Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wacana "Reshuffle" Kabinet Jokowi, Pengamat: Risiko Politik Nasdem Capreskan Anies

Kompas.com - 26/12/2022, 17:30 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, menyebutkan, deklarasi Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) Partai Nasdem bukan tanpa risiko.

Menurut dia, manuver Nasdem itu berimbas pada terancamnya kursi menteri partai besutan Surya Paloh tersebut di jajaran Kabinet Indonesia Maju.

"Ketika Nasdem mencalonkan capres yang itu tidak disukai oleh Istana ya pasti punya risiko tersendiri dalam konteks politik," kata Ujang kepada Kompas.com, Senin (26/12/2022).

Baca juga: PDI-P Minta Dua Menteri Nasdem Dievaluasi, Jokowi Hanya Tersenyum

Nasdem sedianya menyatakan masih dan bakal terus mendukung jalannya pemerintahan Presiden Joko Widodo hingga akhir, sekalipun telah mendeklarasikan Anies sebagai capres.

Namun, kata Ujang, Anies sendiri merupakan sosok yang kontra dengan pemerintah, bahkan lekat dengan citra antitesa Jokowi.

Selain mencapreskan Anies, Nasdem juga berencana berkoalisi dengan Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dua partai dari kalangan oposisi.

Dengan segala manuver tersebut, menurut Ujang, wajar saja jika Nasdem dianggap tak lagi sejalan dengan pemerintah.

"Karena itu Jokowi tentu tidak suka, tidak senang dengan kondisi tersebut. Ketidaksukaan Jokowi itu kelihatannya akan berbuntut pada reshuffle kabinet," ucap Ujang.

Baca juga: PDI-P Minta 2 Menteri Nasdem Dievaluasi, Demokrat Ingatkan Jokowi soal Reshuffle

Ujang mengatakan, jika dalam waktu dekat menteri Nasdem benar-benar didepak dari kabinet, jelas bahwa reshuffle kali ini dilakukan atas dasar politik.

Dalam situasi demikian, faktor kinerja menteri tak akan dipertimbangkan lagi. Artinya, sekalipun menteri tersebut bekerja dengan baik, bukan berarti dia tak akan diganti.

Sebaliknya, kendati kinerja seorang menteri buruk tetapi dia tak memenuhi alasan politis untuk dicopot, posisi menteri tersebut bakal aman.

"Artinya ini pure karena politik, bukan berbasis pada kinerja. Kalau berbasis kinerja ya banyak menteri-menteri yang akan terkena reshuffle karena banyak kinerjanya yang babak belur, biasa-biasa saja, tidak perform," kata Ujang.

Secara etika, lanjut Ujang, mencopot menteri karena alasan politik memang kurang etis. Namun, hal itu biasa terjadi di politik.

Lagi pula, reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif presiden. Sehingga, mau tak mau Nasdem harus menerima apa pun nasibnya di pemerintahan nanti.

"Nasdem seharusnya sudah tahu dan paham itu," tutur Ujang.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Golkar Tegaskan Belum Ada Upaya Revisi UU MD3 demi Kursi Ketua DPR

Golkar Tegaskan Belum Ada Upaya Revisi UU MD3 demi Kursi Ketua DPR

Nasional
Tak Ada Anwar Usman, MK Diyakini Buat Putusan Progresif dalam Sengketa Pilpres

Tak Ada Anwar Usman, MK Diyakini Buat Putusan Progresif dalam Sengketa Pilpres

Nasional
Gibran Dampingi Prabowo ke Bukber Golkar, Absen Saat Acara PAN dan Demokrat

Gibran Dampingi Prabowo ke Bukber Golkar, Absen Saat Acara PAN dan Demokrat

Nasional
Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Nasional
Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Nasional
Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Nasional
Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com