Sebut Banyak Calhaj Tak Mampu, Gerindra Minta Biaya Haji Rp 69 Juta Dikaji Lagi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Gerindra mengeklaim sebagai partai yang berjuang membela rakyat miskin dan orang terpinggirkan.

Salah satu wujud itu disebut Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani dengan cara meminta pemerintah untuk mengkaji kembali rencana kenaikan ongkos naik haji (ONH) Rp 69 juta.

"Menurut kami jumlah kenaikan ONH ini, kenaikan biaya haji ini terlalu berat. Terlalu berat untuk rakyat," kata Muzani dalam keterangannya, Senin (30/1/2023).

Muzani menyampaikan hal tersebut saat membuka acara Rapat Kerja Daerah (Rakerda) DPD Gerindra Lampung pada Senin.

Dalam keterangan tertulis, Rakerda ini dihadiri lebih dari 2.000 kader Gerindra mulai dari ranting, PAC, DPC, dan relawan serta simpatisan Partai Gerindra se Provinsi Lampung.

Baca juga: KPK: Jika Biaya Haji Tak Naik, Jemaah yang Belum Berangkat Akan Dirugikan

Muzani menuturkan, rakyat yang saat ini membayar ONH umumnya mereka yang berpenghasilan pas-pasan.

"Mereka adalah orang-orang kecil, seperti pedagang bakso, tukang ojek, guru honorer yang mengumpulkan uang sedikit demi sedikit untuk ditabungkan dalam ONH. Jadi, kalau ONH naik menjadi Rp 69 juta rasanya masih terlalu tinggi," kata dia.

Oleh karena itu, Fraksi Gerindra di Komisi VIII meminta ada perundingan kembali dengan pemerintah guna membicarakan masalah ini.

Sehingga, lanjut Muzani, masyarakat yang sudah menabung ONH tidak mengurungkan niatnya untuk naik haji.

Baca juga: Biaya Haji RI Vs Malaysia, Lebih Mahal Mana?

Dalam sambutannya, Muzani menyampaikan, Provinsi Lampung harus jadi basis suara Prabowo dan Gerindra di Pemilu 2024.

Namun, kata dia, semangat perjuangan untuk memenangkan Prabowo Presiden Gerindra tidak hanya berhenti sampai di situ.

Partai Gerindra menurutnya harus setia berjuang untuk kebaikan dan kepentingan rakyat.

"Perjuangan kita tidak akan pernah surut karena apa yang kita perjuangkan adalah kebaikan," katanya.

"Karena kami meyakini memperjuangkan kebaikan tidak boleh merasa lelah apalagi merasa kalah," sambung Muzani.

Wakil Ketua MPR ini kemudian menjelaskan soal kekuasaan.

Gerindra mengeklaim, kekuasaan untuk menjadikan Prabowo presiden justru diniatkan sejak awal demi membela rakyat miskin, orang-orang lemah dan terpinggirkan.

Menurut Muzani, untuk memperbaiki nasib rakyat miskin dan orang-orang terpinggirkan hanya bisa dibela oleh kekuasaan.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mengungkapkan alasan kenapa Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) 2023 bisa membengkak menjadi Rp 69,1 juta.

Nilai tersebut diambil dalam rangka keseimbangan dan keadilan antara beban jemaah dan keberlangsungan dana nilai manfaat BPIH ke depannya.

Yaqut menilai, pemerintah harus mencari formula bagaimana cara untuk menjaga prinsip istitha'ah dan likuiditas penyelenggaraan ibadah haji tahun-tahun berikutnya.

"Usulan ini atas pertimbangan untuk memenuhi prinsip keadilan dan keberlangsungan dana haji. Formulasi ini juga telah melalui proses kajian," ujar Yaqut dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (19/1/2023).