Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Poltracking: BLT Jadi Program Pemerintahan Jokowi-Maruf Paling Dirasakan Masyarakat

Kompas.com - 08/12/2022, 15:43 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei Poltracking Indonesia mengungkapkan bahwa masyarakat menilai bantuan langsung tunai (BLT) sebagai program yang paling bermanfaat di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Dari survei itu, warga yang menilai BLT adalah program paling dirasakan manfaatnya sebanyak 28,9 persen.

"BLT ini adalah salah satu program andalan yang menjadikan persepsi positif dari publik terhadap kinerja pemerintahan," kata Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda dalam rilis survei yang ditayangkan dalam YouTube Poltracking Indonesia, Kamis (8/12/2022).

Baca juga: Survei Poltracking: Kepuasan Publik atas Kerja Pemerintah dan Jokowi-Maruf Naik

Setelah BLT, program yang paling dirasa manfaatnya oleh masyarakat adalah Kartu Indonesia Sehat dengan nilai survei sebesar 9,9 persen.

Kemudian, urutan ketiga adalah program pembangunan jalan tol atau jalan trans dengan 7,8 persen.

Urutan keempat, ada program Kartu Pra Kerja (7,5 persen), dan kelima yaitu program Kartu Indonesia Pintar (6,2 persen).

Selanjutnya, Hanta menjelaskan, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Jokowi dan Wapres Maruf Amin saat ini mencapai 73,2 persen.

Menurut survei ini, hasil itu diraih karena penilaian positif masyarakat, salah satunya program bantuan pemerintah.

"Temuan penilaian positif (puas) terhadap kinerja Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin paling banyak karena program bantuan pemerintah (23,4 persen) dan pembangunan proyek nasional (9,7 persen)," jelas Hanta.

Baca juga: Survei Indikator: Tingkat Kepuasan Publik ke Jokowi Capai 67 Persen

Sebagai informasi, survei ini dilakukan melalui wawancara tatap muka langsung pada 21-27 November 2022.

Jumlah sampel 1.220 responden dengan margin of error lebih kurang 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Metode sampel survei menggunakan multistage random sampling.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Keluarkan Nasdem dari Kabinet Bisa Jadi Bumerang bagi Jokowi

Keluarkan Nasdem dari Kabinet Bisa Jadi Bumerang bagi Jokowi

Nasional
Respons Pertemuan Surya Paloh-Airlangga, Gerindra: Kita Kedepankan Politik Tanpa Perpecahan

Respons Pertemuan Surya Paloh-Airlangga, Gerindra: Kita Kedepankan Politik Tanpa Perpecahan

Nasional
Panglima TNI Mutasi Pangkoarmada II Laksda Hutabarat ke Wantannas

Panglima TNI Mutasi Pangkoarmada II Laksda Hutabarat ke Wantannas

Nasional
PKS Yakin Golkar Lebih Berpeluang Gabung Koalisi Perubahan Ketimbang Nasdem ke KIB

PKS Yakin Golkar Lebih Berpeluang Gabung Koalisi Perubahan Ketimbang Nasdem ke KIB

Nasional
Booster Kedua Bakal Jadi Syarat Perjalanan? Ini Kata Satgas Covid-19

Booster Kedua Bakal Jadi Syarat Perjalanan? Ini Kata Satgas Covid-19

Nasional
Buka Penyelidikan Baru, Bareskrim Juga Dalami Unsur TPPU di Kasus Indosurya

Buka Penyelidikan Baru, Bareskrim Juga Dalami Unsur TPPU di Kasus Indosurya

Nasional
Substansi Putusan MK Berubah, 9 Hakim dan 2 Panitera Dilaporkan ke Polisi

Substansi Putusan MK Berubah, 9 Hakim dan 2 Panitera Dilaporkan ke Polisi

Nasional
PKB Usul Pilgub Langsung Dihapus, KPU Anggap Perlu Putusan MK

PKB Usul Pilgub Langsung Dihapus, KPU Anggap Perlu Putusan MK

Nasional
Vonis Putri Candrawathi Dijadwalkan Tanggal 13 Februari 2023, Bareng Ferdy Sambo

Vonis Putri Candrawathi Dijadwalkan Tanggal 13 Februari 2023, Bareng Ferdy Sambo

Nasional
Kubu Putri Candrawathi Ingatkan JPU Tak Semakin Sesat Pikir dan Merasa Benar Sendiri

Kubu Putri Candrawathi Ingatkan JPU Tak Semakin Sesat Pikir dan Merasa Benar Sendiri

Nasional
Panglima Yudo Mutasi-Promosi 84 Perwira TNI, Brigjen Rafael Jadi Danpaspampres

Panglima Yudo Mutasi-Promosi 84 Perwira TNI, Brigjen Rafael Jadi Danpaspampres

Nasional
KPK Kembali Panggil Sekjen JokPro, Jadi Saksi Suap Hakim Agung Gazalba Saleh

KPK Kembali Panggil Sekjen JokPro, Jadi Saksi Suap Hakim Agung Gazalba Saleh

Nasional
Cak Imin Usul Jabatan Gubernur Dihapus, KPU Sebut Pilgub Tetap November 2024 Sesuai UU Pilkada

Cak Imin Usul Jabatan Gubernur Dihapus, KPU Sebut Pilgub Tetap November 2024 Sesuai UU Pilkada

Nasional
Usut Dugaan Korupsi Penyertaan Modal, KPK Panggil 4 Anggota DPRD PPU

Usut Dugaan Korupsi Penyertaan Modal, KPK Panggil 4 Anggota DPRD PPU

Nasional
4 Penyelenggara Pemilu Diberhentikan Sementara Gara-gara Masih Terima Gaji PNS

4 Penyelenggara Pemilu Diberhentikan Sementara Gara-gara Masih Terima Gaji PNS

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.