Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dukung Ganjar Jadi Capres, PAN Dinilai Hanya Cari Perhatian Publik

Kompas.com - 01/03/2023, 17:01 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Manuver Partai Amanat Nasional (PAN) menyatakan dukungan buat Ganjar Pranowo maju sebagai calon presiden (capres) Pemilu 2024 disebut bermuatan politis.

Peneliti Indikator Politik Indonesia Bawono Kumoro menilai, PAN tengah berupaya mendapatkan atensi dari massa pendukung Ganjar.

"Langkah PAN mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden akan diusung di pemilihan presiden tahun 2024 tidak lebih dari sekadar untuk mencuri perhatian dari para simpatisan Gubernur Jawa Tengah itu," kata Bawono kepada Kompas.com, Rabu (1/3/2023).

Baca juga: Saling Sindir PAN dan PDI-P, Bermula dari Dukung Ganjar Jadi Capres

Pasalnya, meski menyatakan dukungan, PAN tak bisa sendirian mengusung Ganjar. Sebab, partai matahari putih itu tidak memenuhi syarat ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold untuk dapat mengusung capres secara mandiri.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mensyaratkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi ambang batas pencalonan presiden minimal 20 persen kursi di DPR RI.

Oleh karenanya, menurut Bawono, langkah PAN menyatakan dukungan buat Ganjar hanya untuk menguntungkan partai mereka sendiri.

Lewat upayanya itu, PAN berharap menjadi bagian dari perbincangan di ruang publik secara terus menerus selama beberapa bulan ke depan.

Baca juga: PAN Ungkap Alasan Dukung Ganjar-Erick Jadi Capres-Cawapres 2024

Sehingga, harapannya, partai pimpinan Zulkifli Hasan tersebut berpeluang mendapat limpahan elektoral.

"Dengan demikian, awareness dari publik terhadap PAN akan terus terjaga di tengah raihan elektoral mereka saat ini yang menurut survei dari berbagai lembaga masih belum menggembirakan," ujar Bawono.

Lagi pula, lanjut Bawono, Ganjar merupakan kader PDI Perjuangan. Sejauh ini, PDI-P sendiri belum mengumumkan ihwal pencapresan Pemilu 2024.

Meski Ganjar punya elektabilitas besar sebagai kandidat capres, bagaimanapun PAN dinilai harus menghormati proses pencalonan presiden di internal partai banteng.

"Itu harus dihormati oleh PAN karena etika dan juga fatsun politik harus jauh lebih dikedepankan ketimbang kepentingan politik elektoral jangka pendek," tutur Bawono.

Sebelumnya diberitakan, PAN menyatakan dukungan buat Ganjar maju sebagai capres Pemilu 2024 berpasangan dengan Menteri BUMN Erick Thohir.

Dukungan buat itu diungkap langsung Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dalam acara Workshop dan Rapat Koordinasi Nasional Pemenangan Pemilu PAN, Minggu (26/2/2023). Kegiatan yang digelar di Semarang, Jawa Tengah tersebut turut dihadiri Presiden Joko Widodo dan 2.400 kader PAN.

"Jalan jalan ke Simpang Lima, jangan lupa membeli lunpia. Kalau Pak Ganjar dan Pak Erick sudah bersama, Insya Allah Indonesia tambah Jaya," kata Zulhas diikuti riuh tepuk tangan hadirin.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com