Salin Artikel

PDI-P Nilai Utut Tak Terlibat Gratifikasi, Justru Hendak Bantu Anak Staf Masuk Unila

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PDI-P Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul menilai, tidak ada unsur suap atau gratifikasi yang dilakukan Ketua Fraksi PDI-P DPR Utut Adianto soal kasus rektor Universitas Lampung (Unila).

Menurut Pacul, Utut hanya berperan membantu anak stafnya yang kesulitan perekonomian untuk masuk Fakultas Kedokteran Unila.

"Menolong kayak begitu aja kemudian dipanggil, kan dikiranya terima duit. Di sana juga ditanya ada kah uangnya? Enggak," kata Pacul di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (6/12/2022).

Kendati demikian, Pacul mengakui bahwa Utut memang berkirim surat dengan Rektor Unila.

Dalam surat itu, Utut disebut meminta atensi kepada Rektor soal penerimaan calon mahasiswa baru itu.

"Disuratkan karena kenal dan itu pun kalau masih dikasih catatan bersurat kepada Rektor Universitas Lampung, meminta atensi kepada anaknya dalam tes sesuai peraturan perundangan yang ada," jelas dia.

Berkaca hal ini, Pacul heran karena Utut diduga terlibat kasus gratifikasi yang menyangkut Rektor itu.

Sebab, ia berpikir bahwa Utut akan berbuat baik, tetapi malah dianggap melanggar. Padahal, dia menilai Utut hendak meringankan beban anak tersebut untuk melanjutkan pendidikan tinggi.

"Ada orang, namanya orang tak berpunya gimana sih. Hari kayak gini, orang menolong dikena soal. Diduga gratifikasi, gratifikasi dari orang miskin, masa kita enggak beradab mengambil uang dari bawah, yang bener sajalah," imbuh dia.

Ketua Komisi III DPR itu kemudian menilai pihak-pihak yang menganggap Utut bersalah justru tega membiarkan rakyat miskin.

Ia pun mengutip ajaran Presiden pertama RI Soekarno untuk membantu kaum miskin.

Dia juga menegaskan, Utut tidak menerima gratifikasi dari pihak anak staf tersebut.

"Gimana sih, perasaan kita sebagai anak bangsa? Kalau saya sih, muridnya Bung Karno, jadi tahu banget lah. Enggak mungkin aku ambil uangmu, enggak mungkin," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Utut Adianto untuk diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri yang menjerat Rektor non-aktif Unila Karomani. Selain Utut, KPK juga memanggil anggota DPR dari Fraksi Nasdem Tamanuri.

Sementara itu, Karomani mengungkap nama-nama pejabat dan politikus yang menitip sanak saudaranya agar diterima di kampus itu.

Nama-nama itu dibongkarnya saat menjadi saksi kasus dugaan suap penerimaan mahasiswa Unila dengan terdakwa Andi Desfiandi.

Karomani kemudian menyebut nama Utut Adianto.

"Untuk Pak Utut (Adianto), yang bersangkutan langsung (kirim pesan) WhatsApp saya," sebut Karomani.

Untuk nama-nama yang dititipkan kepadanya, Karomani mengaku tidak mematok nominal tertentu.

Dia mengaku hanya menyaran mereka untuk berinfak.

"Saya tidak pernah memaksakan untuk mereka berinfak. Kalau mereka mau berinfak, silakan, karena dari nama-nama tersebut juga ada yang masuk tapi tidak memberikan infak," ujar dia.

https://nasional.kompas.com/read/2022/12/06/17334321/pdi-p-nilai-utut-tak-terlibat-gratifikasi-justru-hendak-bantu-anak-staf

Terkini Lainnya

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Nasional
Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Nasional
Dukung Khofifah di Pilgub Jatim, Zulhas: Wakilnya Terserah Beliau

Dukung Khofifah di Pilgub Jatim, Zulhas: Wakilnya Terserah Beliau

Nasional
Polisi Buru 2 Buron Penyelundup 20.000 Ekstasi Bermodus Paket Suku Cadang ke Indonesia

Polisi Buru 2 Buron Penyelundup 20.000 Ekstasi Bermodus Paket Suku Cadang ke Indonesia

Nasional
Tanggapi Prabowo, Ganjar: Jangan Sampai yang di Dalam Malah Ganggu Pemerintahan

Tanggapi Prabowo, Ganjar: Jangan Sampai yang di Dalam Malah Ganggu Pemerintahan

Nasional
Tanggapi Prabowo, PDI-P: Partai Lain Boleh Kok Pasang Gambar Bung Karno

Tanggapi Prabowo, PDI-P: Partai Lain Boleh Kok Pasang Gambar Bung Karno

Nasional
Zulhas: Hubungan Pak Prabowo dan Pak Jokowi Dekat Sekali, Sangat Harmonis...

Zulhas: Hubungan Pak Prabowo dan Pak Jokowi Dekat Sekali, Sangat Harmonis...

Nasional
Lapor Hasil Rakornas PAN ke Presiden, Zulhas: Pak Jokowi Owner

Lapor Hasil Rakornas PAN ke Presiden, Zulhas: Pak Jokowi Owner

Nasional
Budiman Sudjatmiko Pastikan Tak Ada “Deadlock” Pertemuan Prabowo dan Megawati

Budiman Sudjatmiko Pastikan Tak Ada “Deadlock” Pertemuan Prabowo dan Megawati

Nasional
Kode PAN soal Jatah Menteri ke Prabowo, Pengamat: Sangat Mungkin Dapat Lebih

Kode PAN soal Jatah Menteri ke Prabowo, Pengamat: Sangat Mungkin Dapat Lebih

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke