Salin Artikel

PDI-P Tuding Mentan Salah Beri Data ke Jokowi, Nasdem: Yang Berhak Mengevaluasi Presiden

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali mengatakan yang berhak memberikan evaluasi pada menteri adalah Presiden Joko Widodo.

Hal itu disampaikan menanggapi tudingan Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto yang menyebut Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo salah memberikan data ekspor-impor beras pada Jokowi.

“(Tudingan) itu persepsinya Mas Hasto sendiri. Sekali lagi, yang punya hak mengevaluasi para pembantu itu adalah Pak Jokowi,” ujar Ali dihubungi wartawan, Senin (30/1/2023).

Ia menuturkan, jika ada menteri yang salah dalam melakukan pekerjaannya, Jokowi pasti akan langsung memberikan teguran.

Sehingga Ali meminta agar berbagai pihak berhenti menuding kinerja menteri tertentu.

“Jadi kita tidak usah kemudian menuding seseorang menteri berdasarkan hal-hal yang kemudian berdasarkan ketidaksukaan,” paparnya.

Ia kemudian menyinggung soal skandal korupsi di Kementerian Sosial (Kemensos) yang terjadi pertengahan 2020 lalu.

Kasus tersebut menyeret Wakil Bendahara Umum PDI-P yang merupakan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara.

Kala itu, lanjut dia, Nasdem tak lantas meminta kursi menteri PDI-P diganti.

“Apakah kemudian kita ada minta untuk reshuffle mengganti (menteri) PDI-P? Enggak, kan,” pungkasnya.

Adapun Hasto mengatakan akibat data yang salah dari Syahrul, Jokowi salah menyampaikan pidato soal stok beras.

"Lah, ini bagaimana menterinya memberikan data ke presiden salah, padahal presiden sudah terlanjur berpidato di MPR, di dalam forum kenegaraan bahwa kita swasembada beras karena dikasih data yang salah," tutur Hasto ditemui di Kantor DPC PDI-P Kota Bandung, Jawa Barat, Jumat (27/1/2023).

Diketahui Syahrul tak kali ini saja ‘diserang’ oleh PDI-P.

Sebelumnya Ketua DPP PDI-P Sjarot Syaiful Hidayat meminta Jokowi untuk mengevaluasi kinerjanya, dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar.

Ia juga mendesak agar menteri Nasdem mundur dari Kabinet Indonesia Maju.

Kerenggangan hubungan antara Nasdem dengan PDI-P nampak pasca keputusan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres).

https://nasional.kompas.com/read/2023/01/30/15465981/pdi-p-tuding-mentan-salah-beri-data-ke-jokowi-nasdem-yang-berhak

Terkini Lainnya

Mahasiswa Hukum Empat Kampus Serahkan Amici Curiae, Minta MK Batalkan Hasil Pemilu

Mahasiswa Hukum Empat Kampus Serahkan Amici Curiae, Minta MK Batalkan Hasil Pemilu

Nasional
MA Tolak Kasasi Bambang Kayun

MA Tolak Kasasi Bambang Kayun

Nasional
Polri: Puncak Arus Balik Sudah Terlewati, 30 Pemudik Belum Kembali ke Jakarta

Polri: Puncak Arus Balik Sudah Terlewati, 30 Pemudik Belum Kembali ke Jakarta

Nasional
Serahkan Kesimpulan ke MK, Bawaslu Jawab Dalil soal Pendaftaran Gibran dan Politisasi Bansos

Serahkan Kesimpulan ke MK, Bawaslu Jawab Dalil soal Pendaftaran Gibran dan Politisasi Bansos

Nasional
Jadi Tersangka KPK, Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 M

Jadi Tersangka KPK, Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 M

Nasional
KPK Cegah Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor ke Luar Negeri

KPK Cegah Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor ke Luar Negeri

Nasional
KPK Perpanjang Masa Penahanan Dua Eks Anak Buah Gus Muhdlor

KPK Perpanjang Masa Penahanan Dua Eks Anak Buah Gus Muhdlor

Nasional
Gelar Peninjauan di Pelabuhan Panjang dan Bakauheni, Jasa Raharja Pastikan Kelancaran Arus Balik di Wilayah Lampung

Gelar Peninjauan di Pelabuhan Panjang dan Bakauheni, Jasa Raharja Pastikan Kelancaran Arus Balik di Wilayah Lampung

Nasional
Urgensi Politik Gagasan pada Pilkada 2024

Urgensi Politik Gagasan pada Pilkada 2024

Nasional
Bersama Menko PMK dan Menhub, Dirut Jasa Raharja Lepas Arus Balik “One Way” Tol Kalikangkung

Bersama Menko PMK dan Menhub, Dirut Jasa Raharja Lepas Arus Balik “One Way” Tol Kalikangkung

Nasional
Semua Korban Kecelakaan di Km 58 Tol Japek Teridentifikasi, Jasa Raharja  Serahkan Santunan kepada Ahli Waris

Semua Korban Kecelakaan di Km 58 Tol Japek Teridentifikasi, Jasa Raharja Serahkan Santunan kepada Ahli Waris

Nasional
Jadi Tersangka, Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Diduga Dapat Jatah Potongan Insentif ASN

Jadi Tersangka, Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Diduga Dapat Jatah Potongan Insentif ASN

Nasional
Bawaslu Buka Kans Evaluasi Panwas yang Tak Becus Jelang Pilkada

Bawaslu Buka Kans Evaluasi Panwas yang Tak Becus Jelang Pilkada

Nasional
Rahmat Bagja Sebut Bawaslu Kemungkinan Pindah Terakhir ke IKN

Rahmat Bagja Sebut Bawaslu Kemungkinan Pindah Terakhir ke IKN

Nasional
Bawaslu Bersiap Hadapi Sengketa Pileg

Bawaslu Bersiap Hadapi Sengketa Pileg

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke