Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Batalnya Rakernas PDI-P dan Sinyal Kebimbangan Megawati soal Capres Pilihan, Ganjar atau Puan?

Kompas.com - 16/12/2022, 09:31 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - PDI Perjuangan batal menggelar rapat kerja nasional (rakernas) 2022. Padahal, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri sempat mengatakan bahwa rakernas akan diselenggarakan di pengujung tahun ini.

Dinamika politik dan situasi ekonomi rakyat terkini pun menjadi alasan partai banteng tak menggelar forum tersebut.

Namun, spekulasi publik berkembang. Sejumlah pihak menduga, rakernas batal karena Megawati belum ketuk palu soal calon presiden (capres) yang akan diusung partainya pada pemilu mendatang.

Baca juga: PDI-P Pastikan Tak Gelar Rakernas Tahun 2022

Dugaan itu bukan tanpa alasan. Sepanjang perjalanan politik PDI-P, rakernas kerap menjadi ajang pengumuman keputusan-keputusan besar partai, tak terkecuali ihwal pencapresan.

Di tengah gegap gempita panggung Pemilu Presiden (Pilpres) 2024, PDI-P belum juga buka suara soal sosok yang bakal mereka jagokan.

Kejutan

Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan, partainya batal menggelar rakernas karena dinamika politik terkini. Namun, dia tak memerinci dinamika politik yang dimaksud.

Selain itu, kata Hasto, fokus utama partainya saat ini adalah bergerak ke bawah membantu masyarakat, mengatasi kesulitan ekonomi akibat pandemi Covid-19 dan dampak konstelasi geopolitik.

"Sehingga, dengan situasi seperti itu, karena tema dan rekomendasi rakernas yang lalu dengan bagaimana membangun desa, desa maju dan berdaulat, rekomendasi-rekomendasi yang ada masih relevan. Maka, belum perlu rakernas pada tahun ini," kata Hasto di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Rabu (14/12/2022).

Baca juga: PDI-P HUT Ke-50 10 Januari Mendatang, Megawati Bakal Umumkan Capres?

Selain itu, kata Hasto, PDI-P juga tengah konsentrasi mempersiapkan ulang tahun ke-50 partai yang akan jatuh pada 10 Januari 2023.

Bocorannya, akan ada kejutan dalam ultah PDI-P mendatang. Kendati demikian, Hasto enggan memastikan apakah kejutan itu terkait pencapresan 2024 atau lainnya.

"Apakah dalam rakernas ibu ketum akan mengumumkan calon atau enggak, itu nanti dalam pertimbangan ketua umum untuk menetapkan," kata dia.

Keputusan besar

Sedianya, PDI-P sudah menggelar rakernas pada Juni 2022. Namun, itu merupakan Rakernas II Tahun 2021 yang tertunda akibat pandemi Covid-19.

Dalam rakernas tersebut, partai banteng belum mengumumkan nama kandidat capres. Namun, rakernas menghasilkan sejumlah rekomendasi penting, salah satunya ihwal pencapresan.

PDI-P menegaskan bahwa keputusan capres dan cawapres menjadi kewenangan Megawati sebagai pimpinan tertinggi partai.

"Rakernas II partai menegaskan bahwa penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang akan diusung oleh PDI Perjuangan pada Pemilu 2024, berdasarkan keputusan Kongres V Partai, AD/ART Partai dan tradisi demokrasi partai adalah hak prerogatif Ketua Umum Partai, Prof DR. (H.C) Megawati Soekarnoputri," kata kader PDI-P yang juga Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saat membacakan rekomendasi rakernas, Kamis (23/6/2022).

Baca juga: Keakraban Ganjar-Puan Dinilai Kode Pencapresan 2024, PDI-P: Bu Megawati yang Akan Putuskan

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

KPK Sita Rumah Mewah yang Dibeli Anak Buah SYL di Parepare

KPK Sita Rumah Mewah yang Dibeli Anak Buah SYL di Parepare

Nasional
PDI-P Anggap Wajar Jokowi Bertemu dengan Puan

PDI-P Anggap Wajar Jokowi Bertemu dengan Puan

Nasional
MK: Anwar Usman Tetap Adili Sengketa Pileg yang Libatkan Saksi Ahlinya di PTUN

MK: Anwar Usman Tetap Adili Sengketa Pileg yang Libatkan Saksi Ahlinya di PTUN

Nasional
9,9 Juta Gen Z Tak Bekerja, Imam Prasodjo Singgung soal Konsep 'Link and Match'

9,9 Juta Gen Z Tak Bekerja, Imam Prasodjo Singgung soal Konsep "Link and Match"

Nasional
MK Didesak Larang Anwar Usman Putus Sengketa Pileg yang Libatkan Saksi Ahlinya

MK Didesak Larang Anwar Usman Putus Sengketa Pileg yang Libatkan Saksi Ahlinya

Nasional
Try Sutrisno Peringatkan Prabowo Jangan Ceroboh Tambah Kementerian

Try Sutrisno Peringatkan Prabowo Jangan Ceroboh Tambah Kementerian

Nasional
Kakak SYL Disebut Dapat Duit Rp 10 Juta Per Bulan dari Kementan

Kakak SYL Disebut Dapat Duit Rp 10 Juta Per Bulan dari Kementan

Nasional
PDI-P Tak Bakal Cawe-cawe dalam Penyusunan Kabinet Prabowo-Gibran

PDI-P Tak Bakal Cawe-cawe dalam Penyusunan Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Saksi Sebut Pedangdut Nayunda Nabila Dititip Kerja di Kementan jadi Asisten Anak SYL

Saksi Sebut Pedangdut Nayunda Nabila Dititip Kerja di Kementan jadi Asisten Anak SYL

Nasional
Gerindra: Revisi UU Kementerian Negara Akan Jadi Acuan Prabowo Susun Kabinet

Gerindra: Revisi UU Kementerian Negara Akan Jadi Acuan Prabowo Susun Kabinet

Nasional
9,9 Juta Gen Z Tak Bekerja, Imam Prasodjo Dorong Pelibatan Unit Kerja Kreatif

9,9 Juta Gen Z Tak Bekerja, Imam Prasodjo Dorong Pelibatan Unit Kerja Kreatif

Nasional
Cegah Jual Beli Suara, Perludem Minta MK Lanjutkan Sengketa PPP-Partai Garuda ke Pembuktian

Cegah Jual Beli Suara, Perludem Minta MK Lanjutkan Sengketa PPP-Partai Garuda ke Pembuktian

Nasional
Minta Pejabat Kementan Beli Mikrofon Rp 25 Juta, SYL: Saya Pinjam Dek

Minta Pejabat Kementan Beli Mikrofon Rp 25 Juta, SYL: Saya Pinjam Dek

Nasional
Zulhas Sebut Para Mendag APEC 2024 Sepakat Dorong Digitalisasi dalam Perdagangan di Era Modern

Zulhas Sebut Para Mendag APEC 2024 Sepakat Dorong Digitalisasi dalam Perdagangan di Era Modern

Nasional
Bantah Tak Solid, Elite PDI-P Sebut Semua Kader Boleh Berpendapat Sebelum Megawati Ambil Keputusan

Bantah Tak Solid, Elite PDI-P Sebut Semua Kader Boleh Berpendapat Sebelum Megawati Ambil Keputusan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com