Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Tentukan Pilihanmu
0 hari menuju
Pemilu 2024
Kompas.com - 01/02/2023, 12:15 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Hari Rabu, khususnya Rabu Pon, tampaknya begitu istimewa buat Presiden Joko Widodo. Bagaimana tidak, berbagai agenda besar terkait pemerintahan kerap diputuskan Jokowi pada hari tersebut.

Pelantikan pejabat negara, pengumuman menteri kabinet, hingga perombakan jajaran menteri atau reshuffle berulang kali dilakukan Jokowi pada hari Rabu Pon.

Berulang kali isu reshuffle Kabinet Indonesia Maju mencuat menjelang Rabu Pon, tak terkecuali pada hari ini, Rabu (1/2/2023).

Baca juga: Kembali Ditanya soal Kepastian Reshuffle Rabu Ini, Jokowi: Yang Jelas Hari Ini Rabu Pon

Sejak beberapa hari terakhir, ramai spekulasi yang menyebutkan bahwa presiden akan mencopot sejumlah menteri dari Partai Nasdem imbas manuver parpol besutan Surya Paloh tersebut terkait Pemilu Presiden (Pilpres) 2024. Ditambah, hari ini merupakan Rabu Pon.

Terlepas dari ada tidaknya reshuffle, mengapa keputusan-keputusan penting kerap diambil Jokowi pada Rabu Pon?

Politik Jawa

Menurut dosen Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran, Kunto Adi Wibowo, perihal "Rabu Pon" ini tak lepas dari langgam politik Jawa yang sejak awal melekat di diri Jokowi.

Sebagai seorang presiden, kata Kunto, Jokowi menempatkan dirinya sebagai raja dari Jawa.

Mengutip pernyataan Soemarsaid Moertono dalam buku Negara dan Kekuasaan di Jawa Abad XVI-XIX, legitimasi raja-raja Jawa bersumber dari aspek magis religius.

Baca juga: Rabu Pon 1 Februari, Akankah Jokowi Umumkan Reshuffle Kabinet Hari Ini?

Hal inilah yang menurut Kunto diterapkan Jokowi dalam berpolitik. Rabu Pon mungkin dipilih karena aspek magis religius yang mengukuhkan kekuasaan presiden.

"Rabu Pon-nya Pak Jokowi ini sebagai bentuk hal mistis yang tidak tersentuh masyarakat," kata Kunto kepada Kompas.com, Rabu (1/2/2023).

Lewat keputusan-keputusan pentingnya pada hari Rabu, Jokowi dinilai sedang berupaya merawat kekuasaan secara kultural.

"Bahwa di sini kalau rakyat patuh dengan raja yang punya kesaktian, kewibawaan magis religius yang tinggi, maka rakyatnya akan sejahtera dan akan hidup tenteram, di sini ada legitimasi terhadap sang raja," ujar Kunto.

Lantaran berhubungan dengan aspek magis religius, lanjut Kunto, tak perlu ada rasionalisasi mengapa Jokowi memilih Rabu Pon atau Rabu weton lainnya.

Baca juga: Mentan Syahrul Yasin Limpo Digoyang Isu Reshuffle: Tak Diajak Rapat dan Dituding Salah Beri Data ke Jokowi

Sepanjang Jokowi percaya bahwa Rabu Pon adalah hari baik, maka intuisi tersebut sudah cukup sebagai sebuah landasan legitimasi.

Oleh karenanya, menurut Kunto, perkara ini tak perlu dikaitkan dengan weton lahir Jokowi yang juga Rabu Pon, atau pandangan bahwa Rabu Pon dianggap sebagai hari baik dalam penanggalan Jawa.

"Jadi kalau menurut saya bukan masalah wetonnya Pak Jokowi yang Rabu Pon atau Rabu Pon hari baik bagi orang Jawa, tapi lebih pada bagaimana menciptakan Rabu Pon sebagai sesuatu yang mistis religius sehingga mendatangkan legitimasi bagi kekuasaan Pak Jokowi," tutur Direktur Eksekutif Lembaga Survei KedaiKOPI itu.

Keputusan besar

Selama memimpin pemerintahan, Jokowi berulang kali mengambil keputusan besar pada hari Rabu, khususnya weton Pon.

Pada pemerintahan periode pertamanya bersama Jusuf Kalla, Jokowi mengumumkan dua kali reshuffle Kabinet Kerja pada Rabu Pon. Pertama, Rabu, 12 Agustus 2015. Lalu, Rabu, 27 Juli 2016.

Selanjutnya, reshuffle ketiga atau terakhir di periode pemerintahan Jokowi-JK dilakukan pada Rabu Pahing, 17 Januari 2018.

Mengawali pemerintahan periode keduanya bersama Ma'ruf Amin, Jokowi mengumumkan susunan menteri Kabinet Indonesia Maju pada hari Rabu, tepatnya 23 Oktober 2019. Namun, saat itu bukan Rabu Pon, melainkan Rabu Legi.

Setahun setelahnya, Jokowi melakukan reshuffle pertama. Menteri-menteri baru diumumkan pada Selasa, 22 Desember 2020.

Sehari setelahnya, tepat Rabu Pon, 23 Desember 2020, kepala negara melantik para pembantu barunya.

Saat itu, ada enam menteri yang dilantik yakni Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini; Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno; dan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin.

Lalu, ada Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas; Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono; dan Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi.

Baca juga: Proyeksi Reshuffle Kabinet dan Relasi Pelik Jokowi-Surya Paloh

Pada 28 April 2021, Jokowi kembali merombak kabinet yang ia pimpin. Pada hari itu, Rabu Wage, ada dua menteri yang dilantik.

Pertama, Bahlil Lahadalia yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Koordinasi dan Penenaman Modal dilantik sebagai Menteri Investasi.

Lalu, Nadiem Makarim yang semula berkedudukan sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan beralih menjadi Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek).

Kemudian, pertengahan tahun lalu tepatnya Rabu, 15 Juni 2022, Jokowi melantik dua menteri baru. Saat itu merupakan Rabu Pahing.

Zulkifli Hasan dilantik sebagai Menteri Perdagangan menggantikan Muhammad Lutfi, sementara Hadi Tjahjanto dilantik sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) menggantikan Sofyan Djalil.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Dugaan Kecurangan Verifikasi Parpol oleh KPU Diputus 3 April

Kasus Dugaan Kecurangan Verifikasi Parpol oleh KPU Diputus 3 April

Nasional
Dugaan Pencucian Uang Rp 189 Triliun di Bea Cukai, Eks Komisioner KPK: 15 Tahun Tak Ada Pembenahan

Dugaan Pencucian Uang Rp 189 Triliun di Bea Cukai, Eks Komisioner KPK: 15 Tahun Tak Ada Pembenahan

Nasional
Ganjar Blunder soal Timnas Israel di Piala Dunia U20, Dukungan Jokowi Beralih?

Ganjar Blunder soal Timnas Israel di Piala Dunia U20, Dukungan Jokowi Beralih?

Nasional
Sekretaris MA Hasbi Hasan Akan Jadi Saksi Sidang Hakim Agung Sudrajad Dimyati

Sekretaris MA Hasbi Hasan Akan Jadi Saksi Sidang Hakim Agung Sudrajad Dimyati

Nasional
Kapolri Lantik 4 Jenderal Polri yang Ditugaskan di Luar Instansi, Termasuk Calon Kepala BNPT

Kapolri Lantik 4 Jenderal Polri yang Ditugaskan di Luar Instansi, Termasuk Calon Kepala BNPT

Nasional
Eks Komisioner KPK: Sidak 3 Jam di Bea Cukai Temukan Rp 500 Juta

Eks Komisioner KPK: Sidak 3 Jam di Bea Cukai Temukan Rp 500 Juta

Nasional
Sidang Putusan Etik Ketua KPU Terkait 'Wanita Emas' Digelar 3 April

Sidang Putusan Etik Ketua KPU Terkait "Wanita Emas" Digelar 3 April

Nasional
Jokowi Akan Bahas Antisipasi Sanksi FIFA dengan Erick Thohir

Jokowi Akan Bahas Antisipasi Sanksi FIFA dengan Erick Thohir

Nasional
Kemenkes Targetkan Deteksi TBC Capai 90 Persen pada 2024

Kemenkes Targetkan Deteksi TBC Capai 90 Persen pada 2024

Nasional
DPR 'Gerah' gara-gara Transaksi Rp 349 T Dibongkar Mahfud, Trimedya Panjaitan: Saya Belum Lihat Begitu

DPR "Gerah" gara-gara Transaksi Rp 349 T Dibongkar Mahfud, Trimedya Panjaitan: Saya Belum Lihat Begitu

Nasional
Kapolri Resmi Lantik 7 Kapolda, di Antaranya Karyoto dan Akhmad Wiyagus

Kapolri Resmi Lantik 7 Kapolda, di Antaranya Karyoto dan Akhmad Wiyagus

Nasional
Komjen Rycko Amelza Siap Jabat Posisi Kepala BNPT

Komjen Rycko Amelza Siap Jabat Posisi Kepala BNPT

Nasional
KPK: 15 Senjata Api di Rumah Dito Mahendra Tak Terkait TPPU Eks Sekretaris MA

KPK: 15 Senjata Api di Rumah Dito Mahendra Tak Terkait TPPU Eks Sekretaris MA

Nasional
Kapolri Lantik Komjen Wahyu Widada Jadi Kabaintelkam, Irjen Fadil Imran Jadi Kabaharkam

Kapolri Lantik Komjen Wahyu Widada Jadi Kabaintelkam, Irjen Fadil Imran Jadi Kabaharkam

Nasional
Mahasiswa dari Puluhan Kampus Akan Demo Tolak Perppu Ciptaker 6 April

Mahasiswa dari Puluhan Kampus Akan Demo Tolak Perppu Ciptaker 6 April

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke