Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Beri Penghargaan ke 20 Prajurit TNI Berprestasi, Panglima Yudo: Kalau yang Arogan Diberikan Hukuman

Kompas.com - 09/02/2023, 23:11 WIB
Nirmala Maulana Achmad,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Panglima TNI Laksamana Yudo Margono memberikan penghargaan kepada 20 prajurit TNI yang berprestasi.

Pemberian penghargaan berupa piagam dan plakat itu dilaksanakan saat Rapim TNI di Museum Satria Mandala, Jakarta, Kamis (9/2/2023).

"Prajurit yang melampaui panggilan tugas, jadi ini perlu kita berikan reward kepada mereka," kata Yudo.

Sebaliknya, lanjut Yudo, prajurit yang nakal dan arogan akan diberikan hukuman.

Baca juga: Apresiasi Prajurit Berprestasi, Panglima TNI: Yang Melebihi Panggilan Tugas, Saya Beri Penghargaan

"Prajurit yang arogan yang nakal juga sebaliknya harus diberikan punishment, pembinaan," ujar Yudo.

Yudo juga meminta kepada para pimpinan kotama agar terus mendukung prajurit TNI yang berprestasi.

"Sehingga ini bisa mendorong ataupun bisa memacu prajurit yang lain untuk tidak ego maupun tidak diam saja. Minimal mereka berprestasi, mereka juga membantu masyarakat, sehingga kehadiran TNI dapat membantu masyarakat," ujar Yudo.

Adapun 20 prajurit TNI yang diberikan penghargaan itu merupakan prajurit berprestasi dalam melaksanakan tugas, keberhasilan dalam cabang olahraga tingkat internasional, dan dalam mengatasi kesulitan masyarakat.

Baca juga: 2 Sersan TNI Penyelundup Sabu Malaysia Dibawa ke Pengadilan Militer dan Terancam Hukuman Mati

Rinciannya, dari TNI AD 10 personel, TNI AL 5 personel, dan TNI AU 5 personel.

"Ini saya yakin tidak ini saja. Sebenarnya masih banyak, nanti harapan saya seusai rapat ini didata kembali, saya akan berikan reward pada mereka," kata Yudo.

Di sela-sela kegiatan Rapim TNI itu, Yudo juga memberikan sertifikat penghargaan kepada 6 Satker TNI penerima Predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Kementerian PAN-RB yaitu kepada: Pussenarmed Kodiklatad, Brigif PR 18/Trisula Divif 2 Kostrad, Puspomad, Pusdikarhanud Pussenarhanud Kodiklatad, Pushidrosal dan Lanud Roesmin Nurjadin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

Nasional
Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Nasional
Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Nasional
Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Nasional
Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Nasional
Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Nasional
Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com