Wapres Minta BLK Komunitas Diperbanyak di Daerah Kemiskinan Esktrem

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta Kementerian Ketenagakerjaan untuk membangun Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas di daerah yang menjadi titik kemiskinan ekstrem.

Menurut Ma'ruf, keberadaan BLK Komunitas dapat menjadi alat untuk meningkatkan kemampuan dan menciptakan kemampuan baru sumber daya manusia Indonesia.

"Utamanya di wilayah yang betul-betul membutuhkan,eksistensi BLK kiranya mampu melahirkan tenaga kerja bermutu yang dapat berkontribusi mengungkit perekonomian lokal, dan pada akhirnya mempercepat tercapainya distribusi kesejahteraan," kata Ma'ruf saat meresmikan 846 BLK Komunitas di Lombok Tengah, Jumat (10/2/2023).

Baca juga: BLK Komunitas Diminta Dorong Minat Masyarakat dalam Berwirausaha

BLK Komunitas adalah unit-unit pelatihan kerja yang didirikan di lembaga pendidikan keagamaan atau lembaga keagamaan non-pemerintah untuk memberikan keterampilan teknis berproduksi sesuai kebutuhan pasar kerja bagi masyarakat di sekitarnya.

Selain jumlahnya yang diperbanyak, menurut Ma'ruf, BLK Komunitas yang sudah tersebar 3.757 unit se-Indonesia juga mesti ditingkatkan kualitasnya.

Ia mengatakan, program-program pelatihan yang disediakan dibuat selaras dengan kebutuhan dan potensi daerah setempat.

"Saya minta kejuruan pelatihan yang dikembangkan agar tidak hanya disesuaikan dengan kondisi terkini dan kebutuhan pasar kerja lokal atau link and match dengan industri sekitar, tetapi juga diciptakan sedemikian rupa untuk mendorong minat masyarakat berwirausaha," ujar Ma'ruf.

Baca juga: Kurangi Pengangguran, Kemenaker Bentuk Inkubator Kewirausahaan dalam BLK Komunitas

Ia menegaskan, BLK Komunitas adalah salah satu upaya meningkatkan sumber daya manusia Indonesia agar dapat terserap ke pasar kerja.

Menurut Ma'ruf, hal itu merupakan kunci supaya bonus demografi yang dimiliki Indonesia tidak malah berubah menjadi bencana.

"Peristiwa bonus demografi hanya akan menjadi berkah jika penduduk usia produktif tersebut dapat terserap dengan baik pada pasar kerja. Jika tidak, maka banyaknya jumlah angkatan kerja justru akan berbalik menjadi bencana demografi," kata Ma'ruf.