Faisal Basri: Raja "Conflict of Interest" Itu Moeldoko, Ada di Pusat Istana

JAKARTA, KOMPAS.com - Ekonom Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri mengkritik benturan  konflik kepentingan atau conflict of interest sejumlah anak buah Presiden Joko Widodo yang berkelindan dengan posisi strategis di dunia bisnis.

Dua di antara sejumlah pejabat itu adalah Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko dan Menteri Koordinator Bidang maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.

Pernyataan ini Faisal kemukakan saat menjadi pemateri dalam acara "Peluncuran Corruption Perception Index 2022 oleh Transparency International Indonesia (TII)".

“Raja conflict of interest itu adalah Moeldoko. Ada di pusat Istana,” kata Faisal di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (31/1/2023).

Baca juga: Hasil Musra Kalsel: Mahfud MD, Moeldoko, dan Sandiaga Uno Jadi Figur Cawapres Favorit

Faisal bahkan menyebut, di lingkungan istana, Moeldoko mengurus Online Single Submission (OSS).

Adapun OSS merupakan sistem perizinan berbasis teknologi informasi. Sistem ini mengintegrasikan perizinan di daerah dan pusat.

Kemudian, Moeldoko juga menangani pengadaan barang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP).

“Itu kan yang namanya petty corruption,” ujar Faisal.

Ia juga menyoroti jabatan Moeldoko sebagai Ketua Umum Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo).

Selain itu, Faisal mempersoalkan posisi Luhut yang memiliki perusahaan penghasil kendaraan motor berbasis tenaga listrik.

Baca juga: Urutan Ketiga di Survei LSI, Demokrat Singgung Keberhasilan AHY Hadapi Moeldoko

Menurut dia, dalam waktu dekat pemerintah akan memberikan subsidi Rp 7 juta per mobil. Di sisi lain, kata Faisal, Luhut juga meminta pajak 11 persen diturunkan.

“Coba subsidi untuk kendaraan listrik itu Rp 7 triliun, pada saat yg sama subsidi KRL akan dipangkas dari yang hanya Rp 2 triliunan jadi Rp 1 triliunan,” ujar dia.

Menurut Faisal, dalam hal ini kepentingan masyarakat telah dikorbankan demi segelintir orang.

Padahal, menurut dia, persoalan tersebut tidak berkaitan dengan kepentingan publik.

“Itu buat saya sudah to much, enough is enough, jadi rakyat itu betul-betul dikorbankan,” ujar Faisal.