyani, Kemenkeu pada 2022 telah menerima 185 pengaduan fraud yang dilakukan pegawainya, dan 96 di antaranya telah dijatuhi hukuman.

Sebelumnya, pada 2021, Menkeu telah menjatuhkan hukuman terhadap 114 pegawai di Kemenkeu. Hukuman ini dijatuhkan sebagai tindakan atas pengaduan publik terhadap 174 pegawai yang dianggap fraud.

Baca juga: Sri Mulyani Terima 185 Pengaduan Fraud PNS Kemenkeu Sepanjang 2022

“Tindakan (Menkeu) ini patut diapresiasi dan perlu disampaikan kepada publik untuk menunjukkan bahwa Kemenkeu terus melakukan koreksi internal dalam rangka menjaga integritas pegawai,” ucapnya.

Selain itu, lanjut dia, tindakan Menkeu tersebut dapat dijadikan sebagai momentum Kemenkeu untuk melakukan reformasi birokrasi, dan penataan sistem tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance.

Langkah kedua, Said meminta Sri Mulyani agar tetap proporsional dan obyektif.

Seperti diketahui, belum lama ini, Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea Cukai telah menjadi sorotan. Muncul tagar #BeaCukaiHedon di media sosial (medsos) Twitter, dengan menyoroti kepemilikan barang-barang mewah sejumlah pegawai bea cukai.

Menurut Said, sorotan tersebut tentu kontraproduktif terhadap upaya membangun citra diri berintegritas di lingkungan Kemenkeu.

Baca juga: Selain KPK, PPATK Juga Kirim Laporan Transaksi Ganjil Pejabat Pajak Rafael Alun ke Kejaksaan dan Itjen Kemenkeu

“Saya harap kita (sebagai abdi negara harus) tetap proporsional dan obyektif melihat keadaan, kinerja kawan-kawan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Cukai kami apresiasi,” imbuhnya.

Said meminta agar sorotan tersebut jangan sampai membuat kinerja perpajakan, bea dan cukai menurun karena terjadi demotivasi kerja di internal pegawai pajak, bea dan cukai.

“Jangan kita (Kemenkeu) hancurkan Ditjen Pajak dan Ditjen Bea dan Cukai. Dua institusi ini adalah pilar penting penopang pendanaan penyelenggaraan negara dan pembangunan,” tutur Said.

Bukan tanpa alasan, Said mengatakan itu. Pasalnya penerimaan negara dari institusi tersebut, yakni penerimaan pajak dan cukai pada 2019 menyumbang 77 persen dari total pendapatan negara.

Bahkan selama Covid-19, pajak dan bea cukai menyumbang pendapatan negara sebesar 78 persen pada 2020 dan 77 persen pada 2021.

Baca juga: Disorot, Pegawai Bea Cukai Pamer Harta di Tengah Agenda Bersih-bersih Kemenkeu