Nilai Kepala BRIN Tak Buat Kemajuan, Anggota DPR: Yang Ada Malah Kontroversi

“Sebagai seorang menajer bisa saja Kepala BRIN tidak harus berlatar seorang peneliti, tetapi seorang manajer profesional untuk memastikan konsolidasi kelembagaan bisa dilakukan dengan seksama," kata dia.

"Kita tahu bersama misalnya menteri kesehatan meskipun tidak berlatar sebagai seorang dokter ternyata mampu memperbaiki kinerja dari Kementerian dalam menghadapi situasi pandemi kemarin,” tutur Syaikhul.

Diberitakan sebelumnya, dinamika rapat Komisi VII DPR mencecar Kepala BRIN Laksana Tri Handoko soal kinerja.

Dalam rapat yang digelar Senin, Wakil Ketua Komisi VII Maman Abdurrahman mulanya mengungkapkan realisasi anggaran BRIN 2022 yang mencapai angka Rp 6,38 triliun.

Mayoritas dana tersebut, kata dia, digunakan untuk pembiayaan kepegawaian.

"Dari awal kita sudah mengkritik bahwa keberpihakan postur anggaran BRIN pada riset negara kita masih minim sekali,” ujar Maman di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin.

“Karena apa, dari anggaran total Rp 6,38 triliun, 4 triliunnya full dipakai untuk operasional belanja kepegawaian,” sambung dia.

Ia kemudian meminta agar BPK mengaudit penggunaan dana BRIN sepanjang 2022.

“Saya minta forum ini untuk aparatur terkait, BPK, melakukan audit investigasi, bahkan audit forensik pada penggunaan anggaran BRIN ini,” ucapnya.

Ia juga mendorong agar Kepala BRIN Laksana Tri Handoko diganti.

“Karena ini sudah hampir 2 tahun bermasalah,” ujar Maman.