Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Urutan Ketiga di Survei LSI, Demokrat Singgung Keberhasilan AHY Hadapi Moeldoko

Kompas.com - 23/01/2023, 05:42 WIB
Tatang Guritno,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Renanda Bachtar menilai, tingginya elektabilitas Partai Demokrat berkat kepemimpinan Ketua Umumnya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Menurutnya, selama dua setengah tahun memimpin, AHY telah menunjukkan sejumlah pencapaian.

Salah satunya, memastikan soliditas Demokrat pasca gerakan mengusung Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko sebagai ketua umum tandingan.

Baca juga: Survei LSI: Jika Pileg Digelar Hari Ini, PDI-P Paling Banyak Dipilih

“(AHY) berhasil memimpin Demokrat menghadapi begal partai sekelas orang dekat Istana,” ujar Renanda dalam keterangannya, Minggu (22/1/2023).

Adapun hasil jajak pendapat Lembaga Survei Indonesia (LSI) periode 7-11 Januari 2023 menunjukan elektabilitas Demokrat berada di tiga besar setelah PDI-P, dan Gerindra.

Demokrat memperoleh tingkat elektoral 7,1 persen, lalu Gerindra 12,1 persen, kemudian PDI-P sejumlah 21,9 persen.

Baca juga: Survei LSI: 26,7 Persen Responden Belum Tentukan Pilihan Parpol

Ia mengklaim keberhasilan AHY yang lain adalah membantu masyarakat menghadapi pandemi Covid-19, dan menyuarakan aspirasi masyarakat yang kerap diabaikan pemerintah.

“Banyak yang menginginkan perubahan, dan berharap Demokrat bisa menjadi salah satu motor pendorong perubahan ini,” ucap dia.

Di sisi lain, Renanda meminta bakal mitra koalisi Demokrat yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Nasdem untuk mengedepankan objektivitas dalam menentukan figur calon presiden (capres), dan calon wakil presiden (cawapres).

Baca juga: Survei LSI: Elektabilitas Ganjar Pranowo Teratas, Prabowo dan Anies Bersaing Ketat

“Karena kami dalam mengusulkan capres, dan cawapres berpijak pada ukuran-ukuran rasional, dan realistis,” ungkap dia.

“Atau seperti yang disampaikan Ketum AHY kalau ingin menang, seluruh mitra koalisi harus mengedepankan objektivitas,” pungkasnya.

Adapun penjajakan Koalisi Perubahan masih belum menemukan titik temu hingga saat ini.

AHY menyiratkan keinginannya untuk mendeklarasikan Koalisi Perubahan jika sepaket dengan pengusungan capres-cawapres.

Baca juga: Survei LSI: 53 Persen Responden Tak Tahu PPKM Telah Dicabut

Sementara Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya tak sepaham. Ia menuturkan Nasdem ingin deklarasi dilakukan hanya dengan kesepakatan pengusungan Anies Baswedan sebagai capres.

Alasannya, figur cawapres bisa diumumkan belakangan sebagai salah satu strategi pemenangan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com