Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sistem Pemilu 1999 Pasca Reformasi

Kompas.com - 05/01/2023, 19:56 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia menggelar pemilihan umum (Pemilu) pada 1999 setelah Presiden Soeharto menyatakan berhenti dari jabatannya pada 21 Mei 1998 dan digantikan oleh Wakil Presiden BJ Habibie.

Seharusnya Pemilu selanjutnya setelah 1997 digelar pada 2002. Namun, karena desakan politik akhirnya jadwal Pemilu dimajukan pada 1999.

Baca juga: Gerindra Nilai Parpol Parlemen yang Ingin Pemilu Proporsional Terbuka Bisa Sampaikan Pendapat di MK

Pemilu 1999 juga menjadi momentum baru keterbukaan masyarakat mengutarakan aspirasi politik setelah 32 tahun dikekang oleh rezim Orde Baru.

Pada saat itu juga bermunculan partai-partai politik baru dari berbagai kelompok hingga mencapai 48 parpol.

Sistem Pemilu 1999

Pemilu 1999 masih menerapkan sistem proporsional tertutup seperti masa Orde Baru.

Akan tetapi, penetapan calon terpilih berbeda dengan Pemilu sebelumnya, yakni dengan peringkat perolehan suara suatu partai di daerah pemilihan (Dapil).

Maksudnya adalah apabila sejak Pemilu 1977 calon nomor urut pertama dalam daftar calon legislatif otomatis terpilih apabila partai itu mendapatkan kursi, maka pada Pemilu 1999 calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbesar atau terbanyak dari daerah di mana seseorang dicalonkan.

Baca juga: Pimpinan Komisi II Nilai Sistem Proporsional Tertutup Disenangi Partai yang Punya Tradisi Otoriter

Jadi dengan kata lain, meski seorang calon anggota legislatif berada di urutan terbawah dari daftar calon parpol, tetapi jika dia mendapatkan suara terbesar dari daerah pemilihannya, maka calon yang berada di posisi terbawah itu yang terpilih menjadi anggota legislatif.

Untuk cara penetapan calon terpilih berdasarkan perolehan suara di Daerah Tingkat II juga sama dengan cara yang dipergunakan pada Pemilu 1971.

Sedangkan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden masih dilakukan secara tidak langsung melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Baca juga: Fraksi Nasdem Minta MK Libatkan Partai Politik di Parlemen untuk Beri Pandangan Soal Sistem Pemilu

Hasil Pemilu 1999

Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDI-P) yang saat itu merupakan partai baru peserta Pemilu keluar sebagai pemenang Pemilu 1999 dengan meraih 35.689.073 suara atau 33,74 persen (153 kursi).

Posisi kedua ditempati oleh Partai Golkar dengan 23.741.758 suara atau 22,44 persen (120 kursi).

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) berada pada posisi ketiga dengan 13.336.982 suara atau 12,61 persen (51 kursi).

Baca juga: NU-Muhammadiyah Sepakat Isu Penundaan Pemilu Tak Perlu Digoreng Lagi

Sedangkan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ada di posisi keempat dengan meraih 11.329.905 suara atau 10,71 persen (58 kursi).

Partai Amanat Nasional (PAN) bercokol di tempat kelima dengan meraih 7.528.956 suara atau 7,12 persen (34 kursi).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com