Amankan Hilirisasi Industri, TNI-Polri Bentuk Satgas Pengaman Smelter

JAKARTA, KOMPAS.com - Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) membentuk satgas pengamanan smelter.

Pembentukan itu menindaklanjuti perintah Presiden Jokowi agar TNI-Polri ikut mengamankan hilirisasi industri.

"Sesuai perintah Presiden, tadi sudah saya ingatkan pengamanan program hilirisasi industri, upaya yang kita laksanakan melalui pembentukan satgas pengamanan smelter," kata Panglima TNI Laksamana Yudo Margono kepada pimpinan tiga matra saat Rapim TNI di Museum Satria Mandala, Jakarta, Kamis (9/2/2023).

Baca juga: BERITA FOTO: Wapres Kunjungi Smelter Terbesar di Dunia Milik Freeport di Gresik

Yudo mengatakan bahwa Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan telah berkoordinasi dengan pengusaha smelter soal pembentukan satgas itu.

Yudo menyebutkan, satgas pengamanan smelter dibentuk berkaca pada kasus kerusuhan di PT Gunbuster Nickel Industri (GNI) di Morowali Utara, Sulawesi Tengah.

"Ini supaya tidak terjadi seperti di Morowali, kerusuhan. Ini kemarin sudah ditekankan oleh Menko Marves jangan sampai terjadi lagi seperti ini. Makanya di masing-masing smelter harus ada satgas TNI-Polri yang setiap saat bisa memantau, mengamankan, dan minimal bisa mengawasi kegiatan di situ, mengawasi kegiatan manajerial di situ," kata Yudo.

Ia telah memerintahkan panglima kodam di daerah masing-masing untuk pembentukan satgas pengamanan smelter.

"Makanya para pangdam yang di daerahnya ada smelter silakan koordinasi dengan direktur utamanya yang kemarin sudah diberi pengarahan oleh Menko Marves," ujar Yudo.

Menurut dia, pembentukan satgas smelter itu untuk mengamankan obyek vital nasional.

"Ini merupakan obyek vital nasional yang TNI (dan Polri) juga memiliki tugas untuk mengamankan itu. Ya tentunya kita tidak langsung mengawasi manajemen dan sebagainya, tidak, tapi mengantisipasi," kata Yudo.

"Ini ada di dalam undang-undangnya," ucap Yudo lagi.

Baca juga: Jokowi Minta Dukungan Konkret Soal Hilirisasi, Sebut Bikin Smelter Sulit Cari Dana

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) berpesan kepada TNI dan Polri untuk memiliki visi yang sama.

Jokowi mengatakan, kesamaan visi itu antara lain berkaitan dengan investasi, hilirisasi industri, kebakaran hutan dan lahan, serta menjaga kondusivitas di tahun politik.

Secara khusus, ia berpesan mengenai pentingnya hilirisasi yang memberikan nilai tambah besar bagi negara sesuai tema yang diangkat pada rapim, Rabu kemarin.

"Tugas TNI-Polri adalah menjaga agar namanya industrialisasi, hilirisasi itu berjalan dengan baik di lapangan, tidak terjadi gangguan-gangguan," kata Jokowi usai Rapim TNI-Polri di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (8/2/2023).

Baca juga: Jokowi Tegaskan Hilirisasi Industri Harus Jalan Terus meski Digugat

Ia mengungkapkan, salah satu upaya menjaga hilirisasi dan industrialisasi itu yakni dengan memberantas ekspor ilegal.

Sebab, praktik-praktik tersebut disebutnya bakal mengganggu proses hilirisasi dan industrialisasi yang sedang dikerjakan pemerintah.

"Kalau ekspor ilegal misalnya timah itu masih berjalan, bauksit masih ada, batu bara masih ada, sehingga penerimaan negara menjadi sangat berkurang. Karena itu, itulah tugas TNI dan Polri," ujar Jokowi.