Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 09/12/2022, 15:27 WIB
Penulis Irfan Kamil
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Pihak Mahkamah Agung (MA) mengeklaim kerap memperberat hukuman terdakwa perkara tindak pidana korupsi (tipikor) yang mengajukan upaya hukum kasasi.

Dari 56 putusan kasasi yang ditinjau MA sepanjang 2022, sebanyak 17 putusan di antaranya diputus diperberat atau ditambah masa hukumannya.

"Tinjauan data putusan perkara Tipikor selama 2022 menunjukkan MA justru lebih sering memperberat hukuman perkara tipikor dibanding mengurangi pidana," ujar Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial, Sunarto di Gedung MA, Jakarta, Jumat (9/12/2022).

Baca juga: Dua Hakim Agung Ditahan, Ketua MA Minta KPK Kedepankan Asas Praduga Tak Bersalah

Sunarto pun menjabarkan hasil tinjauan terhadap 56 putusan kasasi kasus tindak pidana korupsi selama tahun 2022.

Sebanyak 21 kasus atau 37,50 persen tidak dilakukan perubahan hukuman ketika ditinjau dalam proses kasasi.

Kemudian, 17 kasus tindak pidana korupsi atau setara 30,36 persen ditambah hukumannya dari tingkat banding.

Lalu, ada 8 perkara tipikor atau 14,29 persen yang dikurangi pemidanaannya ketika ditinjau dalam proses kasasi.

MA juga memutuskan, 5 perkara atau 8,93 persen pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa kembali kepada putusan Pengadilan Negeri (PN).

Sementara itu, ada 3 perkara tipikor atau 5,36 persen yang dilepas dan 1 perkara atau 1,79 persen yang bebas.

Baca juga: Gugat Peraturan KPU ke MA, Masyumi: Kami Merasa Pemilu Dimulai dengan Tidak Jujur dan Adil

Sunarto juga menyatakan, ada 1 perkara tipikor atau 1,79 persen yang diubah kualifikasi perkaranya menjadi tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Meskipun demikian, ia menekankan bahwa menilai baik atau buruknya putusan tidak bisa semata-mata dilihat dari berat ringannya hukuman yang dijatuhkan.

"Putusan yang dijatuhkan hakim dipengaruhi banyak pertimbangan, salah satunya ada tingkat kesalahan terdakwa berdasarkan penilaian hakim," kata Sunarto.

Wakil Ketua MA itu pun menyampaikan bahwa kemungkinan adanya putusan perkara tipikor yang diringankan dalam peninjauan di kasasi bisa terjadi karena hukuman sebelumnya tidak proporsional.

Baca juga: Tersangka Kasus Korupsi Ekspor Daging Sapi dan Rajungan Bertambah

Menurut dia, bisa saja putusan di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding mengandung disparitas dengan putusan dalam perkara lain untuk bentuk perbuatan dan tingkat kesalahan serupa

"Saat ini telah menjadi kesepakatan di antara para hakim agung bahwa yang harus dikedepankan dalam pemidanaan adalah prinsip proposionalitas atau kesesuaian hukuman dengan tingkat kesalahan dan konsisten dalam penghukuman," kata Sunarto.

"Untuk mencegah disparitas pemidanaan, MA mengintroduksir sentencing guidelines sebagaimana Peraturan MA Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi," ujar dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Masa Jabatan Presiden 2 Periode Kembali Digugat ke MK

Masa Jabatan Presiden 2 Periode Kembali Digugat ke MK

Nasional
Istri Berharap Kapolri Terima Lagi AKBP Arif Rachman yang Dipecat Gara-gara Kasus Sambo

Istri Berharap Kapolri Terima Lagi AKBP Arif Rachman yang Dipecat Gara-gara Kasus Sambo

Nasional
Istri AKBP Arif Rachman Menangis di Pengadilan, Tak Mengira Sambo Tega Hancurkan Keluarganya

Istri AKBP Arif Rachman Menangis di Pengadilan, Tak Mengira Sambo Tega Hancurkan Keluarganya

Nasional
KPK Protes Pengacara Lukas Enembe Usai Sebut Firli Punya Janji Pribadi ke Kliennya

KPK Protes Pengacara Lukas Enembe Usai Sebut Firli Punya Janji Pribadi ke Kliennya

Nasional
Anak Idap Hemofilia Tipe A, AKBP Arif Rachman Minta Dibebaskan

Anak Idap Hemofilia Tipe A, AKBP Arif Rachman Minta Dibebaskan

Nasional
“Selama Satu Bulan di Patsus, Istri Saya Harus Berbohong kepada Anak'

“Selama Satu Bulan di Patsus, Istri Saya Harus Berbohong kepada Anak"

Nasional
Majelis Kehormatan MK Punya Waktu 30 Hari Usut Kasus Berubahnya Substansi Putusan MK

Majelis Kehormatan MK Punya Waktu 30 Hari Usut Kasus Berubahnya Substansi Putusan MK

Nasional
Anak Buah Merasa Dijebak dengan Air Mata Sandiwara Sambo dan Putri Candrawathi

Anak Buah Merasa Dijebak dengan Air Mata Sandiwara Sambo dan Putri Candrawathi

Nasional
Awali 2023, Dompet Dhuafa Resmikan RS Wakaf Hasyim Asy’ari Tebuireng Jombang

Awali 2023, Dompet Dhuafa Resmikan RS Wakaf Hasyim Asy’ari Tebuireng Jombang

Nasional
Hasto Soal Kode Surya Paloh: Capres PDI-P Berprestasi, Bukan yang Pintar Berpoles Diri

Hasto Soal Kode Surya Paloh: Capres PDI-P Berprestasi, Bukan yang Pintar Berpoles Diri

Nasional
Kasus Diabetes Anak Meningkat 70 Kali Lipat, Menkes: Kalau Tak Ditangani, Bisa Stroke dan Sakit Jantung

Kasus Diabetes Anak Meningkat 70 Kali Lipat, Menkes: Kalau Tak Ditangani, Bisa Stroke dan Sakit Jantung

Nasional
Kasus Diabetes Anak Meningkat 70 Kali Lipat, Menkes: Jangan Banyak Makan yang Manis-manis!

Kasus Diabetes Anak Meningkat 70 Kali Lipat, Menkes: Jangan Banyak Makan yang Manis-manis!

Nasional
Majelis Kehormatan MK Tunggu PMK untuk Tangani Perkara Perubahan Substansi Putusan

Majelis Kehormatan MK Tunggu PMK untuk Tangani Perkara Perubahan Substansi Putusan

Nasional
Anak Buah Singgung Ferdy Sambo: Pimpinan Saya Sosok yang Tak Menjaga, Menarik ke Jurang dan Mengancam

Anak Buah Singgung Ferdy Sambo: Pimpinan Saya Sosok yang Tak Menjaga, Menarik ke Jurang dan Mengancam

Nasional
Direktur Penuntutan KPK Kembali ke Kejaksaan Agung, Ini Alasannya

Direktur Penuntutan KPK Kembali ke Kejaksaan Agung, Ini Alasannya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.