Salin Artikel

Survei Tingkat Kepuasan Publik terhadap Pemerintah Tinggi Jelang Pemilu, Bahli Sebut sebagai Sejarah Baru

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia merespons hasil survei Poltracking Indonesia yang menunjukan kepuasan publik terhadap pemerintah Joko Widodo dan Ma'ruf Amin meningkat dari 66,2 persen ke 73,2 persen.

Menurut Bahlil, hasil ini menunjukan sejarah baru dalam perkembangan demokrasi bangsa.

"Mudah mudahan saya tidak salah, saya belum melihat ada presiden yang tinggal satu tahun pemilu, surveinya bisa naik turun, naik turun gitu lho, tingkat kepuasannya," kata Bahlil dalam tayangan Youtube Poltracking Indonesia, Kamis (8/12/2022).

Bahlil menjelaskan, biasanya survei kepuasan publik terhadap pemerintahan suatu negara akan mengalami penurunan menjelang pemilu. Namun, hal itu justru tidak terjadi terhadap pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin saat ini.

"Biasanya rata-rata kalau sudah satu tahun mau pemilu, itu surveinya pasti sudah di bawah 50 persen, atau maksimal 53 persen. Nah ini Pak Jokowi sebelum kenaikan BBM, itu 70 persen, 71 kalau tidak salah. Kemudian naik BBM itu ada sampai turun 59. Sekarang dia naik jadi 73," ujar Bahlil.

Berkaca hasil survei, Bahlil menilai Jokowi telah memperlihatkan bagaimana kemampuan leadership-nya, khususnya dalam menangani berbagai persoalan dunia yang berdampak pada bangsa.

Ia mencontohkan bagaimana situasi global justru tidak berdampak signifikan bagi ekonomi bangsa. Namun sebaliknya, ekonomi nasional malah mengalami peningkatan.

"Di saat bersamaan, global itu juga sudah punya isu yang sama, apa itu isunya? Pengendalian pandemi Covid dan pemulihan pasca-pandemi. Di saat bersamaan terjadi perang antara Ukraina dan Rusia yang terdampak juga hampir semua negara," katanya.

"Tapi apa yang terjadi? Pertumbuhan ekonomi nasional kita, masih salah satu yang terbaik di dunia, kita tumbuh 5,75 persen. Inflasi kita tertahan di bawah 6 persen," sambung dia.

Bahlil menegaskan, apa yang disampaikannya bukan karena dirinya yang merupakan menteri di kabinet Jokowi-Ma'ruf. Namun, hal itu murni sebagai pendapat untuk menanggapi hasil survei kepuasan publik.

"Ini bukan karena persoalan saya menjadi menterinya Pak Jokowi, ya. Ini hanya menanggapi apa yang ada," tutup Bahlil.

Sebelumnya, hasil survei Poltracking Indonesia terkini menunjukkan tren kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin meningkat.

Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda mengatakan, tingkat kepuasan publik saat ini mencapai 73,2 persen.

"Pernah turun di 59,6 persen (Mei 2022) kemudian naik jadi 66,2 persen (Agustus 2022) dan sekarang di angka 73,2 persen," kata Hanta dalam rilis survei yang ditayangkan dalam Youtube Poltracking Indonesia, Kamis.

"Jadi dari grafik tren ini, terlihat tren kepuasan kepada pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Maruf Amin trennya sedang naik menjelang pergantian tahun," tambah dia.

Hanta menjelaskan, salah satu faktor kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan dikarenakan program bantuan pemerintah yang menyasar masyarakat.

Sebagai informasi, survei ini dilakukan melalui wawancara tatap muka langsung pada 21-27 November 2022.

Jumlah sampel 1.220 responden dengan margin of error lebih kurang 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Metode sampel survei menggunakan multistage random sampling.

https://nasional.kompas.com/read/2022/12/08/19331411/survei-tingkat-kepuasan-publik-terhadap-pemerintah-tinggi-jelang-pemilu

Terkini Lainnya

Soal Jokowi dan PDI-P, Projo: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Soal Jokowi dan PDI-P, Projo: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Nasional
Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Nasional
Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Nasional
PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Projo: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Projo: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke