Beri Contoh soal Sisi Gelap Politik, Hasto PDI-P Singgung Kinerja Mentan

BANDUNG, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto menyinggung kinerja Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo yang disebut salah kirim data terkait kebijakan impor beras ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Ini politik dalam sisi gelap tadi, berikan data yang salah itu sisi gelap politik. Lalu ada yang manfaatkan untuk impor," kata Hasto di Kantor DPC Kota Bandung, Jawa Barat, Jumat (27/1/2023)

Baca juga: Hadapi Krisis Pangan Global, Mentan SYL Minta Penggunaan Alsintan Diperluas

Hal itu disampaikannya dalam menjawab pertanyaan hadirin acara "Ngobras" Ngobrol Bareng Sekjen di Kantor DPC Kota Bandung.

Mulanya, Hasto ditanya oleh seorang pemuda tentang politik.

Pemuda itu bertanya apakah politik begitu kotor sehingga banyak generasi muda enggan terjun mendalaminya.

Setelah itu, Hasto menjawab dengan mencontohkan kinerja Mentan soal kebijakan impor beras.

Ia menyatakan, PDI-P terpaksa menyetujui kebijakan impor itu karena melihat data awal dari Mentan.

Namun, rupanya data yang diberikan Mentan kepada Presiden tidak benar.

Baca juga: Mentan SYL Bantah Food Estate Kalteng Gagal

Hal ini yang kemudian dikhawatirkan PDI-P akan berdampak kepada publik.

"Menterinya mengambil data berbeda, bulan Agustus laporan ke presiden, kita mengekspor dua juta ton, ternyata bulan Desember kita malah impor 1,2 juta ton," ucap Hasto.

"Lah, ini bagaimana menterinya memberikan data ke presiden salah, padahal presiden sudah terlanjur berpidato di MPR, di dalam forum kenegaraan bahwa kita swasembada beras karena dikasih data yang salah," ujar dia.

Hasto khawatir kebijakan impor beras ini berbanding terbalik dengan pidato presiden soal swasembada beras.

Terlebih, ada kesalahan data yang diberikan kepada presiden.

"(Indonesia) pernah mendapatkan penghargaan (swasembada beras). Ini kan gawat kalau pemerintah sehari-hari yang dipimpin oleh Menteri Pertanian, di dalam Mentan memberikan data yang salah kepada presiden. Kalau datanya salah, kebijakannya salah," ujar Hasto.

Baca juga: Temui Wapres, Mentan Lapor Stok Beras Cukup

Kendati demikian, Hasto juga menilai bahwa memaknai politik harus bergantung kepada cara berpikir setiap orang.

Misalnya, jika ada orang yang berniat terjun ke politik untuk bermaksud jahat atau merugikan, bisa dikatakan bahwa politik itu kotor.

"Kalau kita masuk partai tujuan awalnya peradaban, membangun sistem, membangun kantor-kantor partai seperti ini dan atas nama partai, tidak boleh diperjualbelikan, untuk pendidikan politik, untuk kaderisasi, maka yang lahir adalah kebaikan," ujar Hasto.

Ia pun mencontohkan bagaimana dirinya bergelut di dunia politik. Saat menjadi anggota PDI-P, Hasto mengaku ditugaskan sebagai 'tukang ketik' rapat.

Baca juga: Mentan Tak Persoalkan Pernyataan Djarot PDI-P soal Permintaan Mundur dari Kabinet Jokowi

Ia menyatakan, posisi yang diduduki saat ini diperoleh tidak secara instan.

"Pak Ono (Ketua DPD PDI-P Jawa Barat Ono Surono) ini ketua DPD enggak keluar duit. Saya jadi Sekjen modalnya laptop, habis itu bisa dipercaya sama Bu Mega, jadi DPR enggak ada keluar duit, adanya kerja keras," tutur dia.

"Itu namanya membangun sistem sehingga siapa pun yang memang bekerja keras, berjuang, dia bisa mendapatkan posisi terbaik," kata dia.