Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Hasanuddin Wahid
Sekjen PKB

Sekjen Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Anggota Komisi X DPR-RI.

Menyelesaikan Tantangan Geopolitik 2023 dengan ‘Cara Asia’ ala Indonesia

Kompas.com - 29/12/2022, 08:00 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

DUNIA kita sedang mengalami perubahan geopolitik dan masuk ke tengah periode yang semakin tak menentu. Melihat tren dan tantangan geopolitik utama tahun 2023, kesan umum yang muncul adalah ketidakpastian.

Mengapa? Alasannya karena sistem internasional kita menjadi semakin terfragmentasi dengan multilateralisme di bawah tekanan yang semakin meningkat.

Ketakpastian sebagai kenormal baru

Ketegangan geopolitik yang meningkat dan volatilitas ekonomi global membuat dunia masuk ke dalam keadaan tidak stabil.

Dampak ekonomi yang mengganggu dari perang di Ukraina masih akan merusak prospek pemulihan ekonomi global dan telah menambah biaya hidup yang dipicu oleh pandemi Covid-19.

Sebagian besar lembaga think tank internasional, perusahaan investasi, dan lainnya melihat ketidakpastian sebagai 'kenormalan baru' geopoliik global.

Laporan The Economist 'The World Ahead 2023' secara ringkas menggambarkan dunia saat ini sebagai "jauh lebih tidak stabil, terguncang oleh perubahan persaingan kekuatan besar, gempa susulan pandemi, pergolakan ekonomi, cuaca ekstrem, dan perubahan sosial dan perubahan teknologi yang cepat" .

Risiko geopolitik utama yang akan mendominasi tahun mendatang adalah semakin intensifnya persaingan antara AS dan China serta konsekuensinya terhadap geopolitik dan ekonomi global.

Pertemuan tatap muka pertama antara Presiden Jo Biden dan Xi Jinping pada November lalu memang menjanjikan penurunan ketegangan. Kedua pemimpin berjanji untuk memperbaiki hubungan yang telah tenggelam ke titik terendah dalam sejarah.

Namun pertemuan tersebut tak mempersempit perbedaan di antara mereka mengenai isu-isu kontroversial yang memisahkan mereka seperti isu Taiwan, sengketa perdagangan, pembatasan teknologi, dan posisi militer.

Prospek hubungan di antara keduanya sama sekali tak pasti, terutama karena pemerintahan Biden telah menghidupkan kembali jaringan aliansi dan kemitraan militernya, baik di Eropa maupun di Indo-Pasifik, dan penolakan China yang tegas kebijakan AS tersebut.

Control Risks, sebuah perusahaan konsultan global, melihat hubungan AS-China sebagai risiko geopolitik terbesar bagi dunia untuk 2023.

Memang ada juga pengamat lain yang tak sependapat dengan itu. Bahkan, mereka tak melihat adanya potensi konflik di antara kedua negara.

Namun, pada kenyataannya, kedekatan AS dan Taiwan akan tetap menjadi titik nyala berbahaya dalam hubungan AS-China.

Selain itu, negara-negara Asia Tenggara khawatir akan pecahnya bentrokan yang tak disengaja di kawasan Laut Cina Selatan, apabila hubungan kedua negara besar itu mengalami kebuntuan.

Perang Ukraina

Perang Ukraina yang sudah berjalan sembilan bulan adalah faktor kritis lain yang akan memengaruhi iklim geopolitik 2023.

Menurut Survei Strategis Tahunan oleh International Institute of Strategic Studies (IISS) yang berbasis di London, invasi Rusia ke Ukraina menandai garis patahan geopolitik, yang memiliki konsekuensi politik dan ekonomi yang membentuk kembali lanskap global.

IISS berpendapat bahwa “perang mendefinisikan kembali keamanan Barat, dapat mengubah Rusia secara mendalam, dan memengaruhi persepsi dan perhitungan secara global”.

Meskipun konflik mengalihkan perhatian Barat dari prioritas strategisnya di Asia Pasifik, hal itu menggarisbawahi bahwa keamanan Eropa tetap menjadi 'kepentingan utama' Barat.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Nasional
Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

Nasional
KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com