Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Batalnya Rakernas PDI-P dan Sinyal Kebimbangan Megawati soal Capres Pilihan, Ganjar atau Puan?

Kompas.com - 16/12/2022, 09:31 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - PDI Perjuangan batal menggelar rapat kerja nasional (rakernas) 2022. Padahal, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri sempat mengatakan bahwa rakernas akan diselenggarakan di pengujung tahun ini.

Dinamika politik dan situasi ekonomi rakyat terkini pun menjadi alasan partai banteng tak menggelar forum tersebut.

Namun, spekulasi publik berkembang. Sejumlah pihak menduga, rakernas batal karena Megawati belum ketuk palu soal calon presiden (capres) yang akan diusung partainya pada pemilu mendatang.

Baca juga: PDI-P Pastikan Tak Gelar Rakernas Tahun 2022

Dugaan itu bukan tanpa alasan. Sepanjang perjalanan politik PDI-P, rakernas kerap menjadi ajang pengumuman keputusan-keputusan besar partai, tak terkecuali ihwal pencapresan.

Di tengah gegap gempita panggung Pemilu Presiden (Pilpres) 2024, PDI-P belum juga buka suara soal sosok yang bakal mereka jagokan.

Kejutan

Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan, partainya batal menggelar rakernas karena dinamika politik terkini. Namun, dia tak memerinci dinamika politik yang dimaksud.

Selain itu, kata Hasto, fokus utama partainya saat ini adalah bergerak ke bawah membantu masyarakat, mengatasi kesulitan ekonomi akibat pandemi Covid-19 dan dampak konstelasi geopolitik.

"Sehingga, dengan situasi seperti itu, karena tema dan rekomendasi rakernas yang lalu dengan bagaimana membangun desa, desa maju dan berdaulat, rekomendasi-rekomendasi yang ada masih relevan. Maka, belum perlu rakernas pada tahun ini," kata Hasto di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Rabu (14/12/2022).

Baca juga: PDI-P HUT Ke-50 10 Januari Mendatang, Megawati Bakal Umumkan Capres?

Selain itu, kata Hasto, PDI-P juga tengah konsentrasi mempersiapkan ulang tahun ke-50 partai yang akan jatuh pada 10 Januari 2023.

Bocorannya, akan ada kejutan dalam ultah PDI-P mendatang. Kendati demikian, Hasto enggan memastikan apakah kejutan itu terkait pencapresan 2024 atau lainnya.

"Apakah dalam rakernas ibu ketum akan mengumumkan calon atau enggak, itu nanti dalam pertimbangan ketua umum untuk menetapkan," kata dia.

Keputusan besar

Sedianya, PDI-P sudah menggelar rakernas pada Juni 2022. Namun, itu merupakan Rakernas II Tahun 2021 yang tertunda akibat pandemi Covid-19.

Dalam rakernas tersebut, partai banteng belum mengumumkan nama kandidat capres. Namun, rakernas menghasilkan sejumlah rekomendasi penting, salah satunya ihwal pencapresan.

PDI-P menegaskan bahwa keputusan capres dan cawapres menjadi kewenangan Megawati sebagai pimpinan tertinggi partai.

"Rakernas II partai menegaskan bahwa penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang akan diusung oleh PDI Perjuangan pada Pemilu 2024, berdasarkan keputusan Kongres V Partai, AD/ART Partai dan tradisi demokrasi partai adalah hak prerogatif Ketua Umum Partai, Prof DR. (H.C) Megawati Soekarnoputri," kata kader PDI-P yang juga Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saat membacakan rekomendasi rakernas, Kamis (23/6/2022).

Baca juga: Keakraban Ganjar-Puan Dinilai Kode Pencapresan 2024, PDI-P: Bu Megawati yang Akan Putuskan

Selama ini, rakernas kerap menjadi forum PDI-P mengambil keputusan-keputusan besar partai. Dalam Rakernas III PDI-P 2013 misalnya, Megawati memberikan isyarat akan mencalonkan Joko Widodo atau Jokowi sebagai capres pada Pemilu 2014

Menurut catatan Kompas.id, saat itu, Jokowi yang masih menjabat Gubernur DKI Jakarta ditugaskan untuk membacakan dedication of life pada pembukaan rakernas.

Dedication of life adalah penggalan surat Soekarno yang ditulis pada 10 September 1966, berisi tentang semangat pengabdian Proklamator tersebut untuk rakyat dan bangsa.

