Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pesan Jokowi buat Kepala Daerah: Sering-sering Masuk Pasar hingga Hati-hati Polemik Bangun Rumah Ibadah

Kompas.com - 18/01/2023, 08:11 WIB
Fika Nurul Ulya,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo memberikan beberapa pesan kepada kepala daerah, meliputi gubernur, bupati, dan wali kota.

Pesan-pesan tersebut merupakan arahan atas fenomena-fenomena yang terjadi beberapa waktu ke belakang, mulai dari adanya perlambatan ekonomi dunia yang membuat harga barang melonjak, hingga sulitnya membangun rumah ibadah bagi agama tertentu.

Baca juga: Jokowi ke Kepala Daerah: Desain Program Sebelum Tahun Berjalan, Jangan Sampai Jadi Silpa

Arahan itu disampaikan Presiden Jokowi dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forkopimda Tahun 2023 di SICC, Bogor, Selasa (17/1/2023).

Berikut ini pesan-pesan yang disampaikan Jokowi kepada kepala daerah:

1. Hati-hati perlambatan ekonomi

Dalam arahannya, Jokowi meminta kepala daerah berhati-hati atas potensi perlambatan ekonomi dunia, yang bisa berdampak pada perekonomian di dalam negeri.

Meski pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung masih lebih baik, Jokowi mengingatkan agar tetap waspada menyusul adanya prediksi dari salah satu lembaga internasional, Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF).

IMF memproyeksi, sepertiga atau 70 negara akan mengalami resesi pada 2023. Tak cuma itu, ratusan juta penduduk negara lain yang tidak mengalami resesi akan merasakan seperti sedang resesi.

"Untuk kehati-hatian kita dan kewaspadaan kita, meskipun pertumbuhan ekonomi kita berada pada posisi yang sangat baik, hati-hati pada 2023 Kristalina Georgieva (Direktur Pelaksana IMF) mengatakan 1/3 ekonomi dunia diprediksi mengalami resesi," kata Jokowi, Selasa.

Baca juga: Investasi Jadi Rebutan Semua Negara, Jokowi Minta Perizinannya Tak Berbulan-bulan

Jokowi lantas membeberkan, saat ini sudah ada 47 negara yang mengantre untuk meminta bantuan dana kepada IMF. Indonesia kata Jokowi, pernah melakukan hal serupa saat krisis di tahun 1997-1998.

"Ini 47 negara dan yang lain masih ngantri di depan pintunya IMF. sehingga kita harus memiliki frekuensi yang sama dalam menghadapi situasi-situasi yang enggak mudah ini. Situasi global masih tidak mudah," bebernya.

2. Minta gubernur-bupati sering masuk pasar

Arahan lainnya, Jokowi meminta gubernur, bupati, dan wali kota sering-sering masuk ke pasar untuk mengecek harga-harga bahan pangan di tingkat konsumen.

Pengecekan ini perlu dilakukan agar data harga yang disampaikan para bawahan sesuai dengan kondisi di lapangan. Menurut Jokowi, saat ini sudah tidak zaman lagi pejabat yang mengandalkan laporan dari bawahannya, dengan sistem asal bapak senang (ABS).

Permintaan Jokowi bukan tanpa alasan. Pasalnya, tingkat inflasi masih menjadi momok mengerikan pada 2023.

Sejauh ini saja, ada beberapa harga bahan pangan yang naik. Tercatat, harga beras sudah naik di 79 daerah, harga telur naik di 89 daerah, tomat naik di 82 daerah, dan daging ayam ras melonjak di 75 daerah.

Baca juga: Minta Kota Punya Branding Berbeda, Jokowi: Jangan Semua Sama, Mirip-mirip

"Tolong bupati, walikota, gubernur, sering-sering masuk pasar. cek betul-betul di lapangan apakah data-data itu sesuai dengan di lapangan," tuturnya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Nasional
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Nasional
Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Nasional
Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Nasional
Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Nasional
Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Nasional
PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

Nasional
Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Nasional
Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Nasional
Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Nasional
Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Nasional
Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat 'Smart Card' Haji dari Pemerintah Saudi

Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat "Smart Card" Haji dari Pemerintah Saudi

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Nasional
Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Nasional
Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com