Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Algoritma: KPU Punya Pekerjaan Rumah Tunjukkan Kemandirian Jelang Pemilu 2024

Kompas.com - 31/01/2023, 05:36 WIB
Vitorio Mantalean,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga survei Algoritma Research and Consulting menemukan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) menghadapi tantangan untuk membuktikan kemandiriannya jelang Pemilu 2024.

Hal itu terungkap berdasarkan hasil survei yang dilakukan Algoritma terhadap 1.214 responden pada 19-30 Desember 2022 melalui wawancara tatap muka, dengan margin of error yang diklaim (+/-) 3 persen.

"KPU RI memiliki pekerjaan tidak ringan dalam menunjukkan dan menegakkan prinsip penyelenggaraan pemilu yaitu independensi dan transparansi di hadapan publik," ujar Direktur Eksekutif Algoritma Aditya Perdana dalam keterangan tertulis, Senin (30/1/2023).

Baca juga: Survei Algoritma: 3 dari 4 Orang Belum Tahu Hari Pemungutan Suara Pemilu 2024

Sebanyak 48 persen responden survei Algoritma memang menilai KPU sudah bekerja mandiri, berbanding dengan 10 persen responden yang menganggap KPU telah diintervensi oleh pihak luar.

"Namun ketidaktahuan publik yang relatif besar, yaitu 38 persen, perlu diantisipasi oleh KPU RI dengan menunjukkan kerja yang professional dan independen tersebut," ujar Aditya.

Isu intervensi dan kemandirian KPU ini menyeruak menyusul dugaan kecurangan yang terjadi pada tahapan verifikasi faktual partai politik calon peserta Pemilu 2024.

Baca juga: DKPP Diminta Usut Isu Istana Intervensi Penetapan Peserta Pemilu

Gabungan LSM yang mengatasnamakan diri Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih telah mengungkap sejumlah dugaan kecurangan serta mengadvokasi laporan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dari penyelenggara pemilu di daerah yang mengaku tahu dugaan kecurangan untuk bantu meloloskan partai politik tertentu itu.

"Dalam isu verifikasi partai politik yang menghebohkan lalu, 46 persen responden menyatakan bahwa hal yang dilakukan oleh KPU RI sudah transparan. Sebanyak 18 persen mengatakan sebaliknya yaitu KPU RI bekerja tidak transparan," jelas Aditya.

"Sisanya sebanyak 31 persen tidak tahu. Menurut kami ini juga menunjukkan hal yang sama (KPU punya pekerjaan menunjukkan kemandiriannya kepada publik)," tambahnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tak Mau Buru-buru Bersikap soal Putusan MA, Demokrat: Kita Pelajari Dulu

Tak Mau Buru-buru Bersikap soal Putusan MA, Demokrat: Kita Pelajari Dulu

Nasional
Saksi Sebut Ada Penebalan Jalan di Tol MBZ Saat Akan Uji Beban

Saksi Sebut Ada Penebalan Jalan di Tol MBZ Saat Akan Uji Beban

Nasional
2 WNI Dalang Visa Haji Palsu Terancam Penjara 6 Bulan dan Dilarang Masuk Arab Saudi 1 Dekade

2 WNI Dalang Visa Haji Palsu Terancam Penjara 6 Bulan dan Dilarang Masuk Arab Saudi 1 Dekade

Nasional
2 WNI Dalang Visa Haji Palsu Akan Diproses Hukum di Arab Saudi

2 WNI Dalang Visa Haji Palsu Akan Diproses Hukum di Arab Saudi

Nasional
Kolaborasi Kemenaker dan BKKBN Dorong Penyediaan Fasilitas KB di Lingkungan Kerja

Kolaborasi Kemenaker dan BKKBN Dorong Penyediaan Fasilitas KB di Lingkungan Kerja

Nasional
Gerindra Kantongi Nama untuk Pilkada Jakarta, Sudah Disepakati Koalisi Indonesia Maju

Gerindra Kantongi Nama untuk Pilkada Jakarta, Sudah Disepakati Koalisi Indonesia Maju

Nasional
Budi Djiwandono Nyatakan Tak Maju Pilkada Jakarta, Ditugaskan Prabowo Tetap di DPR

Budi Djiwandono Nyatakan Tak Maju Pilkada Jakarta, Ditugaskan Prabowo Tetap di DPR

Nasional
ICW Minta Pansel Capim KPK Tak Loloskan Calon Bawa Agenda Parpol

ICW Minta Pansel Capim KPK Tak Loloskan Calon Bawa Agenda Parpol

Nasional
Soroti Kekurangan Kamar di RS Lubuklinggau, Jokowi Telepon Menteri PUPR Segera Turunkan Tim

Soroti Kekurangan Kamar di RS Lubuklinggau, Jokowi Telepon Menteri PUPR Segera Turunkan Tim

Nasional
Unsur Pemerintah Dominasi Pansel Capim KPK, ICW: Timbul Dugaan Cawe-Cawe

Unsur Pemerintah Dominasi Pansel Capim KPK, ICW: Timbul Dugaan Cawe-Cawe

Nasional
Jokowi Beri Sinyal Lanjutkan Bantuan Pangan, Diumumkan Bulan Juni

Jokowi Beri Sinyal Lanjutkan Bantuan Pangan, Diumumkan Bulan Juni

Nasional
Hati-hati, 'Drone' Bisa Dipakai untuk Intai Polisi hingga Jatuhkan Peledak

Hati-hati, "Drone" Bisa Dipakai untuk Intai Polisi hingga Jatuhkan Peledak

Nasional
KPK Harap Pansel Capim Aktif Serap Masukan Masyarakat

KPK Harap Pansel Capim Aktif Serap Masukan Masyarakat

Nasional
KY Diminta Turun Tangan Usai MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah

KY Diminta Turun Tangan Usai MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
2 Koordinator Jemaah Pemegang Visa Non-haji Ditahan, Terancam Denda 50.000 Riyal

2 Koordinator Jemaah Pemegang Visa Non-haji Ditahan, Terancam Denda 50.000 Riyal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com