Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Tingkat Kepuasan Publik terhadap Pemerintah Tinggi Jelang Pemilu, Bahli Sebut sebagai Sejarah Baru

Kompas.com - 08/12/2022, 19:33 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

 

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia merespons hasil survei Poltracking Indonesia yang menunjukan kepuasan publik terhadap pemerintah Joko Widodo dan Ma'ruf Amin meningkat dari 66,2 persen ke 73,2 persen.

Menurut Bahlil, hasil ini menunjukan sejarah baru dalam perkembangan demokrasi bangsa.

"Mudah mudahan saya tidak salah, saya belum melihat ada presiden yang tinggal satu tahun pemilu, surveinya bisa naik turun, naik turun gitu lho, tingkat kepuasannya," kata Bahlil dalam tayangan Youtube Poltracking Indonesia, Kamis (8/12/2022).

Baca juga: Survei Poltracking: Kepuasan Publik atas Kerja Pemerintah dan Jokowi-Maruf Naik

Bahlil menjelaskan, biasanya survei kepuasan publik terhadap pemerintahan suatu negara akan mengalami penurunan menjelang pemilu. Namun, hal itu justru tidak terjadi terhadap pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin saat ini.

"Biasanya rata-rata kalau sudah satu tahun mau pemilu, itu surveinya pasti sudah di bawah 50 persen, atau maksimal 53 persen. Nah ini Pak Jokowi sebelum kenaikan BBM, itu 70 persen, 71 kalau tidak salah. Kemudian naik BBM itu ada sampai turun 59. Sekarang dia naik jadi 73," ujar Bahlil.

Berkaca hasil survei, Bahlil menilai Jokowi telah memperlihatkan bagaimana kemampuan leadership-nya, khususnya dalam menangani berbagai persoalan dunia yang berdampak pada bangsa.

Ia mencontohkan bagaimana situasi global justru tidak berdampak signifikan bagi ekonomi bangsa. Namun sebaliknya, ekonomi nasional malah mengalami peningkatan.

Baca juga: Survei Poltracking: Prabowo Subianto Raih Kepuasan Kinerja Tertinggi

"Di saat bersamaan, global itu juga sudah punya isu yang sama, apa itu isunya? Pengendalian pandemi Covid dan pemulihan pasca-pandemi. Di saat bersamaan terjadi perang antara Ukraina dan Rusia yang terdampak juga hampir semua negara," katanya.

"Tapi apa yang terjadi? Pertumbuhan ekonomi nasional kita, masih salah satu yang terbaik di dunia, kita tumbuh 5,75 persen. Inflasi kita tertahan di bawah 6 persen," sambung dia.

Bahlil menegaskan, apa yang disampaikannya bukan karena dirinya yang merupakan menteri di kabinet Jokowi-Ma'ruf. Namun, hal itu murni sebagai pendapat untuk menanggapi hasil survei kepuasan publik.

"Ini bukan karena persoalan saya menjadi menterinya Pak Jokowi, ya. Ini hanya menanggapi apa yang ada," tutup Bahlil.

Baca juga: Survei Indikator: Tingkat Kepuasan Publik ke Jokowi Capai 67 Persen

Sebelumnya, hasil survei Poltracking Indonesia terkini menunjukkan tren kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin meningkat.

Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda mengatakan, tingkat kepuasan publik saat ini mencapai 73,2 persen.

"Pernah turun di 59,6 persen (Mei 2022) kemudian naik jadi 66,2 persen (Agustus 2022) dan sekarang di angka 73,2 persen," kata Hanta dalam rilis survei yang ditayangkan dalam Youtube Poltracking Indonesia, Kamis.

"Jadi dari grafik tren ini, terlihat tren kepuasan kepada pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Maruf Amin trennya sedang naik menjelang pergantian tahun," tambah dia.

Baca juga: Survei Poltracking: BLT Jadi Program Pemerintahan Jokowi-Maruf Paling Dirasakan Masyarakat

Hanta menjelaskan, salah satu faktor kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan dikarenakan program bantuan pemerintah yang menyasar masyarakat.

Sebagai informasi, survei ini dilakukan melalui wawancara tatap muka langsung pada 21-27 November 2022.

Jumlah sampel 1.220 responden dengan margin of error lebih kurang 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Metode sampel survei menggunakan multistage random sampling.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com