Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Disebut Sulit Cari Alasan Depak Nasdem dari Kabinet

Kompas.com - 26/12/2022, 18:26 WIB
Syakirun Ni'am,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyinggung kemungkinan me-reshuffle menterinya sebelum 2024 disebut membuka peluang mendepak Nasdem dari jajaran kabinet.

Apalagi, dalam waktu yang berdekatan, partai pengusung Jokowi, PDI Perjuangan secara terang meminta dua menteri dari Nasdem dievaluasi.

Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI) Djayadi Hanan melihat, Jokowi tampak kurang senang dengan langkah Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden.

Baca juga: Wacana Reshuffle Kabinet Jokowi, Pengamat: Risiko Politik Nasdem Capreskan Anies

Selain itu, Nasdem juga mungkin berkoalisi dengan partai oposisi pemerintah, PKS dan Demokrat. Sementara itu, PDI Perjuangan sempat menyatakan tidak akan bisa bersatu dengan dua partai tersebut, PKS dan Demokrat.

“Saya kira ada pada peluang itu (reshuffle),” kata Djayadi saat dihubungi Kompas.com, Senin (26/12/2022).

Meski demikian, Jokowi dianggap sulit mencari alasan yang bisa diterima publik untuk bisa mengeluarkan Nasdem dari jajaran menteri.

Djayadi menuturkan, untuk mendepak Nasdem dari Kabinet Indonesia Maju, Jokowi harus memiliki alasan yang obyektif.

Menurutnya, jika menggunakan alasan bahwa menteri dari Nasdem dievaluasi karena kinerja mereka yang buruk, semestinya pengganti kedua menteri itu juga berasal dari partai yang sama.

“Tapi tampaknya yang dimaksud itu adalah mendepak Nasdem ya kan dari kabinet,” ujar Djayadi.

Baca juga: Wacana Reshuffle Menteri Nasdem Dinilai Murni Alasan Politik, Imbas Deklarasi Capres Anies

Djayadi lantas mempertanyakan kesalahan langkah politik yang dipilih Nasdem sehingga mereka berpotensi didepak.

Menurutnya, tidak ada yang salah dengan keputusan Nasdem mencalonkan Anies sebagai calon presiden.

Setiap partai, kata dia, memiliki aspirasi tersendiri untuk mengusung jagoannya pada Pemilu mendatang.

Djayadi mengatakan, mereka tetap berhak memilih langkah tersebut meski harus berbeda dengan keinginan Jokowi. Di sisi lain, Nasdem juga masih berada di dalam tubuh koalisi Jokowi.

“Jadi kalau mau mendepak Nasdem harus dicari alasan apa salahnya Nasdem. Nah salahnya Nasdem adalah dia mendeklarasikan Anies. Yang kedua karena bakal berkoalisi dengan partai yang dianggap tidak sejalan dengan pemerintahan Jokowi, oposisi. Tapi alasan itu bisa dipertanyakan orang,” tuturnya.

“Jadi susah mencari alasan,” sambung Djayadi.

Baca juga: PDI-P Minta 2 Menteri Nasdem Dievaluasi, Demokrat Ingatkan Jokowi soal Reshuffle

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Nasional
Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Nasional
Jokowi Sebut Penyusunan Kabinet Mendatang Hak Prerogatif Prabowo

Jokowi Sebut Penyusunan Kabinet Mendatang Hak Prerogatif Prabowo

Nasional
Temui Warga Aceh Usai Pilpres, Cak Imin Janji Lanjutkan Perjuangan

Temui Warga Aceh Usai Pilpres, Cak Imin Janji Lanjutkan Perjuangan

Nasional
Timnas Akan Hadapi Guinea untuk Bisa Lolos ke Olimpiade, Jokowi: Optimistis Menang

Timnas Akan Hadapi Guinea untuk Bisa Lolos ke Olimpiade, Jokowi: Optimistis Menang

Nasional
KPK Sebut Penyidik Bisa Jemput Paksa Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

KPK Sebut Penyidik Bisa Jemput Paksa Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

Nasional
TNI AD Mulai Tanam Padi di Merauke, KSAD: Selama Ini Hasilnya Kurang Baik

TNI AD Mulai Tanam Padi di Merauke, KSAD: Selama Ini Hasilnya Kurang Baik

Nasional
KPK Mengaku Bisa Tangkap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Kapan Saja

KPK Mengaku Bisa Tangkap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Kapan Saja

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com