RKUHP Sah, Pencurian Benda Keagamaan hingga Purbakala Dipenjara 7 Tahun

JAKARTA, KOMPAS.com - Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang baru disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) turut mengatur sanksi terhadap aksi pencurian benda keagamaan hingga purbakala, yakni pidana penjara paling lama 7 tahun.

Sanksi itu tercantum dalam Pasal 477 RKUHP yang disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (6/12/2022).

Baca juga: RKUHP Disahkan, Pemerintah: Keputusan yang Diambil adalah Jalan Tengah

"Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana
denda paling banyak kategori V," demikian isi Pasal 477 RKUHP yang baru disahkan.

Besar nilai denda kategori V menurut RKUHP adalah Rp 500.000.000.

Dalam Pasal 477 Ayat (1) terdapat 7 klasifikasi perbuatan pencurian yang dilarang. Yaitu:

1. pencurian benda suci keagamaan atau kepercayaan;
2. pencurian benda purbakala;
3. pencurian ternak atau barang yang merupakan sumber mata pencaharian atau sumber nafkah utama seseorang;
4. pencurian pada waktu ada kebakaran, ledakan, bencana alam, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan pesawat udara, kecelakaan kereta api, kecelakaan lalu lintas jalan, huru-hara, pemberontakan, atau perang;
5. pencurian pada malam dalam suatu rumah atau dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. pencurian dengan cara merusak, membongkar, memotong, memecah, memanjat, memakai anak kunci palsu, menggunakan perintah palsu, atau memakai pakaian jabatan palsu, untuk masuk ke tempat melakukan tindak pidana atau sampai pada barang yang diambil; atau
7. pencurian secara bersama-sama dan bersekutu.

Baca juga: RKUHP Disahkan, Pemerintah Jamin Kebebasan Berekspresi yang Bertanggung Jawab

"Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disertai dengan salah satu cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan huruf g, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun," demikian isi Pasal 477 Ayat (2) RKUHP.