Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sistem Rekrutmen hingga Penugasan Dinilai Perlu Diubah untuk Cegah Perang Bintang di Polri

Kompas.com - 16/12/2022, 08:29 WIB
Ardito Ramadhan,
Bagus Santosa

Tim Redaksi


JAKARTA, KOMPAS.com - Guru Besar Kriminologi Universitas Indonesia Adrianus Meliala berpandangan, sistem rekrutmen Polri mesti diubah demi mencegah terjadinya 'perang bintang' di tubuh Polri.

"Kita mulai memang dari fase rekrutmen. Apakah masih perlu kita membuat pendekatan yakni adanya multientry dalam rangka pendidikan SDM Polri. Jadi ada yang masuk jalur brigadir, bintara, dan perwira," kata Adrianus dalam tayangan Gaspol! di YouTube Kompas.com, Kamis (15/12/2022).

Baca juga: Kewenangan Kompolnas Awasi Polri Dinilai Serba Nanggung

Adrianus mencontohkan, negara-negara maju menerapkan sistem rekrutmen polisi melalui satu pintu yakni dari tingkat terendah.

Kenaikan pangkat para polisi lalu akan bergantung pada kinerja mereka di lapangan.

"Kalau kita melihat pada negara-negara maju, semua dari bawah semua tuh, begitu kemudian diadu di lapangan, yang baik masuk perwira, itu tidak ada privilese, kasta-kasta itu tidak ada," kata Adrianus.

Ia melanjutkan, sistem penugasan juga harus diubah karena faktanya anggota Polri memiliki preferensi untuk ditugaskan di satuan tertentu.

Terlebih, penugasan itu terkadang juga dipengaruhi oleh adanya permintaan dari orang-orang tertentu.

Menurut Adrianus, praktik tersebut semestinya dihilangkan karena seorang polisi harus siap ditugaskan di mana pun.

"Artinya semua merah putih, betul-betul kita bicara mengenai integritas, sekarang menjadi anggota Polri harus siap dong ditempatkan di mana saja," kata dia.

Baca juga: Gaya Kepemimpinan Kapolri Lamban, Pengamat Sebut Listyo Sulit Atasi Persoalan Soliditas Polri

Ia melanjutkan, penempatan anggota Polri juga harus ditetapkan secara adil bukan karena pengaruh atau permintaan pihak-pihak tertentu.

"Jangan lalu karena bukan anaknya siapa-siapa ditempatkan di ujung Indonesia sana, sementara kalau anaknya si anu ditempatkan di sekitar Monas, itu juga enggak benar," ujar Adrianus.

"Itu ujung-ujungnya membuat faksi juga. Ada faksi Jakarta, faksi luar Jakarta, faksi antah berantah," imbuh dia.

Baca juga: Jika Tak Tuntas, Perang Bintang di Tubuh Polri Bakal Rusak Mental Polisi di Lapangan

Isu perang bintang bergulir setelah mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo menuding bahwa Kabareskrim Komjen Agus Andrianto terlibat dalam kasus tambang batu bara ilegal di Kalimantan Timur.

Sambo mengaku sempat melakukan pemeriksaan atas perkara tersebut. Namun, Agus menampik tudingan Sambo.

Ia beralasan jika terlibat menerima sejumlah uang, kenapa pengungkapan perkara tersebut tidak dilanjutkan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Golkar: 'Presidential Club' Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Golkar: "Presidential Club" Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Nasional
Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Nasional
Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Nasional
Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di 'Presidential Club'

Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di "Presidential Club"

Nasional
Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk 'Presidential Club', Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk "Presidential Club", Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Nasional
Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Nasional
Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Nasional
'Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya'

"Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya"

Nasional
Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Nasional
Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Nasional
Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Nasional
Anggap “Presidential Club” Positif, Cak Imin:  Waktunya Lupakan Perbedaan dan Konflik

Anggap “Presidential Club” Positif, Cak Imin: Waktunya Lupakan Perbedaan dan Konflik

Nasional
Anggap Positif “Presidential Club” yang Ingin Dibentuk Prabowo, Cak Imin: Pemerintah Bisa Lebih Produktif

Anggap Positif “Presidential Club” yang Ingin Dibentuk Prabowo, Cak Imin: Pemerintah Bisa Lebih Produktif

Nasional
Jokowi Gowes Sepeda Kayu di CFD Jakarta, Warga Kaget dan Minta 'Selfie'

Jokowi Gowes Sepeda Kayu di CFD Jakarta, Warga Kaget dan Minta "Selfie"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com