Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P Nilai Utut Tak Terlibat Gratifikasi, Justru Hendak Bantu Anak Staf Masuk Unila

Kompas.com - 06/12/2022, 17:33 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PDI-P Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul menilai, tidak ada unsur suap atau gratifikasi yang dilakukan Ketua Fraksi PDI-P DPR Utut Adianto soal kasus rektor Universitas Lampung (Unila).

Menurut Pacul, Utut hanya berperan membantu anak stafnya yang kesulitan perekonomian untuk masuk Fakultas Kedokteran Unila.

"Menolong kayak begitu aja kemudian dipanggil, kan dikiranya terima duit. Di sana juga ditanya ada kah uangnya? Enggak," kata Pacul di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (6/12/2022).

Baca juga: Anggota DPR Fraksi PDI P Utut Adianto Penuhi Panggilan Penyidik KPK

Kendati demikian, Pacul mengakui bahwa Utut memang berkirim surat dengan Rektor Unila.

Dalam surat itu, Utut disebut meminta atensi kepada Rektor soal penerimaan calon mahasiswa baru itu.

"Disuratkan karena kenal dan itu pun kalau masih dikasih catatan bersurat kepada Rektor Universitas Lampung, meminta atensi kepada anaknya dalam tes sesuai peraturan perundangan yang ada," jelas dia.

Berkaca hal ini, Pacul heran karena Utut diduga terlibat kasus gratifikasi yang menyangkut Rektor itu.

Baca juga: KPK Panggil Anggota DPR Utut Adianto dan Tamanuri Jadi Saksi Suap Rektor Unila Karomani

Sebab, ia berpikir bahwa Utut akan berbuat baik, tetapi malah dianggap melanggar. Padahal, dia menilai Utut hendak meringankan beban anak tersebut untuk melanjutkan pendidikan tinggi.

"Ada orang, namanya orang tak berpunya gimana sih. Hari kayak gini, orang menolong dikena soal. Diduga gratifikasi, gratifikasi dari orang miskin, masa kita enggak beradab mengambil uang dari bawah, yang bener sajalah," imbuh dia.

Ketua Komisi III DPR itu kemudian menilai pihak-pihak yang menganggap Utut bersalah justru tega membiarkan rakyat miskin.

Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPP PDI-P Bambang Wuryanto di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (14/11/2022).KOMPAS.com/NICHOLAS RYAN ADITYA Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPP PDI-P Bambang Wuryanto di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (14/11/2022).

Ia pun mengutip ajaran Presiden pertama RI Soekarno untuk membantu kaum miskin.

Dia juga menegaskan, Utut tidak menerima gratifikasi dari pihak anak staf tersebut.

"Gimana sih, perasaan kita sebagai anak bangsa? Kalau saya sih, muridnya Bung Karno, jadi tahu banget lah. Enggak mungkin aku ambil uangmu, enggak mungkin," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Utut Adianto untuk diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri yang menjerat Rektor non-aktif Unila Karomani. Selain Utut, KPK juga memanggil anggota DPR dari Fraksi Nasdem Tamanuri.

Baca juga: Zulkifli Hasan: Saya Enggak Punya Keponakan Daftar di Unila

Sementara itu, Karomani mengungkap nama-nama pejabat dan politikus yang menitip sanak saudaranya agar diterima di kampus itu.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com