Politik Uang dan Permasalahannya

Selama ini masyarakat diberi stigma sebagai pihak yang “menjual” suara, padahal ada pula pihak yang punya syahwat kekuasaan bernafsu “membeli” suara.

Partikularisme Politik

Mungkin sebab itu partukalisme berbiak dalam politik kontemporer Indonesia, maka apa yang bernama praktik politik uang tidak bisa dielakan (bakal) terjadi.

Bahwa politik menjadi dunia yang bersih dari jual beli suara, dengan adanya kekuatan kesadaran ideologis, hanya bisa ditemui dalam awal kebangkitan Indonesia pada tahun 1900-an.

Era 1900-an adalah sebuah keadaan Indonesia yang masih krisis ekosistem ketatanegaraan, karena sistem politik masih didominasi oleh hegemoni kekuasaan pemerintahan penjajah kolonial Belanda.

Maka ada perlawanan dan sekaligus mengiringi terjadinya perubahan corak masyarakat tradisional menjadi corak masyarakat modern.

Berdirinya partai politik bernama Indische Partij, pada 25 Desember 1912, yang didirikan oleh tiga serangkai Ki Hajar Dewantara, Douwes Dekker, dan dr. Cipto Mangunkusumo –menandai perlawanan dan pengiringan tersebut.

Dari itu Indische Partij menjadi partai politik pertama yang beraliran nasionalisme Indonesia dalam situasi demikian.

Jadi di sana partikularisme sebagai sistem berpolitik tidak laku. Dan sangat ironis sistem yang tidak laku dan tidak pula dihidupkan dalam kebudayaan perpolitikan Indonesia awal pra kemerdekaan, justru dua dasawarsa belakang ini hidup. Tragis.

Partikularisme itu dalam dunia politik kekinian bernama politik uang, menjadi sistem yang mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan ideologi politik –bahkan orientasi politik.

Dari partikularisme ini pula yang memunculkan oligarki politik, dinasti politik, dan konglomerasi politik.

Dalam bahasa yang gampang, pada sistem itu ada kader partai dari bawah yang baik, cerdas, integratif, dan berani –bakal melempem selama tidak punya uang. Contoh yang teramat pedih untuk konstelasi perpolitikan Indonesia dewasa ini.