Batalnya Rakernas PDI-P dan Sinyal Kebimbangan Megawati soal Capres Pilihan, Ganjar atau Puan?

JAKARTA, KOMPAS.com - PDI Perjuangan batal menggelar rapat kerja nasional (rakernas) 2022. Padahal, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri sempat mengatakan bahwa rakernas akan diselenggarakan di pengujung tahun ini.

Dinamika politik dan situasi ekonomi rakyat terkini pun menjadi alasan partai banteng tak menggelar forum tersebut.

Namun, spekulasi publik berkembang. Sejumlah pihak menduga, rakernas batal karena Megawati belum ketuk palu soal calon presiden (capres) yang akan diusung partainya pada pemilu mendatang.

Dugaan itu bukan tanpa alasan. Sepanjang perjalanan politik PDI-P, rakernas kerap menjadi ajang pengumuman keputusan-keputusan besar partai, tak terkecuali ihwal pencapresan.

Di tengah gegap gempita panggung Pemilu Presiden (Pilpres) 2024, PDI-P belum juga buka suara soal sosok yang bakal mereka jagokan.

Kejutan

Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan, partainya batal menggelar rakernas karena dinamika politik terkini. Namun, dia tak memerinci dinamika politik yang dimaksud.

Selain itu, kata Hasto, fokus utama partainya saat ini adalah bergerak ke bawah membantu masyarakat, mengatasi kesulitan ekonomi akibat pandemi Covid-19 dan dampak konstelasi geopolitik.

"Sehingga, dengan situasi seperti itu, karena tema dan rekomendasi rakernas yang lalu dengan bagaimana membangun desa, desa maju dan berdaulat, rekomendasi-rekomendasi yang ada masih relevan. Maka, belum perlu rakernas pada tahun ini," kata Hasto di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Rabu (14/12/2022).

Selain itu, kata Hasto, PDI-P juga tengah konsentrasi mempersiapkan ulang tahun ke-50 partai yang akan jatuh pada 10 Januari 2023.

Bocorannya, akan ada kejutan dalam ultah PDI-P mendatang. Kendati demikian, Hasto enggan memastikan apakah kejutan itu terkait pencapresan 2024 atau lainnya.

"Apakah dalam rakernas ibu ketum akan mengumumkan calon atau enggak, itu nanti dalam pertimbangan ketua umum untuk menetapkan," kata dia.

Keputusan besar

Sedianya, PDI-P sudah menggelar rakernas pada Juni 2022. Namun, itu merupakan Rakernas II Tahun 2021 yang tertunda akibat pandemi Covid-19.

Dalam rakernas tersebut, partai banteng belum mengumumkan nama kandidat capres. Namun, rakernas menghasilkan sejumlah rekomendasi penting, salah satunya ihwal pencapresan.

PDI-P menegaskan bahwa keputusan capres dan cawapres menjadi kewenangan Megawati sebagai pimpinan tertinggi partai.

"Rakernas II partai menegaskan bahwa penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang akan diusung oleh PDI Perjuangan pada Pemilu 2024, berdasarkan keputusan Kongres V Partai, AD/ART Partai dan tradisi demokrasi partai adalah hak prerogatif Ketua Umum Partai, Prof DR. (H.C) Megawati Soekarnoputri," kata kader PDI-P yang juga Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saat membacakan rekomendasi rakernas, Kamis (23/6/2022).

Selama ini, rakernas kerap menjadi forum PDI-P mengambil keputusan-keputusan besar partai. Dalam Rakernas III PDI-P 2013 misalnya, Megawati memberikan isyarat akan mencalonkan Joko Widodo atau Jokowi sebagai capres pada Pemilu 2014

Menurut catatan Kompas.id, saat itu, Jokowi yang masih menjabat Gubernur DKI Jakarta ditugaskan untuk membacakan dedication of life pada pembukaan rakernas.

Dedication of life adalah penggalan surat Soekarno yang ditulis pada 10 September 1966, berisi tentang semangat pengabdian Proklamator tersebut untuk rakyat dan bangsa.

Benar saja, beberapa hari setelah penugasan itu, Megawati mengumumkan Jokowi sebagai capres PDI-P untuk Pemilu 2014.

Lima tahun setelahnya, dalam Rakernas PDI-P yang digelar 23 Februari 2018, Megawati mengumumkan pencalonan Jokowi sebagai capres untuk Pemilu 2019.

"Dengan ini saya nyatakan calon presiden dari PDI Perjuangan, Joko Widodo," kata Megawati kala itu.

Alasan pencapresan

Melihat ini, pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayitno menduga, batalnya rakernas PDI-P bisa karena sejumlah alasan. Misalnya, terkait dinamika politik yang masih diwarnai isu penundaan pemilu.

Lalu, situasi negara yang masih prihatin karena sejumlah peristiwa, misalnya tragedi kemanusiaan Kanjuruhan dan bencana alam gempa bumi Cianjur. Dengan kondisi demikian, PDI-P bisa dianggap tak berempati jika nekat bicara soal pencapresan.

Namun, lebih dari itu, Adi menduga, penundaan rakernas juga tak lepas dari alasan pencapresan. Megawati diduga masih bimbang dan belum memutuskan capres pilihannya untuk Pemilu 2024.

Bursa pencapresan PDI-P pun disinyalir masih berkutat pada dua nama, antara Ganjar Pranowo dan Puan Maharani.

"Alasan yang paling menonjol, soal pencapresan seperti apa, kira-kira yang akan diusung di internal PDI-P Puan atau Ganjar Pranowo," kata Adi kepada Kompas.com, Jumat (16/12/2022).

Namun, pencapresan Puan tampaknya terganjal elektabilitasnya yang masih minim, hanya di kisaran satu persen, bahkan kurang.

Tingkat elektoral Ketua DPP PDI-P itu tertinggal jauh dari Ganjar yang dalam survei berbagai lembaga kerap bertengger di urutan pertama dengan elektabilitas tembus 30 persen.

Meski tak mengantongi banyak restu dari elite partai banteng, Ganjar seakan mendapat dukungan dari kalangan akar rumput. Presiden Jokowi bahkan beberapa kali melempar sinyal dukungan ke Gubernur Jawa Tengah itu.

Kode Jokowi pernah disampaikan saat Ganjar hadir dalam rakernas relawan Pro Jokowi pada Mei lalu. Saat itu, Jokowi meminta relawannya tak terburu-buru perihal pencapresan, meski mungkin yang mereka dukung hadir di rakernas.

Sinyal dukungan kembali dimunculkan Jokowi dalam pidatonya di hadapan ribuan relawannya pada November kemarin. Dalam forum temu relawan itu, presiden menyinggung soal "pemimpin berambut putih", figur yang lekat dengan Ganjar.

Menurut Adi, jika benar kepala negara mendukung pencapresan Ganjar, besar kemungkinan ini bakal memengaruhi keputusan Megawati.

"Sekalipun Mbak Mega itu sebagai figur yang menentukan capres PDI-P, tapi kalau ada suara lain, feedback, masukan muncul dari presiden, tentu jadi pertimbangan yang signifikan," ujarnya.

Namun, lebih dari itu, pencapresan Pemilu 2024 masih jauh. Pendaftaran capres-cawapres baru dibuka Oktober 2023.

Oleh karenanya, menurut Adi, PDI-P tak terburu-buru untuk mengumumkan jagoannya. Seperti langgam PDI-P biasanya, Megawati mungkin memainkan strategi "last minute" atau detik-detik terakhir dalam mendeklarasikan capres-cawapres mereka.

Adi mengatakan, sebagai parpol penguasa, keputusan partai banteng sebenarnya sangat ditunggu-tunggu partai politik lainnya. Peta pencapresan dan koalisi sangat mungkin berubah ketika PDI-P telah mengumumkan langkahnya.

"PDI-P sedang mengalkulasi betul plus dan minusnya. PDI-P mengumumkan last minute pasti akan bisa mengubah konstelasi politik di skala nasional," kata dia.