Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sederet Drama Debut Partai Ummat Menuju 2024, Sempat Gagal hingga Isu "Arahan Pimpinan"

Kompas.com - 30/12/2022, 06:50 WIB
Vitorio Mantalean,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

Percakapan ini diduga terjadi pada masa verifikasi faktual partai politik calon peserta Pemilu 2024.

Dalam percakapan yang terjadi pada malam hari itu, Lodowyk meminta arahan dari Melgia terkait persoalan teknis dan data.

Baca juga: Partai Ummat Ungkap Ada yang Coba Gagalkan Verifikasi Faktual Ulang di Sulut

Menurutnya, ada sejumlah partai politik yang memasukkan kembali data keanggotaan yang sudah berstatus memenuhi syarat di tahap sebelumnya.

Padahal, hanya partai politik yang keanggotaannya belum memenuhi syarat yang perlu memasukkan kembali data keanggotaan mereka.

Namun, percakapan itu justru mengungkap adanya "arahan pimpinan" supaya mayoritas partai politik yang diverifikasi faktual tetap "aman", sedangkan "Partai U" tak bisa lolos verifikasi karena kondisi riil di lapangan tak memungkinkan.

"Ini masalahnya kita terbatas dengan waktu yang hanya satu hari sedangkan arahan pimpinan supaya ini partai-partai aman, kecuali satu tuh, Partai U itu," kata Melgia.

"Nah kita tidak bisa menutup mata bahwa data-data mereka ini mereka asal masuk saja, yang penting dia bisa memenuhi 100 persen kemarin sedangkan kondisi di bawahnya (lapangan) seperti itu," tambahnya.

Baca juga: Iri dengan Partai Ummat, Parpol Tak Lolos Pemilu Adukan Seluruh Anggota KPU ke DKPP

Kompas.com menemui Melgia langsung dalam acara Catatan Akhir Tahun 2022 di Ruang Sidang Lantai 2 kantor KPU RI, Jakarta, pada Kamis siang.

Melgia enggan diwawancarai. Menurutnya, kendati percakapan itu melibatkan dirinya, namun pimpinan KPU RI telah memberinya arahan supaya tak memberi keterangan kepada awak media sebab itu wewenang pimpinan.

Sementara itu, Ketua KPU NTT Thomas Dohu menegaskan bahwa percakapan antara Lodowyk dengan Melgia bukan dalam rangka membicarakan arahan untuk menjegal partai tertentu.

"Sudah diklarifikasi Pak Lodowyk, itu (arahan menjegal Partai Ummat) tidak ada," ucapnya lewat pesan singkat.

Baca juga: Jika Tak Lolos Verifikasi Ulang, Partai Ummat Tak Bisa Gugat KPU untuk Kedua Kalinya

Ruang gelap forum mediasi

Forum mediasi di Bawaslu RI pada Selasa (20/12/2022) sesungguhnya merupakan titik balik yang misterius.

Pada Rabu (14/12/2022) ketika dinyatakan tidak lolos verifikasi faktual, Wakil Ketua Umum Partai Ummat Nazaruddin melayangkan pernyataan keberatan secara tertulis kepada Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari.

Kepada pers, Nazaruddin mengaku bahwa verifikator-verifikator KPU di tempat mereka dinyatakan tidak memenuhi syarat menolak pembuktian keanggotaan partai mereka lewat video rekaman.

Padahal, metode ini telah diperbolehkan Hasyim pada masa verifikasi faktual perbaikan, lewat Surat Edaran Nomor yang diteken pada 21 November 2022.

Baca juga: Asa Partai Ummat Ikuti Pemilu 2024: Sepakat dengan KPU, Amien Rais Melunak

Halaman Berikutnya
Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar

KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar

Nasional
Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Nasional
Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Nasional
Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Nasional
Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Nasional
Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

Nasional
Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

Nasional
Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

Nasional
Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

Nasional
Pegawai Protokol Kementan hingga Pihak Swasta Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi SYL

Pegawai Protokol Kementan hingga Pihak Swasta Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi SYL

Nasional
Ketua KPK Ogah Tanggapi Masalah Ghufron Laporkan Dewas ke Bareskrim

Ketua KPK Ogah Tanggapi Masalah Ghufron Laporkan Dewas ke Bareskrim

Nasional
KPU Sebut Upaya PPP Tembus Parlemen Kandas Sebab Gugatan Banyak Ditolak MK

KPU Sebut Upaya PPP Tembus Parlemen Kandas Sebab Gugatan Banyak Ditolak MK

Nasional
Dugaan Rayu PPLN, Ketua KPU Hadiri Sidang DKPP Bareng Korban

Dugaan Rayu PPLN, Ketua KPU Hadiri Sidang DKPP Bareng Korban

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com