Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tanggapi Luhut soal OTT, KPK Sebut Pemberantasan Korupsi Tak Hanya Penindakan

Kompas.com - 21/12/2022, 13:37 WIB
Syakirun Ni'am,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan, tidak hanya fokus menindak pencuri uang negara.

Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK Ali Fikri mengatakan, dalam memberantas korupsi, pihaknya melakukan kerja-kerja yang terukur dengan menyeluruh.

“Cara kerja pemberantasan korupsi oleh KPK tentu tidak hanya fokus pada upaya penindakan saja,” kata Ali dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Rabu (21/12/2022).

Baca juga: Respons Luhut, Wapres Tegaskan OTT Masih Diperlukan

Ali menanggapi Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan yang menyebut operasi tangkap tangan (OTT) membuat negara buruk.

Luhut juga meminta agar KPK tidak kerap melakukan OTT.

adapun penindakan merupakan salah satu kerja KPK dalam memberantas korupsi. Bentuk penindakan antara lain penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. 

Demikian juga upaya paksa tangkap tangan alias OTT.

Ali mengatakan, setiap KPK melakukan OTT maupun menindak suatu perbuatan korupsi di suatu wilayah maupun sektor, lembaga antirasuah itu juga bergerak cepat melakukan upaya pencegahan.

Bentuknya, kata dia, bisa berupa pendidikan hingga pendampingan perbaikan tata kelola.

“(Setelah OTT) KPK segera bergegas melakukan berbagai upaya Pencegahan ataupun pendekatan pendidikan antikorupsinya,” ujar Ali.

Ali mencontohkan, saat KPK menangkap tangan kepala daerah yang melakukan dugaan korupsi perizinan, pengadaan barang dan jasa, jual-beli jabatan, hingga pengelolaan anggaran.

Baca juga: OTT KPK Dinilai Penting Tutup Celah Korupsi Usai Digitalisasi Sistem

KPK akan intens mendampingi semua pemerintah daerah, baik eksekutif maupun legislatif.

“Di antaranya melalui instrumen monitoring centre for prevention (MCP),” ujar Ali.

Menurut Ali, KPK juga melakukan upaya identifikasi titik rawan korupsi di setiap pemerintah daerah melalui survei penilaian integritas (SPI).

Berbekal temuan ini, KPK mendorong dan memantau langkah-langkah pencegahan dengan tujuan tidak lagi terjadi korupsi di wilayah dan sektor itu.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Temui Megawati Pasca-Putusan MK, Ini Kata Ganjar Pranowo

Temui Megawati Pasca-Putusan MK, Ini Kata Ganjar Pranowo

Nasional
Prabowo-Gibran Akan Sampaikan Pernyataan Usai Ditetapkan Jadi Presiden-Wapres Terpilih

Prabowo-Gibran Akan Sampaikan Pernyataan Usai Ditetapkan Jadi Presiden-Wapres Terpilih

Nasional
Ketum Parpol Pengusung Ganjar-Mahfud Kumpul di Rumah Megawati Usai Putusan MK, Bahas Langkah Oposisi atau Tidak

Ketum Parpol Pengusung Ganjar-Mahfud Kumpul di Rumah Megawati Usai Putusan MK, Bahas Langkah Oposisi atau Tidak

Nasional
Prabowo Segera Ditetapkan Jadi Presiden Terpilih, TKN: Setelah Itu Pasti Banyak Kejadian Politik

Prabowo Segera Ditetapkan Jadi Presiden Terpilih, TKN: Setelah Itu Pasti Banyak Kejadian Politik

Nasional
Perayaan HUT Ke-78 TNI AU, Panglima TNI Bangga Prajuritnya Sukses Salurkan Bantuan di Gaza lewat 'Air Drop'

Perayaan HUT Ke-78 TNI AU, Panglima TNI Bangga Prajuritnya Sukses Salurkan Bantuan di Gaza lewat "Air Drop"

Nasional
Sambangi 3 Parpol Pengusung di Pilpres, Anies: Tugas Sudah Dijalankan

Sambangi 3 Parpol Pengusung di Pilpres, Anies: Tugas Sudah Dijalankan

Nasional
1.025 Prajurit TNI Siap Bertugas sebagai Pasukan Perdamaian di Kongo

1.025 Prajurit TNI Siap Bertugas sebagai Pasukan Perdamaian di Kongo

Nasional
Usai Harvey Moeis Tersangka, Kejagung Sita PT RBT di Bangka Belitung Terkait Dugaan Korupsi Komoditas Timah

Usai Harvey Moeis Tersangka, Kejagung Sita PT RBT di Bangka Belitung Terkait Dugaan Korupsi Komoditas Timah

Nasional
Soal “Dissenting Opinion” Putusan Sengketa Pilpres, Pakar Singgung Politik 2 Kaki

Soal “Dissenting Opinion” Putusan Sengketa Pilpres, Pakar Singgung Politik 2 Kaki

Nasional
Prabowo Cuma Lambaikan 2 Jari Usai MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, Disebut Butuh Istirahat

Prabowo Cuma Lambaikan 2 Jari Usai MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, Disebut Butuh Istirahat

Nasional
Kantor DPP PDI-P Tampak Sepi Pasca-Putusan MK yang Tolak Gugatan Ganjar-Mahfud

Kantor DPP PDI-P Tampak Sepi Pasca-Putusan MK yang Tolak Gugatan Ganjar-Mahfud

Nasional
Sidang Sengketa Pilpres Usai, PBNU Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran

Sidang Sengketa Pilpres Usai, PBNU Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran

Nasional
Sukses Layani Jutaan Pemudik, Satgas Rafi Pertamina 2024 Resmi Ditutup

Sukses Layani Jutaan Pemudik, Satgas Rafi Pertamina 2024 Resmi Ditutup

Nasional
Ditanya Kemungkinan Gabung dengan Pemerintahan ke Depan, Surya Paloh: Ada Usulan Lain?

Ditanya Kemungkinan Gabung dengan Pemerintahan ke Depan, Surya Paloh: Ada Usulan Lain?

Nasional
Suharto Jadi Wakil Ketua MA, Rekam Jejak Pernah Anulir Vonis Mati Ferdy Sambo

Suharto Jadi Wakil Ketua MA, Rekam Jejak Pernah Anulir Vonis Mati Ferdy Sambo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com