Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 09/12/2022, 15:45 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Hari Antikorupsi Sedunia jatuh pada hari ini, Jumat (9/12/2022).

Sebagai salah satu negara hukum, Indonesia pun turut memerangi korupsi dengan menjatuhkan hukuman bagi siapa saja yang terbukti melakukan.

Hukuman ringan hingga berat pun telah dijatuhkan kepada mereka yang disebut koruptor.

Berikut Kompas.com mencatat 5 hukuman terberat yang pernah dijatuhkan bagi koruptor di Indonesia.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar, hadir di Pengadilan Tipikor Jakarta untuk persidangan terdakwa Bupati nonaktif Morotai, Maluku Utara, Rusli Sibua, Senin (21/9/2015).TRIBUNNEWS / HERUDIN Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar, hadir di Pengadilan Tipikor Jakarta untuk persidangan terdakwa Bupati nonaktif Morotai, Maluku Utara, Rusli Sibua, Senin (21/9/2015).

1. Akil Mochtar (Penjara Seumur Hidup)

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) M Akil Mochtar menjadi koruptor yang paling berat dijatuhi hukuman di Indonesia.

Hukuman yang dijatuhkan yaitu vonis pidana penjara seumur hidup. Vonis itu dijatuhkan pada Senin (30/6/2014) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta.

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menilai, Akil terbukti menerima hadiah atau janji terkait pengurusan sengketa pemilihan kepala daerah (pilkada) dan tindak pidana pencucian uang.

Baca juga: Kasus Suap Akil Mochtar, Mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah Ajukan PK

Mulanya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita beberapa harta Akil untuk digunakan sebagai alat bukti.

Namun, dalam putusan sidang, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor menyatakan bahwa sejumlah aset Akil Mochtar yang disita KPK sebagai barang bukti tidak berkaitan dengan tindak pidana korupsi maupun tindak pidana pencucian uang.

Oleh karena itu, Hakim memutuskan bahwa KPK harus mengembalikan aset-aset tersebut.

 

2. Adrian Waworuntu (Seumur hidup dan denda Rp 1 miliar)

Vonis bagi koruptor terberat kedua dijatuhkan pada Adrian Waworuntu.

Selain Akil, ia menjadi koruptor kedua di Indonesia yang dijatuhi vonis hukuman penjara seumur hidup.

Adrian adalah pemilik PT Gramarindo Mega Indonesia. Ia tersangkut kasus pembobolan bank BNI senilai Rp 1,7 triliun pada 2002-2003.

Adrian yang sempat buron itu kemudian ditangkap pada 22 Oktober 2004.

Adrian Waworuntu juga diwajibkan membayar denda Rp 1 miliar serta mengembalikan uang negara sebesar Rp 300 miliar.

Majelis hakim menilai Adrian terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan merugikan keuangan negara. Ia juga terbukti bersalah melakukan tindak pencucian uang.

Penampilan terpidana kasus e-KTP Setya Novanto saat bersaksi dalam sidang lanjutan kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1, dengan terdakwa mantan Dirut PLN Sofyan Basir di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (12/8/2019).ANTARA FOTO/PUSPA PERWITASARI Penampilan terpidana kasus e-KTP Setya Novanto saat bersaksi dalam sidang lanjutan kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1, dengan terdakwa mantan Dirut PLN Sofyan Basir di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (12/8/2019).

3. Setya Novanto (Penjara 15 tahun)

Mantan Ketua DPR Setya Novanto divonis 15 tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Vonis itu dijatuhkan pada 24 April 2018.

Ia juga diwajibkan membayar denda Rp 500 juta subsider 3 bulan kurungan.

Majelis hakim memutuskan, Novanto terbukti melakukan korupsi proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP) tahun anggaran 2011-2013.

 

Mantan Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, Irman, seusai diperiksa di Gedung KPK Jakarta, Selasa (4/10/2016).Abba Gabrillin/KOMPAS.com Mantan Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, Irman, seusai diperiksa di Gedung KPK Jakarta, Selasa (4/10/2016).

4. Irman (Penjara 15 tahun)

Mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Irman divonis hukuman penjara 15 tahun.

Adapun hal tersebut menjadi keputusan Mahkamah Agung (MA) yang memperberat putusan hukuman bagi Irman, pada 19 April 2018.

Mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) itu diperberat hukumannya dari sebelumnya hanya divonis 7 tahun penjara pada tingkat pertama.

Selain penjara, Irman juga dibebankan denda Rp 500 juta subsider 8 bulan kurungan dan uang pengganti sebesar 500.000 dollar Amerika Serikat serta Rp 1 miliar.

