Jokowi Buka Peluang "Reshuffle", PPP: Prerogatif Presiden Mempertahankan atau Memilih yang Baru

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani menyerahkan sepenuhnya keputusan reshuffle pada Presiden Joko Widodo (Jokowi), termasuk jika itu terkait dengan kursi menteri yang dijabat oleh kadernya.

“Tentu kalau soal orang PPP yang duduk di dalamnya sepenuhnya merupakan bagian dari prerogatif Presiden untuk mempertahankan atau memilih yang baru,” ujar Arsul dikonfirmasi, Jumat (23/12/2022).

Adapun sebagai partai politik (parpol) koalisi pemerintah, PPP saat ini memiliki satu kursi menteri di Kabinet Indonesia Maju, yaitu Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) yang diduduki mantan Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa.

Baca juga: Jokowi Buka Sinyal Reshuffle Kabinet, PPP Tak Khawatir

Arsul mengaku tak khawatir atas sinyal reshuffle yang disampaikan Jokowi.

Ia percaya mantan Gubernur DKI Jakarta itu bakal tetap mempertimbangkan keberadaan kader PPP di dalam pemerintahannya.

“Karena yakin bahwa Presiden akan bijak dalam mempertimbangkan representasi partai koalisi termasuk terhadap PPP yang selama ini turut mengawal dan menjaga loyalitas, serta keutuhan koalisi pemerintahan,” paparnya.

Terakhir menurut Arsul wajar jika reshuffle dilakukan Jokowi di sisa 2 tahun kepemimpinannya.

Pilihan tersebut sangat mungkin diambil untuk memacu kinerja pemerintah untuk menyelesaikan berbagai pekerjaan rumah.

Tetapi ia berharap, jika ada reshuffle jadi dilakukan, mantan Gubernur DKI Jakarta itu memilih figur yang adaptif.

Baca juga: Jokowi Buka Peluang Reshuffle Kabinet

“Bagi PPP yang paling penting siapapun yang masuk kabinet seyogianya sosok yang bisa langsung bekerja, dan hanya perlu adaptasi singkat saja terhadap portofolio kementeriannya,” pungkasnya.

Diketahui Jokowi membuka sinyal terkait perombakan formasi Kabinet Indonesia Maju. Hal itu dia katakan ketika menjawab pertanyaan wartawan terkait kemungkinan reshuffle.

Meski begitu, ia tak menyampaikan secara rinci kapan keputusan tersebut bakal diambil.

“Mungkin,” kata Jokowi singkat seusai meresmikan Bendungan Ciawi dan Sukamahi di Kabupaten Bogor, Jumat.