JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Ummat dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mencapai kesepakatan dalam proses mediasi sengketa verifikasi faktual keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu 2024, Selasa (20/12/2022).
"Kami yakin ini jalan untuk kami melanjutkan perjuangan ini dan insya Allah kami yakin menjadi peserta pemilu 2024,” ujar Ketua Umum Partai Ummat Ridho Rahmadi kepada wartawan selepas sidang pembacaan putusan kesepakatan, Selasa malam.
Kesepakatan ini merupakan separuh perjalanan bagi Partai Ummat untuk ikut Pemilu 2024; perjalanan yang diwarnai sejumlah drama karena partai besutan Amien Rais itu sebelumnya dinyatakan tak lolos jadi peserta Pemilu 2024 pada Rabu (14/12/2022).
Baca juga: Bantah Bawaslu, Ketum Partai Ummat Akui Temui Ketua KPU Jelang Penetapan Peserta Pemilu
Berikut kilas balik perjalanan kasusnya:
Amien yang notabene Ketua Majelis Syura Partai Ummat sempat melontarkan tudingan serius jelang pengumuman dan penetapan parpol peserta Pemilu 2024 pekan lalu.
Sebelum KPU RI secara resmi mengumumkan partai politik yang lolos tahapan verifikasi faktual untuk menjadi peserta Pemilu 2024, Amien mengaku sudah tahu hasilnya: partainya tidak lolos.
Amien bilang, berdasarkan "informasi A1" yang ia terima, partainya sengaja disingkirkan oleh "perintah besar" dan keputusan KPU "sangat bias dan penuh kejanggalan tak masuk akal".
Ia juga mengungkap adanya pertemuan antara Ridho dengan Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari.
"Informasi A1 dan valid itu memang ada kontak atau komunikasi pada hari Selasa malam. Jadi Saudara Hasyim Asy'ari, Ketua KPU itu, menyampaikan pesan supaya segera ketemu ketum kita empat mata di kantor KPU," kata Amien Rais saat konferensi pers, Rabu (14/12/2022).
Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengatur bahwa parpol peserta pemilu harus memenuhi syarat keanggotaan minimal 100 persen di 34 provinsi dalam tahap verifikasi.
Itu artinya, parpol peserta pemilu harus punya anggota di setiap provinsi.
Baca juga: Sempat Tuding KPU Diperintah Singkirkan Partai Ummat, Amien Rais Kini Melunak
Ketentuan ini tidak berhasil dipenuhi Partai Ummat yang dinyatakan tidak memenuhi syarat minimal keanggotaan di Sulawesi Utara dan Nusa Tenggara Timur dalam rekapitulasi nasional hasil verifikasi faktual di kantor KPU RI pada Rabu pekan lalu.
Di Sulawesi Utara, keanggotaan Partai Ummat disebut hanya memenuhi syarat di 1 kabupaten/kota, dan tidak memenuhi syarat di 11 kabupaten/kota.
Di NTT, keanggotaan Partai Ummat disebut hanya memenuhi syarat di 12 kabupaten/kota, dan tidak memenuhi syarat di 5 kabupaten/kota lainnya.
Atas rekapitulasi ini, Wakil Ketua Umum Partai Ummat Nazaruddin menyampaikan langsung pernyataan keberatan kepada Hasyim Asy'ari.
Belakangan, timbul perdebatan antara kedua belah pihak di media massa.
KPU RI tegas menyampaikan bahwa Partai Ummat hanya menyampaikan keberatan pada rekapitulasi tingkat kota/kabupaten dan provinsi.
Sementara itu, Partai Ummat bersikeras bahwa pihaknya pernah menyampaikan keberatan sejenis selepas rekapitulasi hasil verifikasi faktual di tingkat provinsi.
Dua hari selepas tidak dinyatakan lolos sebagai peserta Pemilu 2024, Partai Ummat resmi menggugat sengketa KPU RI ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI.
Pada hari yang sama Bawaslu RI menyatakan permohonan lengkap dan memenuhi syarat. Gugatan ini diregister dengan nomor 006/PS.REG/BAWASLU/XII/2022.
Baca juga: KPU Akhirnya Verifikasi Ulang Partai Ummat, Amien Rais: Setiap Masalah Bisa Dipecahkan
Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!
Syarat & KetentuanPeriksa kembali dan lengkapi data dirimu.
Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.
Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.