Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPU Punya Independensi, Mestinya Tak Ragu Ikuti Putusan MK soal Kewenangan Atur Dapil 2024

Kompas.com - 13/01/2023, 13:13 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menilai Komisi Pemilihan Umum (KPU) semestinya tidak ragu untuk tetap mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memberikan kewenangan KPU untuk menentukan daerah pemilihan (dapil) baru.

Hal ini disampaikan Direktur Eksekutif Perludem Khoirunnisa Nur Agustyati merespons hasil rapat kerja Komisi II DPR bersama pemerintah dan penyelenggara Pemilu yang menyepakati KPU tetap hanya berwenang menata dapil untuk pemiligab legislatif (pileg) DPRD tingkat kota dan kabupaten.

"KPU memang wajib berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah dalam pembuatan kebijakannya, tapi seharusnya keputusannya tetap secara mandiri diputuskan oleh KPU," kata Khoirunnisa kepada Kompas.com, Jumat (13/1/2023).

Baca juga: KPU Banting Setir Tata Ulang Dapil, Sudah Siapkan Kajian Malah Manut DPR

Khoirunnisa mengingatkan bahwa KPU adalah lembaga yang dijamin independensinya oleh Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Soal independensi KPU juga diatur oleh putusan MK.

"Jadi seharusnya tidak ada keraguan di KPU (untuk mengikuti putusan MK)," jelasnya.

Khoirunnisa kemudian menjelaskan mengapa semua perlu mengikuti putusan MK di mana dapil versi DPR perlu ditata ulang.

Adapun kewenangan menata dapil itu telah diputuskan MK dalam putusan Nomor 80/PUU-XX/2022 yang memberikan kewenangan penuh KPU menata dapil lewat Peraturan KPU di Pemilu 2024.

"Dalam putusannya, MK menyebutkan bahwa kewenangan pembentukan dapil ini ada di KPU, lalu MK juga mengatakan lampiran dapil III dan IV ini tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat artinya lampiran tersebut sudah batal," jelasnya.

Baca juga: Tak Utak-atik Dapil DPR walau Diberi Wewenang, KPU Berdalih untuk Kesinambungan

Khoirunnisa menilai, putusan MK sudah terang benderang mengatur soal dapil.

Menurut dia, semestinya putusan MK menjadi momentum untuk menata dapil kembali.

Sebelumnya diberitakan, Komisi II DPR bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, KPU, Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia (DKPP RI) menyepakati bahwa dapil legislatif DPR dan DPRD provinsi tidak berubah untuk Pemilu 2024.

Kesepakatan ini tertera pada poin 6 draf kesimpulan Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri dan lembaga-lembaga penyelenggara pemilu, Rabu (11/1/2023).

"Bersepakat bahwa Penetapan Daerah Pemilihan DPR RI (Dapil) untuk DPR RI dan DPRD Provinsi sama dan tidak berubah sebagaimana termaktub dalam lampiran III dan IV Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan PERPPU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan menjadi bagian isi dari PKPU tentang Daerah Pemilihan," begitu bunyi kesimpulan itu.

Baca juga: DPR Cawe-cawe Penentuan Dapil 2024, Independensi dan Profesionalisme KPU Dipertaruhkan

Kesimpulan ini senada dengan aspirasi Komisi II DPR RI yang memang menolak dapil DPR dan DPRD provinsi diubah pada Pemilu 2024, meskipun dapil yang dikunci dalam UU Pemilu menyimpan masalah.

"Daerah Pemilihan DPRD Kabupaten/Kota akan dibahas lebih lanjut secara bersama-sama," tulis kesimpulan itu.

Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari hanya memberi catatan bahwa kata "seperti" diubah menjadi "sebagaimana".

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengetuk palu tanda persetujuan forum.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Jokowi Titip 4 Nama ke Kabinet Prabowo | Suara Megawati dan Puan Disinyalir Berbeda

[POPULER NASIONAL] Jokowi Titip 4 Nama ke Kabinet Prabowo | Suara Megawati dan Puan Disinyalir Berbeda

Nasional
Bamsoet Sebut Golkar Siapkan Karpet Merah jika Jokowi dan Gibran Ingin Gabung

Bamsoet Sebut Golkar Siapkan Karpet Merah jika Jokowi dan Gibran Ingin Gabung

Nasional
ICW Desak KPK Panggil Keluarga SYL, Usut Dugaan Terlibat Korupsi

ICW Desak KPK Panggil Keluarga SYL, Usut Dugaan Terlibat Korupsi

Nasional
Jokowi Masih Godok Susunan Anggota Pansel Capim KPK

Jokowi Masih Godok Susunan Anggota Pansel Capim KPK

Nasional
Bamsoet Ingin Bentuk Forum Pertemukan Prabowo dengan Presiden Sebelumnya

Bamsoet Ingin Bentuk Forum Pertemukan Prabowo dengan Presiden Sebelumnya

Nasional
Senyum Jokowi dan Puan saat Jumpa di 'Gala Dinner' KTT WWF

Senyum Jokowi dan Puan saat Jumpa di "Gala Dinner" KTT WWF

Nasional
ICW Minta MKD Tegur Hugua, Anggota DPR yang Minta 'Money Politics' Dilegalkan

ICW Minta MKD Tegur Hugua, Anggota DPR yang Minta "Money Politics" Dilegalkan

Nasional
Momen Jokowi Bertemu Puan sebelum 'Gala Dinner' WWF di Bali

Momen Jokowi Bertemu Puan sebelum "Gala Dinner" WWF di Bali

Nasional
Anak SYL Percantik Diri Diduga Pakai Uang Korupsi, Formappi: Wajah Buruk DPR

Anak SYL Percantik Diri Diduga Pakai Uang Korupsi, Formappi: Wajah Buruk DPR

Nasional
Vibes Sehat, Perwira Pertamina Healing dengan Berolahraga Lari

Vibes Sehat, Perwira Pertamina Healing dengan Berolahraga Lari

Nasional
Nyalakan Semangat Wirausaha Purna PMI, Bank Mandiri Gelar Workshop “Bapak Asuh: Grow Your Business Now!”

Nyalakan Semangat Wirausaha Purna PMI, Bank Mandiri Gelar Workshop “Bapak Asuh: Grow Your Business Now!”

Nasional
Data ICW: Hanya 6 dari 791 Kasus Korupsi pada 2023 yang Diusut Pencucian Uangnya

Data ICW: Hanya 6 dari 791 Kasus Korupsi pada 2023 yang Diusut Pencucian Uangnya

Nasional
UKT Meroket, Anies Sebut Keluarga Kelas Menengah Paling Kesulitan

UKT Meroket, Anies Sebut Keluarga Kelas Menengah Paling Kesulitan

Nasional
Anies Ungkap Kekhawatirannya Mau Maju Pilkada: Pilpres Kemarin Baik-baik Nggak?

Anies Ungkap Kekhawatirannya Mau Maju Pilkada: Pilpres Kemarin Baik-baik Nggak?

Nasional
MKD DPR Diminta Panggil Putri SYL yang Diduga Terima Aliran Dana

MKD DPR Diminta Panggil Putri SYL yang Diduga Terima Aliran Dana

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com