Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Batalnya Rakernas PDI-P dan Sinyal Kebimbangan Megawati soal Capres Pilihan, Ganjar atau Puan?

Kompas.com - 16/12/2022, 09:31 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

Kode Jokowi pernah disampaikan saat Ganjar hadir dalam rakernas relawan Pro Jokowi pada Mei lalu. Saat itu, Jokowi meminta relawannya tak terburu-buru perihal pencapresan, meski mungkin yang mereka dukung hadir di rakernas.

Sinyal dukungan kembali dimunculkan Jokowi dalam pidatonya di hadapan ribuan relawannya pada November kemarin. Dalam forum temu relawan itu, presiden menyinggung soal "pemimpin berambut putih", figur yang lekat dengan Ganjar.

Baca juga: Megawati Gandeng Gibran di Pernikahan Kaesang, Politisi PDI-P Anggap Kode Maju Pilgub

Menurut Adi, jika benar kepala negara mendukung pencapresan Ganjar, besar kemungkinan ini bakal memengaruhi keputusan Megawati.

"Sekalipun Mbak Mega itu sebagai figur yang menentukan capres PDI-P, tapi kalau ada suara lain, feedback, masukan muncul dari presiden, tentu jadi pertimbangan yang signifikan," ujarnya.

Namun, lebih dari itu, pencapresan Pemilu 2024 masih jauh. Pendaftaran capres-cawapres baru dibuka Oktober 2023.

Oleh karenanya, menurut Adi, PDI-P tak terburu-buru untuk mengumumkan jagoannya. Seperti langgam PDI-P biasanya, Megawati mungkin memainkan strategi "last minute" atau detik-detik terakhir dalam mendeklarasikan capres-cawapres mereka.

Adi mengatakan, sebagai parpol penguasa, keputusan partai banteng sebenarnya sangat ditunggu-tunggu partai politik lainnya. Peta pencapresan dan koalisi sangat mungkin berubah ketika PDI-P telah mengumumkan langkahnya.

"PDI-P sedang mengalkulasi betul plus dan minusnya. PDI-P mengumumkan last minute pasti akan bisa mengubah konstelasi politik di skala nasional," kata dia. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com