Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 27/01/2023, 20:43 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Icha Rastika

Tim Redaksi

BANDUNG, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto berpendapat bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menginformasikan terlebih dulu sebelum mengambil keputusan penting, termasuk ketika hendak melakukan perombakan kabinet atau reshuffle.

Hal itu disampaikan Hasto merespons pertemuan Presiden Jokowi dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Istana Negara, Jakarta, Kamis (26/1/2023).

"Bagi Pak Jokowi, sebelum mengambil keputusan penting, itu kan melakukan dialog pemberitahuan, misal akan ada reshuffle, Pak Jokowi melakukan pemberitahuan," kata Hasto ditemui di Kantor DPC PDI-P Kota Bandung, Jawa Barat, Jumat (27/1/2023).

Baca juga: Soal Pertemuan Jokowi-Paloh, Nasdem: Bagai Kakak-adik yang 3 Bulan Tak Komunikasi

Kendati demikian, Hasto tak menilai bahwa pertemuan tersebut mengisyaratkan akan adanya reshuffle.

Ia menegaskan bahwa reshuffle merupakan hak prerogatif presiden.

Oleh karena itu, Hasto menilai, pertemuan kedua tokoh politik itu seperti pertemuan Jokowi dengan ketua umum parpol lainnya.

"Pak Jokowi selalu membuka pintu Istana dialog untuk kepentingan bangsa dan negara," kata dia.

Akan tetapi, Hasto berharap pertemuan itu tidak disalahgunakan oleh pihak tertentu demi kepentingan politik sesaat.

Oleh karena itu, ia menyarankan Jokowi segera bertindak tegas apabila ada kepentingan politik di balik pertemuan tersebut.

"Ketika dialog itu ada yang menyalahgunakan hanya untuk kepentingan politik sesaat, hanya untuk kepentingan partainya, maka Jokowi punya kewenangan untuk mengambil suatu tindakan strategis seuai kewenangan presiden," ujar Hasto.

Baca juga: Istana Benarkan Jokowi Bertemu Surya Paloh Kemarin Sore

Sebelumnya, ramai diberitakan akan adanya perombakan kabinet pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.

Kepala Negara menyebut, reshuffle dapat dilakukan besok meski ia tidak mengungkapkan kapan hari yang dimaksud.

"Besok. Ya besok, bisa Jumat, bisa Senin, bisa Selasa, bisa Rabu," kata Jokowi, Kamis (5/1/2023), dikutip dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden.

Adapun isu reshuffle belakangan mengerucut pada pergantian menteri dari Partai Nasdem.

Di tengah isu reshuffle yang mengancam kader partainya, Surya Paloh menemui Jokowi di Istana, Kamis sore.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu

Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu

Nasional
Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Nasional
Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Nasional
Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Nasional
Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Nasional
Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari 'Dapil Neraka' Jakarta II

Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari "Dapil Neraka" Jakarta II

Nasional
Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Nasional
Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Nasional
Minta Tiket Lebaran Tak Dinaikkan, Mendagri: Jangan Aji Mumpung

Minta Tiket Lebaran Tak Dinaikkan, Mendagri: Jangan Aji Mumpung

Nasional
Mendagri Minta Harga Tiket Transportasi Lebaran Tak Dinaikkan

Mendagri Minta Harga Tiket Transportasi Lebaran Tak Dinaikkan

Nasional
Mendagri Minta Pemda Salurkan THR dan Gaji Ke-13 Tepat Waktu

Mendagri Minta Pemda Salurkan THR dan Gaji Ke-13 Tepat Waktu

Nasional
Tanggal 21 Maret 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Maret 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
AHY Siap Sediakan Lahan untuk 14 PSN Baru, Statusnya Harus 'Clean and Clear'

AHY Siap Sediakan Lahan untuk 14 PSN Baru, Statusnya Harus "Clean and Clear"

Nasional
Prabowo-Gibran Menang di Papua Barat Daya, Provinsi Terbaru Hasil Pemekaran

Prabowo-Gibran Menang di Papua Barat Daya, Provinsi Terbaru Hasil Pemekaran

Nasional
Baleg dan Pemerintah Sepakat RUU DKJ Dibawa Ke Paripurna, Hanya Fraksi PKS Menolak

Baleg dan Pemerintah Sepakat RUU DKJ Dibawa Ke Paripurna, Hanya Fraksi PKS Menolak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com