Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 06/12/2022, 17:33 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PDI-P Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul menilai, tidak ada unsur suap atau gratifikasi yang dilakukan Ketua Fraksi PDI-P DPR Utut Adianto soal kasus rektor Universitas Lampung (Unila).

Menurut Pacul, Utut hanya berperan membantu anak stafnya yang kesulitan perekonomian untuk masuk Fakultas Kedokteran Unila.

"Menolong kayak begitu aja kemudian dipanggil, kan dikiranya terima duit. Di sana juga ditanya ada kah uangnya? Enggak," kata Pacul di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (6/12/2022).

Baca juga: Anggota DPR Fraksi PDI P Utut Adianto Penuhi Panggilan Penyidik KPK

Kendati demikian, Pacul mengakui bahwa Utut memang berkirim surat dengan Rektor Unila.

Dalam surat itu, Utut disebut meminta atensi kepada Rektor soal penerimaan calon mahasiswa baru itu.

"Disuratkan karena kenal dan itu pun kalau masih dikasih catatan bersurat kepada Rektor Universitas Lampung, meminta atensi kepada anaknya dalam tes sesuai peraturan perundangan yang ada," jelas dia.

Berkaca hal ini, Pacul heran karena Utut diduga terlibat kasus gratifikasi yang menyangkut Rektor itu.

Baca juga: KPK Panggil Anggota DPR Utut Adianto dan Tamanuri Jadi Saksi Suap Rektor Unila Karomani

Sebab, ia berpikir bahwa Utut akan berbuat baik, tetapi malah dianggap melanggar. Padahal, dia menilai Utut hendak meringankan beban anak tersebut untuk melanjutkan pendidikan tinggi.

"Ada orang, namanya orang tak berpunya gimana sih. Hari kayak gini, orang menolong dikena soal. Diduga gratifikasi, gratifikasi dari orang miskin, masa kita enggak beradab mengambil uang dari bawah, yang bener sajalah," imbuh dia.

Ketua Komisi III DPR itu kemudian menilai pihak-pihak yang menganggap Utut bersalah justru tega membiarkan rakyat miskin.

Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPP PDI-P Bambang Wuryanto di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (14/11/2022).KOMPAS.com/NICHOLAS RYAN ADITYA Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPP PDI-P Bambang Wuryanto di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (14/11/2022).

Ia pun mengutip ajaran Presiden pertama RI Soekarno untuk membantu kaum miskin.

Dia juga menegaskan, Utut tidak menerima gratifikasi dari pihak anak staf tersebut.

"Gimana sih, perasaan kita sebagai anak bangsa? Kalau saya sih, muridnya Bung Karno, jadi tahu banget lah. Enggak mungkin aku ambil uangmu, enggak mungkin," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Utut Adianto untuk diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri yang menjerat Rektor non-aktif Unila Karomani. Selain Utut, KPK juga memanggil anggota DPR dari Fraksi Nasdem Tamanuri.

Baca juga: Zulkifli Hasan: Saya Enggak Punya Keponakan Daftar di Unila

Sementara itu, Karomani mengungkap nama-nama pejabat dan politikus yang menitip sanak saudaranya agar diterima di kampus itu.

Nama-nama itu dibongkarnya saat menjadi saksi kasus dugaan suap penerimaan mahasiswa Unila dengan terdakwa Andi Desfiandi.

Karomani kemudian menyebut nama Utut Adianto.

"Untuk Pak Utut (Adianto), yang bersangkutan langsung (kirim pesan) WhatsApp saya," sebut Karomani.

Untuk nama-nama yang dititipkan kepadanya, Karomani mengaku tidak mematok nominal tertentu.

Rektor nonaktif Universitas Negeri Lampung Karomani memberikan keterangan sebagai saksi di Pengadilan Tipikor Tanjungkarang, Bandarlampung, Lampung, Rabu (30/11/2022). ANTARA FOTO/Ardiansyah/YU Rektor nonaktif Universitas Negeri Lampung Karomani memberikan keterangan sebagai saksi di Pengadilan Tipikor Tanjungkarang, Bandarlampung, Lampung, Rabu (30/11/2022).

Dia mengaku hanya menyaran mereka untuk berinfak.

"Saya tidak pernah memaksakan untuk mereka berinfak. Kalau mereka mau berinfak, silakan, karena dari nama-nama tersebut juga ada yang masuk tapi tidak memberikan infak," ujar dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PBNU Kecam Pembakaran Al Quran oleh Rasmus Paludan, Sebut Tindakan Sia-sia

PBNU Kecam Pembakaran Al Quran oleh Rasmus Paludan, Sebut Tindakan Sia-sia

Nasional
Panglima TNI Minta Taruna AAU Tidak Mengeluh Selama Pendidikan

Panglima TNI Minta Taruna AAU Tidak Mengeluh Selama Pendidikan

Nasional
Korupsi Kepala Daerah dan Anomali Mendagri

Korupsi Kepala Daerah dan Anomali Mendagri

Nasional
Jokowi: Tahun Ini Akan Jadi Momen Kebangkitan Pariwisata Indonesia

Jokowi: Tahun Ini Akan Jadi Momen Kebangkitan Pariwisata Indonesia

Nasional
Hasil Pertemuan Jokowi-Surya Paloh Belum Disampaikan ke Publik, Pengamat: Tak Sesuai Keinginan Nasdem?

Hasil Pertemuan Jokowi-Surya Paloh Belum Disampaikan ke Publik, Pengamat: Tak Sesuai Keinginan Nasdem?

Nasional
Sekjen PDI-P: Saya Dengar, Pak Surya Paloh Sudah Lama Mau Ketemu Pak Jokowi

Sekjen PDI-P: Saya Dengar, Pak Surya Paloh Sudah Lama Mau Ketemu Pak Jokowi

Nasional
Tanam Pohon dan Bersih-bersih Kota Bandung, Sekjen PDI-P Sampaikan Pesan Megawati

Tanam Pohon dan Bersih-bersih Kota Bandung, Sekjen PDI-P Sampaikan Pesan Megawati

Nasional
Megawati Disebut Sudah Kantongi Nama Capres, Hasto: Tinggal Tunggu Momentum yang Tepat

Megawati Disebut Sudah Kantongi Nama Capres, Hasto: Tinggal Tunggu Momentum yang Tepat

Nasional
PDI-P Batal Gelar Konsolidasi di GBK 1 Juni: Ada Piala Dunia U-20, Digeser 24 Juni

PDI-P Batal Gelar Konsolidasi di GBK 1 Juni: Ada Piala Dunia U-20, Digeser 24 Juni

Nasional
Mengenal Inggit Ganarsih, Sosok yang Disinggung dalam Pesan Megawati ke Ridwan Kamil

Mengenal Inggit Ganarsih, Sosok yang Disinggung dalam Pesan Megawati ke Ridwan Kamil

Nasional
Di Tengah Isu Reshuffle, PDI-P Singgung Rabu Pon Momentum Ambil Keputusan Strategis

Di Tengah Isu Reshuffle, PDI-P Singgung Rabu Pon Momentum Ambil Keputusan Strategis

Nasional
Surya Paloh Bertemu Jokowi, Pengamat: Ada 2 Kemungkinan, Lepas Anies atau Pamitan

Surya Paloh Bertemu Jokowi, Pengamat: Ada 2 Kemungkinan, Lepas Anies atau Pamitan

Nasional
Soal Gugatan UU Desa ke MK, Apdes: Jangan Jadi Masalah Besar

Soal Gugatan UU Desa ke MK, Apdes: Jangan Jadi Masalah Besar

Nasional
Cerita PKN Dituding PKI Saat Proses Verifikasi Pemilu 2024

Cerita PKN Dituding PKI Saat Proses Verifikasi Pemilu 2024

Nasional
Partai Buruh Akan Gelar Aksi di DPR Tolak Perppu Cipta Kerja 6 Februari

Partai Buruh Akan Gelar Aksi di DPR Tolak Perppu Cipta Kerja 6 Februari

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.