Tentukan Pilihanmu
0 hari menuju
Pemilu 2024
Salin Artikel

Survei Tingkat Kepuasan Publik terhadap Pemerintah Tinggi Jelang Pemilu, Bahli Sebut sebagai Sejarah Baru

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia merespons hasil survei Poltracking Indonesia yang menunjukan kepuasan publik terhadap pemerintah Joko Widodo dan Ma'ruf Amin meningkat dari 66,2 persen ke 73,2 persen.

Menurut Bahlil, hasil ini menunjukan sejarah baru dalam perkembangan demokrasi bangsa.

"Mudah mudahan saya tidak salah, saya belum melihat ada presiden yang tinggal satu tahun pemilu, surveinya bisa naik turun, naik turun gitu lho, tingkat kepuasannya," kata Bahlil dalam tayangan Youtube Poltracking Indonesia, Kamis (8/12/2022).

Bahlil menjelaskan, biasanya survei kepuasan publik terhadap pemerintahan suatu negara akan mengalami penurunan menjelang pemilu. Namun, hal itu justru tidak terjadi terhadap pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin saat ini.

"Biasanya rata-rata kalau sudah satu tahun mau pemilu, itu surveinya pasti sudah di bawah 50 persen, atau maksimal 53 persen. Nah ini Pak Jokowi sebelum kenaikan BBM, itu 70 persen, 71 kalau tidak salah. Kemudian naik BBM itu ada sampai turun 59. Sekarang dia naik jadi 73," ujar Bahlil.

Berkaca hasil survei, Bahlil menilai Jokowi telah memperlihatkan bagaimana kemampuan leadership-nya, khususnya dalam menangani berbagai persoalan dunia yang berdampak pada bangsa.

Ia mencontohkan bagaimana situasi global justru tidak berdampak signifikan bagi ekonomi bangsa. Namun sebaliknya, ekonomi nasional malah mengalami peningkatan.

"Di saat bersamaan, global itu juga sudah punya isu yang sama, apa itu isunya? Pengendalian pandemi Covid dan pemulihan pasca-pandemi. Di saat bersamaan terjadi perang antara Ukraina dan Rusia yang terdampak juga hampir semua negara," katanya.

"Tapi apa yang terjadi? Pertumbuhan ekonomi nasional kita, masih salah satu yang terbaik di dunia, kita tumbuh 5,75 persen. Inflasi kita tertahan di bawah 6 persen," sambung dia.

Bahlil menegaskan, apa yang disampaikannya bukan karena dirinya yang merupakan menteri di kabinet Jokowi-Ma'ruf. Namun, hal itu murni sebagai pendapat untuk menanggapi hasil survei kepuasan publik.

"Ini bukan karena persoalan saya menjadi menterinya Pak Jokowi, ya. Ini hanya menanggapi apa yang ada," tutup Bahlil.

Sebelumnya, hasil survei Poltracking Indonesia terkini menunjukkan tren kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin meningkat.

Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda mengatakan, tingkat kepuasan publik saat ini mencapai 73,2 persen.

"Pernah turun di 59,6 persen (Mei 2022) kemudian naik jadi 66,2 persen (Agustus 2022) dan sekarang di angka 73,2 persen," kata Hanta dalam rilis survei yang ditayangkan dalam Youtube Poltracking Indonesia, Kamis.

"Jadi dari grafik tren ini, terlihat tren kepuasan kepada pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Maruf Amin trennya sedang naik menjelang pergantian tahun," tambah dia.

Hanta menjelaskan, salah satu faktor kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan dikarenakan program bantuan pemerintah yang menyasar masyarakat.

Sebagai informasi, survei ini dilakukan melalui wawancara tatap muka langsung pada 21-27 November 2022.

Jumlah sampel 1.220 responden dengan margin of error lebih kurang 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Metode sampel survei menggunakan multistage random sampling.

https://nasional.kompas.com/read/2022/12/08/19331411/survei-tingkat-kepuasan-publik-terhadap-pemerintah-tinggi-jelang-pemilu

Rekomendasi untuk anda
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tanggal 22 Maret Hari Memperingati Apa?