Tersangka mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara (kanan) tiba untuk menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (1/4/2021). Berkas perkara Juliari Batubara yang terjerat kasus dugaan korupsi dana paket Bantuan Sosial (Bansos) COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek Tahun 2020 memasuki tahap dua dan siap disidangkan di pengadilan. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/foc.ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso Tersangka mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara (kanan) tiba untuk menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (1/4/2021). Berkas perkara Juliari Batubara yang terjerat kasus dugaan korupsi dana paket Bantuan Sosial (Bansos) COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek Tahun 2020 memasuki tahap dua dan siap disidangkan di pengadilan. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/foc.

5. Juliari Batubara (Penjara 12 tahun)

Mantan Menteri Sosial Juliari Batubara divonis 12 tahun penjara dan denda Rp 500 juta oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta pada Senin (23/8/2021).

Majelis hakim menilai Juliari terbukti melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dalam UU RI Nomor 20 Tahun 2001.

Jaksa menilai Juliari terbukti menerima suap dalam pengadaan paket bansos Covid-19 wilayah Jabodetabek 2020 sebesar Rp 32,48 miliar.

Selain itu, Juliari juga dituntut pidana pengganti sebesar Rp 14,5 miliar dan hak politiknya dicabut selama empat tahun.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemendagri Buka Suara soal Usul Peniadaan Pilgub dan Jabatan Gubernur

Kemendagri Buka Suara soal Usul Peniadaan Pilgub dan Jabatan Gubernur

Nasional
Duplik Bharada E: Loyalitas ke Ferdy Sambo Bukan Niat Jahat

Duplik Bharada E: Loyalitas ke Ferdy Sambo Bukan Niat Jahat

Nasional
Update 2 Februari 2023: Kasus Covid-19 Bertambah 248 dalam Sehari, Total Jadi 6.730.537

Update 2 Februari 2023: Kasus Covid-19 Bertambah 248 dalam Sehari, Total Jadi 6.730.537

Nasional
Panglima Yudo: Keseluruhan Papua Aman, tapi Ada Pembakaran Sekolah hingga Penembakan Pesawat

Panglima Yudo: Keseluruhan Papua Aman, tapi Ada Pembakaran Sekolah hingga Penembakan Pesawat

Nasional
Terima Anies dan Tim Kecil Koalisi Perubahan, AHY: 3 Partai Solid

Terima Anies dan Tim Kecil Koalisi Perubahan, AHY: 3 Partai Solid

Nasional
Gerindra: Kami Ingin Koalisi Besar Tak Hanya dengan PKB

Gerindra: Kami Ingin Koalisi Besar Tak Hanya dengan PKB

Nasional
Pengamat Sebut Mungkin Saja Airlangga-Anies Dipasangkan, tapi...

Pengamat Sebut Mungkin Saja Airlangga-Anies Dipasangkan, tapi...

Nasional
Itjen Kemenag Minta Masyarakat Lapor jika Ada Kecurangan Seleksi Petugas Haji

Itjen Kemenag Minta Masyarakat Lapor jika Ada Kecurangan Seleksi Petugas Haji

Nasional
Jelang Vonis, Hakim Diharap Pertimbangkan Peran JC Bharada E

Jelang Vonis, Hakim Diharap Pertimbangkan Peran JC Bharada E

Nasional
Relawan Tetap Yakin Jokowi Bakal Lakukan 'Reshuffle' dalam Waktu Dekat

Relawan Tetap Yakin Jokowi Bakal Lakukan "Reshuffle" dalam Waktu Dekat

Nasional
Romo Magnis: Bharada E Orang Kecil, Tak Bisa Bantah Perintah Sambo

Romo Magnis: Bharada E Orang Kecil, Tak Bisa Bantah Perintah Sambo

Nasional
Soal Rencana Revisi UU Desa, Pimpinan Komisi II: Jangan Terjebak Topik Kecil dan Berdebat di Situ

Soal Rencana Revisi UU Desa, Pimpinan Komisi II: Jangan Terjebak Topik Kecil dan Berdebat di Situ

Nasional
Panglima TNI Tak Masalah Rapat dengan Komisi I Tanpa KSAD Dudung

Panglima TNI Tak Masalah Rapat dengan Komisi I Tanpa KSAD Dudung

Nasional
ICJR Tegaskan Bharada E Berhak Atas Keringanan Hukuman Sesuai UU

ICJR Tegaskan Bharada E Berhak Atas Keringanan Hukuman Sesuai UU

Nasional
Orangtua Bharada E Akan Hadiri Sidang Vonis Anaknya pada 15 Februari

Orangtua Bharada E Akan Hadiri Sidang Vonis Anaknya pada 15 Februari

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.