Wacana "Reshuffle" Menteri Nasdem Dinilai Murni Alasan Politik, Imbas Deklarasi Capres Anies

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, menilai, isu reshuffle atau perombakan Kabinet Indonesia Maju kali ini tak lepas dari manuver Partai Nasdem terkait pencalonan presiden 2024.

Menurutnya, wacana evaluasi dua menteri Nasdem merupakan imbas dari deklarasi pencapresan Anies Baswedan oleh partai besutan Surya Paloh itu beberapa waktu lalu.

"Kemungkinan reshuffle kali ini basisnya politik. Saya melihat reshuffle kali ini adalah persoalan deklarasi Nasdem untuk Anies Baswedan," kata Ujang kepada Kompas.com, Senin (26/12/2022).

Baca juga: PDI-P Minta 2 Menteri Nasdem Dievaluasi, Demokrat Ingatkan Jokowi soal Reshuffle

Jika reshuffle dilakukan atas dasar politik, kata Ujang, faktor kinerja menteri tak akan dipertimbangkan lagi. Artinya, sekalipun menteri tersebut bekerja dengan baik, bukan berarti dia tak akan diganti.

Sebaliknya, kendati kinerja seorang menteri buruk tetapi dia tak memenuhi alasan politis untuk dicopot, posisi menteri tersebut bakal aman.

Menurut Ujang, reshuffle kali ini murni karena alasan politis, buntut manuver Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres.

Nasdem yang kini masih berada di barisan pemerintahan Presiden Joko Widodo dianggap bermanuver karena mencalonkan Anies yang notabene dari kalangan kontra-Jokowi.

Apalagi, Nasdem berencana berkoalisi dengan dua partai oposisi pemerintah, Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Baca juga: Jokowi Buka Kemungkinan Reshuffle, Nasdem: Siap Menghadapi Segala Situasi

"Karena itu Jokowi tentu tidak suka, tidak senang dengan kondisi tersebut. Ketidaksukaan Jokowi itu kelihatannya akan berbuntut pada reshuffle kabinet," ucap Ujang.

"Artinya ini pure karena politik, bukan berbasis pada kinerja. Kalau berbasis kinerja ya banyak menteri-menteri yang akan terkena reshuffle karena banyak kinerjanya yang babak belur, biasa-biasa saja, tidak perform," tuturnya.

Secara etika, lanjut Ujang, mencopot menteri karena alasan politik memang kurang etis. Namun, hal itu biasa terjadi di politik.

Lebih lanjut, ini merupakan risiko Nasdem mencalonkan figur yang dianggap berseberangan dengan penguasa. Ujang pun yakin Surya Paloh telah mempertimbangkan segala risiko sebelum mengambil langkah.

"Ketika Nasdem mencalonkan capres yang itu tidak disukai oleh kalangan Istana ya pasti punya risiko tersendiri dalam konteks politik. Dan Nasdem sudah tahu dan paham itu," kata Ujang.

Sebagaimana diketahui, isu reshuffle kembali mencuat baru-baru ini. Sebelumnya, Presiden Jokowi juga sempat melempar wacana reshuffle pascadeklarasi Nasdem terhadap pencapresan Anies Baswedan.

Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat bahkan terang-terangan menyatakan, partainya meminta agar agar dua menteri asal Nasdem, yakni Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Menhut) Siti Nurbaya Bakar, dievaluasi.

Menurut Djarot, evaluasi perlu dilakukan untuk memastikan para menteri bekerja menuntaskan janji-janji kampanye Presiden Jokowi.

Baca juga: Sinyal Reshuffle dari Jokowi, PDI-P Dorong Dua Menteri Nasdem Dievaluasi

"Mentan dievaluasi, Menhut dievalusi, Menteri Kehutanan ya, harus dievaluasi, semua menteri juga harus dievaluasi. Supaya apa? Supaya ada satu darah baru yang segar, yang bisa mendukung penuh kebijakan Pak Jokowi," kata Djarot di kawasan Menteng, Jakarta, Jumat (23/12/2022).

Merespons usulan itu, Jokowi tak bicara banyak. Dia hanya tersenyum menanggapi pertanyaan awak media.

"Clue-nya, ya udah" kata Jokowi sambil berjalan meninggalkan wartawan usai meresmikan pengembangan tahap 1 Stasiun Manggarai, Jakarta, Senin (26/12/2022).