Nilai Kepala BRIN Tak Buat Kemajuan, Anggota DPR: Yang Ada Malah Kontroversi

Menurut dia, Laksana tidak berhasil memajukan konsolidasi kelembagaan maupun kebijakan dari BRIN.

"Kami menilai hingga hampir dua tahun waktu berjalan belum ada kemajuan signifikan terkait konsolidasi kelembagaan maupun kebijakan dari BRIN. Yang ada malah kontroversi dan ketidakprofesionalan dari para pejabat BRIN,” kata Syaikhul dalam keterangannya, Rabu (1/2/2023).

Dia menilai, dengan pencopotan Laksana, maka menjadi pintu masuk menyelamatkan lembaga BRIN.

Ia kemudian mengungkapkan dua rekomendasi penting dari Komisi VII untuk BRIN yang merupakan hasil rapat pada Senin (30/1/2023).

Rekomendasi itu meliputi pencopotan Laksana Tri Handoko dan mengundang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit khusus terhadap penggunaan anggaran BRIN tahun 2022.

Syaikhul mengatakan, sebagai lembaga baru, BRIN harusnya fokus pada program konsolidasi kelembagaan.

Terlebih, lanjut dia, BRIN merupakan lembaga yang terbentuk atas berbagai entitas riset dan inovasi yang jumlahnya belasan hingga puluhan.

“Nah harusnya ada prioritas program terkait konsolidasi kelembagaan ini. Tetapi fakta di lapangan masih ada kerancuan terkait otoritas kewenangan maupun skema pengabungan," ujar Syaikhul.

"Banyak pegawai BRIN yang mengeluh karena harus rebutan sekadar tempat duduk karena ketidaksiapan sarana prasarana dalam proses pengabungan ini,” lanjut Syaikhul.

Dia berpendapat jika program konsolidasi BRIN ini merupakan masalah krusial dan tidak mudah untuk dilakukan.

Di sinilah, lanjut Syaikhul, mestinya peran penting dari Kepala BRIN sebagai pemimpin untuk memastikan proses konsolidasi kelembagaan berjalan mulus dan bisa diterima semua pihak.

“Namun hampir dua tahun terakhir tidak ada kemajuan signifikan terkait konsolidasi kelembagaan sehingga BRIN masih belum menemukan pola terbaik dalam menghasilkan kebijakan di bidang riset dan inovasi,” nilai dia.

Politisi PKB ini menegaskan jika perlu ada upaya cepat dalam menyelamatkan BRIN, salah satunya menganti sosok Laksana Tri Handoko dengan yang lebih berkompeten.

Dia pun menyarankan agar pertimbangan kapabilitas dan profesional harus ditonjolkan dalam memilih Kepala BRIN yang baru alih-alih pertimbangan politis.

“Sebagai seorang menajer bisa saja Kepala BRIN tidak harus berlatar seorang peneliti, tetapi seorang manajer profesional untuk memastikan konsolidasi kelembagaan bisa dilakukan dengan seksama," kata dia.

"Kita tahu bersama misalnya menteri kesehatan meskipun tidak berlatar sebagai seorang dokter ternyata mampu memperbaiki kinerja dari Kementerian dalam menghadapi situasi pandemi kemarin,” tutur Syaikhul.

Dalam rapat yang digelar Senin, Wakil Ketua Komisi VII Maman Abdurrahman mulanya mengungkapkan realisasi anggaran BRIN 2022 yang mencapai angka Rp 6,38 triliun.

Mayoritas dana tersebut, kata dia, digunakan untuk pembiayaan kepegawaian.

"Dari awal kita sudah mengkritik bahwa keberpihakan postur anggaran BRIN pada riset negara kita masih minim sekali,” ujar Maman di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin.

“Karena apa, dari anggaran total Rp 6,38 triliun, 4 triliunnya full dipakai untuk operasional belanja kepegawaian,” sambung dia.

Ia kemudian meminta agar BPK mengaudit penggunaan dana BRIN sepanjang 2022.

“Saya minta forum ini untuk aparatur terkait, BPK, melakukan audit investigasi, bahkan audit forensik pada penggunaan anggaran BRIN ini,” ucapnya.

Ia juga mendorong agar Kepala BRIN Laksana Tri Handoko diganti.

“Karena ini sudah hampir 2 tahun bermasalah,” ujar Maman.