Tanggal 22 Maret Hari Memperingati Apa?

Nasional
PKB: KIR dan KIB Membuka Diri, Lihat Finalnya seperti Apa

PKB: KIR dan KIB Membuka Diri, Lihat Finalnya seperti Apa

Nasional
PDI-P: Sebagai Partai yang Menang Pemilu Dua Kali, Target Kami Capres Kader Internal

PDI-P: Sebagai Partai yang Menang Pemilu Dua Kali, Target Kami Capres Kader Internal

Nasional
Eks Kabareskrim Susno Duadji Ingin Perbaiki Kebijakan Hukum jika Terpilih Jadi Anggota DPR

Eks Kabareskrim Susno Duadji Ingin Perbaiki Kebijakan Hukum jika Terpilih Jadi Anggota DPR

Nasional
Soal Parpol Baru Gabung Koalisi Perubahan, Nasdem: Sebelum Ijab Kabul Masih Bisa Saling Goda

Soal Parpol Baru Gabung Koalisi Perubahan, Nasdem: Sebelum Ijab Kabul Masih Bisa Saling Goda

Nasional
PKS Apresiasi Mahfud yang Bolehkan Bicara Politik Kebangsaan di Masjid

PKS Apresiasi Mahfud yang Bolehkan Bicara Politik Kebangsaan di Masjid

Nasional
Nasdem Akui Gencar Dekati Parpol Baru Bakal Koalisi Pengusung Anies

Nasdem Akui Gencar Dekati Parpol Baru Bakal Koalisi Pengusung Anies

Nasional
Pengamat Sebut Instruksi Polri soal Larangan Gaya Hidup Mewah Hanya Omong Kosong

Pengamat Sebut Instruksi Polri soal Larangan Gaya Hidup Mewah Hanya Omong Kosong

Nasional
Gerindra Sebut Kemungkinan Golkar Bergabung dengan Koalisinya Bukan Hal yang Mustahil

Gerindra Sebut Kemungkinan Golkar Bergabung dengan Koalisinya Bukan Hal yang Mustahil

Nasional
Cegah Kasus Guntur Hamzah Terulang, MKMK Minta MK Bikin SOP Hakim Ubah Putusan Saat Dibacakan

Cegah Kasus Guntur Hamzah Terulang, MKMK Minta MK Bikin SOP Hakim Ubah Putusan Saat Dibacakan

Nasional
Kepala AL Australia Tegaskan Kerja Sama AUKUS Tidak Akan Ubah Komitmen Australia-Indonesia soal Keamanan Laut

Kepala AL Australia Tegaskan Kerja Sama AUKUS Tidak Akan Ubah Komitmen Australia-Indonesia soal Keamanan Laut

Nasional
Kakorlantas: Saat Lebaran Akan Diterapkan Rekayasa Lalu Lintas di Jalan dan Pelabuhan Penyebrangan Merak

Kakorlantas: Saat Lebaran Akan Diterapkan Rekayasa Lalu Lintas di Jalan dan Pelabuhan Penyebrangan Merak

Nasional
Wamenhan dan KSAL Dianugerahi Brevet Wing Penerbang Kehormatan Kelas I

Wamenhan dan KSAL Dianugerahi Brevet Wing Penerbang Kehormatan Kelas I

Nasional
MKMK Minta Putusan MK yang Diubah Guntur Hamzah Diperbaiki

MKMK Minta Putusan MK yang Diubah Guntur Hamzah Diperbaiki

Nasional
Menang di Bawaslu, PRIMA: Hanya Butuh Dokumen 100 Anggota untuk Lolos Verifikasi Administrasi

Menang di Bawaslu, PRIMA: Hanya Butuh Dokumen 100 Anggota untuk Lolos Verifikasi Administrasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke