Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mengulik Makna Rabu Pon Jokowi, Hari Keputusan-keputusan Besar di Pemerintahan

Kompas.com - 01/02/2023, 12:15 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Hari Rabu, khususnya Rabu Pon, tampaknya begitu istimewa buat Presiden Joko Widodo. Bagaimana tidak, berbagai agenda besar terkait pemerintahan kerap diputuskan Jokowi pada hari tersebut.

Pelantikan pejabat negara, pengumuman menteri kabinet, hingga perombakan jajaran menteri atau reshuffle berulang kali dilakukan Jokowi pada hari Rabu Pon.

Berulang kali isu reshuffle Kabinet Indonesia Maju mencuat menjelang Rabu Pon, tak terkecuali pada hari ini, Rabu (1/2/2023).

Baca juga: Kembali Ditanya soal Kepastian Reshuffle Rabu Ini, Jokowi: Yang Jelas Hari Ini Rabu Pon

Sejak beberapa hari terakhir, ramai spekulasi yang menyebutkan bahwa presiden akan mencopot sejumlah menteri dari Partai Nasdem imbas manuver parpol besutan Surya Paloh tersebut terkait Pemilu Presiden (Pilpres) 2024. Ditambah, hari ini merupakan Rabu Pon.

Terlepas dari ada tidaknya reshuffle, mengapa keputusan-keputusan penting kerap diambil Jokowi pada Rabu Pon?

Politik Jawa

Menurut dosen Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran, Kunto Adi Wibowo, perihal "Rabu Pon" ini tak lepas dari langgam politik Jawa yang sejak awal melekat di diri Jokowi.

Sebagai seorang presiden, kata Kunto, Jokowi menempatkan dirinya sebagai raja dari Jawa.

Mengutip pernyataan Soemarsaid Moertono dalam buku Negara dan Kekuasaan di Jawa Abad XVI-XIX, legitimasi raja-raja Jawa bersumber dari aspek magis religius.

Baca juga: Rabu Pon 1 Februari, Akankah Jokowi Umumkan Reshuffle Kabinet Hari Ini?

Hal inilah yang menurut Kunto diterapkan Jokowi dalam berpolitik. Rabu Pon mungkin dipilih karena aspek magis religius yang mengukuhkan kekuasaan presiden.

"Rabu Pon-nya Pak Jokowi ini sebagai bentuk hal mistis yang tidak tersentuh masyarakat," kata Kunto kepada Kompas.com, Rabu (1/2/2023).

Lewat keputusan-keputusan pentingnya pada hari Rabu, Jokowi dinilai sedang berupaya merawat kekuasaan secara kultural.

"Bahwa di sini kalau rakyat patuh dengan raja yang punya kesaktian, kewibawaan magis religius yang tinggi, maka rakyatnya akan sejahtera dan akan hidup tenteram, di sini ada legitimasi terhadap sang raja," ujar Kunto.

Lantaran berhubungan dengan aspek magis religius, lanjut Kunto, tak perlu ada rasionalisasi mengapa Jokowi memilih Rabu Pon atau Rabu weton lainnya.

Baca juga: Mentan Syahrul Yasin Limpo Digoyang Isu Reshuffle: Tak Diajak Rapat dan Dituding Salah Beri Data ke Jokowi

Sepanjang Jokowi percaya bahwa Rabu Pon adalah hari baik, maka intuisi tersebut sudah cukup sebagai sebuah landasan legitimasi.

Oleh karenanya, menurut Kunto, perkara ini tak perlu dikaitkan dengan weton lahir Jokowi yang juga Rabu Pon, atau pandangan bahwa Rabu Pon dianggap sebagai hari baik dalam penanggalan Jawa.

Halaman:


Terkini Lainnya

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

Nasional
Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Nasional
Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com