Benar saja, beberapa hari setelah penugasan itu, Megawati mengumumkan Jokowi sebagai capres PDI-P untuk Pemilu 2014.

Lima tahun setelahnya, dalam Rakernas PDI-P yang digelar 23 Februari 2018, Megawati mengumumkan pencalonan Jokowi sebagai capres untuk Pemilu 2019.

"Dengan ini saya nyatakan calon presiden dari PDI Perjuangan, Joko Widodo," kata Megawati kala itu.

Baca juga: Akrab dengan Puan, Ganjar Dinilai Tengah Negosiasi ke PDI-P buat Buka Jalan Menuju Pilpres

Alasan pencapresan

Melihat ini, pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayitno menduga, batalnya rakernas PDI-P bisa karena sejumlah alasan. Misalnya, terkait dinamika politik yang masih diwarnai isu penundaan pemilu.

Lalu, situasi negara yang masih prihatin karena sejumlah peristiwa, misalnya tragedi kemanusiaan Kanjuruhan dan bencana alam gempa bumi Cianjur. Dengan kondisi demikian, PDI-P bisa dianggap tak berempati jika nekat bicara soal pencapresan.

Namun, lebih dari itu, Adi menduga, penundaan rakernas juga tak lepas dari alasan pencapresan. Megawati diduga masih bimbang dan belum memutuskan capres pilihannya untuk Pemilu 2024.

Bursa pencapresan PDI-P pun disinyalir masih berkutat pada dua nama, antara Ganjar Pranowo dan Puan Maharani.

"Alasan yang paling menonjol, soal pencapresan seperti apa, kira-kira yang akan diusung di internal PDI-P Puan atau Ganjar Pranowo," kata Adi kepada Kompas.com, Jumat (16/12/2022).

Isu persaingan internal antara Ganjar dan Puan memang telah berembus sejak lama. Sejumlah elite PDI-P mengisyaratkan dukungannya buat putri Megawati itu.

Namun, pencapresan Puan tampaknya terganjal elektabilitasnya yang masih minim, hanya di kisaran satu persen, bahkan kurang.

Tingkat elektoral Ketua DPP PDI-P itu tertinggal jauh dari Ganjar yang dalam survei berbagai lembaga kerap bertengger di urutan pertama dengan elektabilitas tembus 30 persen.

Meski tak mengantongi banyak restu dari elite partai banteng, Ganjar seakan mendapat dukungan dari kalangan akar rumput. Presiden Jokowi bahkan beberapa kali melempar sinyal dukungan ke Gubernur Jawa Tengah itu.

Kode Jokowi pernah disampaikan saat Ganjar hadir dalam rakernas relawan Pro Jokowi pada Mei lalu. Saat itu, Jokowi meminta relawannya tak terburu-buru perihal pencapresan, meski mungkin yang mereka dukung hadir di rakernas.

Sinyal dukungan kembali dimunculkan Jokowi dalam pidatonya di hadapan ribuan relawannya pada November kemarin. Dalam forum temu relawan itu, presiden menyinggung soal "pemimpin berambut putih", figur yang lekat dengan Ganjar.

Baca juga: Megawati Gandeng Gibran di Pernikahan Kaesang, Politisi PDI-P Anggap Kode Maju Pilgub

Menurut Adi, jika benar kepala negara mendukung pencapresan Ganjar, besar kemungkinan ini bakal memengaruhi keputusan Megawati.

"Sekalipun Mbak Mega itu sebagai figur yang menentukan capres PDI-P, tapi kalau ada suara lain, feedback, masukan muncul dari presiden, tentu jadi pertimbangan yang signifikan," ujarnya.

Namun, lebih dari itu, pencapresan Pemilu 2024 masih jauh. Pendaftaran capres-cawapres baru dibuka Oktober 2023.

Oleh karenanya, menurut Adi, PDI-P tak terburu-buru untuk mengumumkan jagoannya. Seperti langgam PDI-P biasanya, Megawati mungkin memainkan strategi "last minute" atau detik-detik terakhir dalam mendeklarasikan capres-cawapres mereka.

Adi mengatakan, sebagai parpol penguasa, keputusan partai banteng sebenarnya sangat ditunggu-tunggu partai politik lainnya. Peta pencapresan dan koalisi sangat mungkin berubah ketika PDI-P telah mengumumkan langkahnya.

"PDI-P sedang mengalkulasi betul plus dan minusnya. PDI-P mengumumkan last minute pasti akan bisa mengubah konstelasi politik di skala nasional," kata dia. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com