Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Surya Paloh Bertemu Jokowi, Nasdem: Tak Bisa Diintervensi, apalagi Orang Sekelas Hasto

Kompas.com - 29/01/2023, 14:09 WIB
Tatang Guritno,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Nasdem Hermawi Taslim buka suara soal pernyataan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto.

Sebelumnya, Hasto mengomentari pertemuan antara Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Kamis (26/1/2023).

“Jadi pertemuan Pak Surya dengan Jokowi enggak bisa diintervensi oleh siapapun. Apalagi, orang sekelas Hasto,” ujar Taslim ditemui di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta, Minggu (29/1/2023).

Dalam pandangan Taslim, komunikasi kedua tokoh itu biasa terjadi. Tetapi, beberapa bulan belakangan Surya Paloh dan Jokowi sama-sama memiliki kesibukan.

Baca juga: Istana Benarkan Jokowi Bertemu Surya Paloh Kemarin Sore

Oleh karenanya, menurut Taslim, tidak ada waktu keduanya untuk berbincang satu sama lain.

“Itu silaturahmi biasa saja, kalau ini mau ditafsir macem-macem, ya terserah orang mau tafsir apa,” katanya.

Terakhir, ia kembali menekankan bahwa sikap politik Nasdem adalah tetap mendukung Presiden Jokowi hingga masa jabatannya berakhir.

“Kalau kami ingkar, itu nanti rakyat marah sama kami. Karena kami pengusung utama juga di Jokowi dua kali (periode). Itu clear ya,” ujar Taslim.

Baca juga: Surya Paloh Bertemu Jokowi, PDI-P Wanti-wanti Dialog Tak Disalahgunakan untuk Kepentingan Politik Sesaat

Sebelumnya, Hasto meminta agar pertemuan Surya Paloh dan Jokowi tak terkait dengan kepentingan Nasdem.

Selain itu, Hasto juga menyinggung bahwa pertemuan tersebut sangat mungkin terkait reshuffle Kabinet Indonesia Maju.

Kemudian, Hasto menuding Surya Paloh sangat menginginkan pertemuan dengan Jokowi.

Baca juga: Paloh Bertemu Jokowi, Hasto PDI-P: Sebelum Keputusan Penting, Misalnya Reshuffle, Ada Pemberitahuan

Dalam pandangannya ada banyak hal yang ingin ditanyakan Surya pada mantan Wali Kota Solo tersebut. Salah satunya soal ketidakhadiran Jokowi dalam perayaan HUT Partai Nasdem.

"Apalagi ketika ultah, biasanya Pak Jokowi ini hadir dalam setiap ultah partai, ultah Nasdem kan tidak hadir, mungkin itu yang ditanyakan," kata Hasto ditemui di Bandung, Jawa Barat, Sabtu (28/1/2023).

Sementara itu, hubungan Surya Paloh dan Jokowi dikabarkan sempat renggang.

Hal itu diduga karena Nasdem telah memutuskan untuk mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres).

Baca juga: Istana Benarkan Jokowi Bertemu Surya Paloh Kemarin Sore

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com